Tabooo.id: Nasional – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan negara yang menurutnya terlalu longgar membuka ruang eksploitasi sumber daya alam. Di hadapan ribuan kader saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI-P di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026), Megawati menegaskan bahwa berbagai bencana ekologis dan kemanusiaan di Indonesia tidak lahir secara alami, melainkan tumbuh dari keputusan politik yang keliru.
Megawati menyebut undang-undang dan regulasi yang mempermudah konsesi skala besar telah mendorong deforestasi masif, perampasan tanah, serta kerusakan ekosistem. Ia menilai negara kerap memberi “karpet merah” bagi kepentingan ekonomi, sementara keselamatan lingkungan dan rakyat justru tersisih dari prioritas.
“Undang-undang dan regulasi yang memberi karpet merah pada konsesi besar telah membuka jalan bagi deforestasi, perampasan tanah, dan penghancuran ekosistem,” ujar Megawati dari atas panggung Rakernas.
Bencana Bukan Lagi Sekadar Takdir Alam
Dalam pidatonya, Megawati menyinggung rangkaian bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menolak anggapan yang menyebut tragedi tersebut sebagai peristiwa alam semata. Menurutnya, pola pembangunan yang mengabaikan daya dukung ekologis telah memperbesar risiko bencana.
Megawati mengajak publik menelusuri akar persoalan secara jujur. Ia menegaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak muncul secara kebetulan, melainkan lahir dari kebijakan yang salah arah dan terus dipelihara.
“Kita harus berani jujur. Kerusakan ini juga dilembagakan oleh kebijakan,” tegasnya, menegaskan peran negara dalam krisis ekologis yang semakin nyata.
Atas Nama Pembangunan, Alam dan Rakyat Tersingkir
Megawati menggambarkan bagaimana negara kerap mengorbankan hutan alam dan wilayah adat atas nama pembangunan. Ia menilai pemerintah mengganti bentang alam yang kaya dan beragam dengan tanaman monokultur yang miskin daya dukung ekologis.
Perubahan itu, kata Megawati, merusak fungsi kawasan hulu sebagai penyangga kehidupan. Tanah kehilangan kemampuan menyerap air. Saat hujan deras turun, air tidak lagi menghidupi, melainkan menghancurkan.
“Ketika hujan turun, air tidak lagi terserap. Air kehilangan fungsinya sebagai sumber kehidupan, lalu berubah menjadi kekuatan penghancur,” tambahnya.
Dampak kebijakan tersebut paling cepat dirasakan masyarakat kecil. Petani kehilangan lahan, warga desa kehilangan rumah, dan kelompok rentan menjadi korban pertama banjir, longsor, serta bencana susulan.
Hujan Ekstrem dan Harga Mahal Kebijakan Salah Arah
Megawati mengingatkan publik pada hujan ekstrem 23 November 2025 yang melumpuhkan puluhan kabupaten dan kota di Sumatera. Bencana itu menewaskan ribuan orang, membuat ratusan warga hilang, serta memaksa ratusan ribu lainnya mengungsi.
Bagi Megawati, deretan angka tersebut bukan sekadar statistik. Ia memandangnya sebagai alarm keras tentang krisis peradaban ekologis yang kini dihadapi manusia. Menurutnya, manusia telah menempatkan diri sebagai penguasa alam, bukan sebagai bagian dari ekosistem.
“Ini peringatan bahwa peradaban kita sedang sakit,” jelas Megawati di hadapan kader partai.
Krisis Iklim Global, Indonesia Tak Kebal
Megawati juga menautkan krisis ekologis nasional dengan krisis iklim global. Ia mengingatkan bahwa suhu bumi saat ini lebih panas dibandingkan 100.000 tahun terakhir, sebuah kondisi yang belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban manusia.
Ia menyebut tahun 2023 sebagai salah satu tahun terpanas sepanjang sejarah, diperparah oleh fenomena El Nino yang mengguncang kehidupan global. Memasuki 2024, suhu global bahkan telah melampaui ambang batas kenaikan 1,5 derajat Celsius dibandingkan masa pra-industri.
“Ini batas kritis yang selama ini diperingatkan oleh ilmu pengetahuan,” pungkasnya, menegaskan bahwa krisis iklim kini hadir nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Siapa yang Paling Terdampak?
Dalam pusaran krisis ekologis, Megawati menegaskan bahwa masyarakat kecil selalu menanggung beban paling berat. Warga di wilayah rawan bencana, kawasan adat, dan daerah penyangga alam menghadapi risiko terbesar, sementara keuntungan eksploitasi justru mengalir ke segelintir elite ekonomi.
Kritik tersebut sekaligus menyentil arah kebijakan pembangunan nasional yang kerap mengejar pertumbuhan jangka pendek, tetapi mengabaikan biaya sosial dan ekologis yang harus dibayar rakyat.
Alam Terus Menangis, Negara Diminta Bercermin
Pidato Megawati di Rakernas PDI-P bukan sekadar pesan politik internal. Ia menjadi pengingat bahwa bencana bukan hanya urusan cuaca, melainkan hasil dari pilihan-pilihan kekuasaan.
Saat alam terus “menangis” dan rakyat menanggung dampaknya, pertanyaannya tetap sama dan kian mendesak apakah negara akan terus menggelar karpet merah bagi eksploitasi, atau mulai bercermin dan membenahi kebijakan yang selama ini justru memperparah luka?
Jika tidak, sejarah mungkin akan mencatat bencana berikutnya bukan sebagai musibah alam, melainkan sebagai kegagalan politik. @dimas
