Tabooo.id: Global – Indonesia resmi bergabung dengan The Coalition to Grow Carbon Markets, koalisi internasional yang mendorong pertumbuhan pasar karbon berintegritas tinggi. Pemerintah menempatkan langkah ini sebagai strategi penting untuk memperkuat solusi berbasis alam, khususnya dari sektor kehutanan yang selama ini menjadi tulang punggung ekologi nasional.
Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni mengumumkan keputusan tersebut dalam forum Advancing Indonesia UK Collaboration on High-Integrity Carbon Markets di Kantor Standard Chartered, London, Selasa (20/1/2026). Forum ini berlangsung tak lama setelah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, yang menandai peluncuran Kemitraan Strategis Indonesia-Inggris.
“Mulai hari ini, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi bergabung dengan The Coalition to Grow Carbon Markets dan mewakili sektor kehutanan Indonesia,” ujar Raja Juli dalam keterangan tertulis, Rabu (21/1/2026).
Posisi Strategis Indonesia di Meja Iklim Global
Raja Juli menilai keikutsertaan Indonesia sebagai kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Ia menegaskan bahwa Indonesia memegang posisi strategis karena memiliki hutan hujan tropis terbesar ketiga di dunia, kawasan mangrove terluas, serta bentang lahan gambut tropis yang signifikan.
Kekayaan alam tersebut, menurutnya, memberi Indonesia modal nyata untuk mengembangkan solusi berbasis alam yang berkontribusi langsung pada target iklim global. Pengalaman panjang Indonesia dalam pengelolaan hutan juga menjadi nilai tambah dalam kerja sama lintas negara.
Melalui keanggotaan ini, Indonesia akan aktif bekerja bersama negara-negara dengan visi serupa. Pemerintah menargetkan peningkatan permintaan kredit karbon berintegritas tinggi, terutama yang berasal dari sektor kehutanan dan proyek solusi berbasis alam.
“Langkah ini tidak hanya mendorong pertumbuhan hijau Indonesia, tetapi juga memberi dampak positif bagi upaya iklim global,” tambahnya.
Inggris Dorong Pasar Karbon yang Kredibel
Dari pihak Inggris, Rachel Kyte, Perwakilan Khusus Inggris untuk Iklim, menyambut bergabungnya Indonesia. Ia menilai kehadiran Indonesia memperkuat kepemimpinan kolektif negara-negara dalam membangun pasar karbon yang transparan dan kredibel.
“Dengan bergabungnya Indonesia, kini ada 11 pemerintah yang berkomitmen memastikan dunia usaha memahami cara berpartisipasi dalam pasar karbon secara berintegritas,” ujar Kyte.
Ia menekankan bahwa pasar karbon dapat menjadi instrumen penting untuk membantu negara mencapai target iklim. Pada saat yang sama, mekanisme ini membuka aliran pendanaan baru untuk melindungi alam dan memperkuat ketahanan lingkungan.
Menurut Kyte, proyek solusi berbasis alam di Indonesia memiliki daya tarik tinggi bagi sektor swasta. Proyek tersebut dinilai mampu melestarikan hutan, menurunkan emisi, dan mendorong pembangunan berkelanjutan secara bersamaan.
Arah Koalisi dan Masa Depan Pasar Karbon
The Coalition to Grow Carbon Markets saat ini diketuai bersama oleh Inggris, Singapura, dan Kenya. Selain Indonesia, koalisi ini juga melibatkan Kanada, Prancis, Panama, Peru, Swiss, Selandia Baru, dan Zambia.
Koalisi tersebut diluncurkan pada London Climate Action Week Juni 2025. Sejak saat itu, para anggota mendorong keselarasan internasional melalui peluncuran Shared Principles for Growing High-Integrity Use of Carbon Credits pada COP30 di Brasil.
Prinsip bersama ini menyediakan kerangka lintas negara sekaligus memberi kepastian bagi dunia usaha. Dengan panduan tersebut, perusahaan dapat mulai berinvestasi dalam kredit karbon sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi yang kredibel.
Dampak Nyata bagi Indonesia dan Masyarakat
Bagi Indonesia, pasar kredit karbon berintegritas tinggi membuka peluang pendanaan baru untuk mendukung solusi berbasis alam, menjaga keanekaragaman hayati, dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Pemerintah juga melihat peluang pertumbuhan ekonomi hijau sebagai manfaat jangka panjang.
Masyarakat di sekitar kawasan hutan menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya. Jika pemerintah mengelola proyek karbon secara adil dan transparan, program ini dapat menciptakan lapangan kerja, menjaga ekosistem, dan memperkuat ekonomi lokal.
Namun, risiko tetap mengintai. Tanpa tata kelola yang kuat, pasar karbon berpotensi hanya menguntungkan investor besar dan menjauh dari kepentingan warga sekitar hutan.
Indonesia kini duduk di meja penting diplomasi iklim global. Pertanyaannya bukan lagi soal potensi, melainkan pilihan apakah hutan akan benar-benar menjadi penyelamat masa depan, atau sekadar komoditas hijau dengan kemasan baru. @dimas
