Tabooo.id: Nasional – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta masyarakat tidak panik menyikapi inflasi Januari 2026 yang tercatat 3,55 persen secara tahunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memang menunjukkan angka inflasi melampaui target nasional 2,5 persen, namun Tito menilai publik perlu membaca data tersebut secara lebih utuh.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (9/2/2026), Tito menegaskan bahwa kenaikan inflasi awal tahun tidak otomatis mencerminkan lonjakan harga di lapangan. Menurutnya, kondisi harga barang dan jasa secara umum masih terkendali.
“Angka ini tidak menggambarkan kenaikan harga barang dan jasa yang sebenarnya,” ujar Tito.
Lonjakan Inflasi Dipicu Kebijakan, Bukan Tekanan Pasar
Tito menjelaskan bahwa kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menjadi penyumbang terbesar inflasi Januari 2026 dengan kontribusi 1,72 persen. Dari kelompok tersebut, tarif listrik menyumbang porsi paling besar, yakni 1,49 persen.
Ia menegaskan bahwa kenaikan itu tidak muncul karena lonjakan harga baru. Pada Januari 2025, pemerintah masih memberikan subsidi listrik hingga 50 persen. Sementara itu, pada Januari 2026, tarif listrik kembali ke harga normal. Perbedaan kebijakan tersebut membuat inflasi tahunan tampak meningkat, meski daya beli masyarakat tidak mengalami tekanan signifikan dari sisi listrik.
Dengan demikian, inflasi lebih mencerminkan perubahan skema subsidi ketimbang gejolak harga akibat pasar.
Harga Pangan Justru Turun di Awal Tahun
Jika melihat inflasi bulanan, kondisi justru menunjukkan arah yang lebih menenangkan. BPS mencatat inflasi Januari 2026 secara bulanan mengalami deflasi sebesar 0,15 persen dibandingkan Desember 2025.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penopang utama deflasi dengan kontribusi minus 0,30 persen. Tito menilai penurunan ini sebagai efek normal setelah lonjakan permintaan selama Natal dan Tahun Baru.
“Setelah kebutuhan naik di akhir tahun, Januari justru turun. Ini menandakan harga barang dan jasa masih terkendali,” tambahnya.
Bagi rumah tangga berpendapatan rendah, deflasi pangan ini memberi ruang bernapas di tengah tekanan biaya hidup.
Ketimpangan Daerah Masih Jadi Ancaman
Meski inflasi nasional relatif stabil, Tito mengingatkan bahwa kondisi di daerah tidak selalu sejalan. Ia meminta pemerintah daerah yang mencatat inflasi tinggi untuk segera mengambil langkah pengendalian harga.
Ia secara khusus menyoroti pergerakan harga cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, dan beras di sejumlah wilayah. Komoditas tersebut kerap memicu gejolak karena langsung berdampak pada pengeluaran harian masyarakat kecil.
“Kalau harga pangan naik, kelompok paling rentan yang pertama terdampak,” tegasnya.
Ketahanan Pangan Jadi Tameng Daerah Rawan Bencana
Tito juga menekankan pentingnya ketahanan pangan daerah, terutama di wilayah rawan bencana. Ia merujuk pengalaman Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang sempat menghadapi lonjakan harga akibat terganggunya infrastruktur dan distribusi.
Gangguan logistik, menurut Tito, selalu berujung pada kelangkaan pasokan dan kenaikan harga. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk membangun cadangan pangan mandiri dan memastikan ketersediaan stok minimal untuk tiga bulan.
“Daerah harus mampu bertahan dengan kekuatan sendiri ketika distribusi terganggu,” pungkasnya.
Inflasi Aman di Statistik, Belum Tentu di Dapur
Rapat koordinasi tersebut dihadiri perwakilan BPS, Badan Pangan Nasional, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kantor Staf Presiden, bersama jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Pemerintah menyampaikan pesan yang jelas inflasi nasional masih terkendali, tetapi kewaspadaan tetap mutlak. Sebab, bagi masyarakat kecil, stabilitas angka makro belum tentu langsung terasa di pasar tradisional.
Inflasi boleh aman di grafik, tetapi bagi dapur rakyat, satu komoditas yang melonjak saja sudah cukup untuk mengubah hidup dan itu sering kali luput dari tepuk tangan data. @dimas
