Tabooo.id: Talk – Serius nanya kalau harga kondom naik, apakah orang-orang langsung kepikiran, “Ya udah deh, punya anak aja”? Sekilas, idenya terdengar seperti logika diskon terbalik di minimarket. Biasanya, barang murah bikin orang beli. Kali ini, barang mahal justru diharap bikin orang berhenti “mencegah”.
Namun, itulah kira-kira asumsi di balik kebijakan Cina yang mulai Januari 2026 akan mengenakan PPN 13 persen untuk kondom dan alat kontrasepsi. Dengan kebijakan ini, Cina resmi mengakhiri keringanan pajak yang sudah bertahan lebih dari 30 tahun.
Di atas kertas, kebijakan ini terlihat sederhana. Jika akses kontrasepsi berkurang, maka kelahiran diharapkan naik. Akan tetapi, kehidupan nyata jarang sesederhana slide PowerPoint birokrat. Terlebih lagi, ketika urusannya menyangkut punya anak keputusan paling mahal, emosional, dan kompleks yang bisa diambil manusia modern.
Mari kita tarik kursi, aduk kopi, dan bahas pelan-pelan.
Kepanikan Demografi di Balik Kebijakan
Pertama-tama, kita harus paham konteksnya. Cina sedang panik. Dalam satu dekade terakhir, angka kelahiran anjlok hampir separuh. Sementara itu, populasi mulai menyusut. Akibatnya, pasokan tenaga kerja masa depan terancam. Lebih jauh lagi, mesin ekonomi berisiko batuk-batuk dalam jangka panjang.
Dalam situasi seperti ini, negara tentu mencari semua tuas kebijakan yang tersedia. Oleh karena itu, pajak kondom pun ikut masuk daftar. Logikanya sederhana: jika “alat penunda” jadi lebih mahal, orang mungkin lebih sering “kecolongan”. Sekilas, pendekatan ini terdengar masuk akal sampai kita ingat satu hal penting: manusia 2025 bukan manusia 1975.
Realitas Sosial: Anak Itu Mahal, Bukan Sekadar Nambah Piring
Sekarang, mari bandingkan dengan realitas sosial. Hari ini, anak bukan sekadar “nambah piring di meja makan”. Sebaliknya, anak adalah proyek jangka panjang dengan biaya fantastis. Riset menunjukkan biaya membesarkan satu anak di Cina bisa menembus lebih dari satu miliar rupiah.
Dan itu baru hitungan kasar. Selain uang, ada stres, jam kerja yang terpotong, karier yang mandek, serta tekanan sosial yang bikin kepala berdenyut. Dengan kondisi seperti ini, kenaikan harga kondom terasa seperti recehan dibanding gunung biaya yang harus ditanggung orang tua.
Karena itu, sulit berharap orang mengubah keputusan hidup besar hanya karena satu komponen kecil menjadi sedikit lebih mahal.
Pelajaran dari Negara Lain: Tidak Sesederhana Itu
Lebih jauh, pengalaman negara lain justru bikin dahi berkerut. Pakistan, misalnya, mengenakan pajak kondom hingga 17 persen dan tetap memiliki tingkat fertilitas tinggi. Namun, apakah itu semata karena kondom mahal? Atau karena faktor lain seperti budaya, pendidikan, dan posisi perempuan?
Sebaliknya, India membagikan kondom gratis, tetapi angka kelahirannya justru menurun. Di Eropa, Bulgaria mencatat PPN kondom tertinggi di Uni Eropa dan angka kelahiran relatif tinggi. Sementara itu, Prancis tetap subur meski pajaknya rendah.
Dengan kata lain, tidak ada korelasi lurus. Pajak kondom jelas bukan tombol ajaib.
Hidup Mahal, Bukan Kondom Mahal
Di sinilah argumen utama kita berdiri. Orang tidak menunda punya anak karena kondom murah. Sebaliknya, mereka menunda karena hidup mahal. Rumah sempit. Sekolah mahal. Jam kerja panjang. Masa depan terasa rapuh.
Oleh sebab itu, jika negara ingin bayi lahir lebih banyak, ia harus membuat hidup orang dewasa lebih masuk akal terlebih dahulu.
Perspektif Lawan: Simbol Itu Penting
Meski begitu, perspektif lawan tetap layak didengar. Pendukung kebijakan ini bisa saja berkata, “Ini bukan solusi tunggal, tapi bagian dari paket.” Dan memang, mereka tidak sepenuhnya salah. Cina juga menyiapkan subsidi tunai, insentif kelahiran, serta cuti orang tua yang lebih panjang.
Dalam konteks politik, pajak kondom bisa dibaca sebagai sinyal simbolik. Negara ingin menunjukkan keseriusan soal pronatalisme. Sinyal ini penting karena membentuk narasi dan arah kebijakan.
Namun, masalahnya, simbol tanpa substansi mudah berubah jadi bahan meme.
Posisi Tabooo: Empati Lebih Penting dari Simbol
Bayangkan pasangan muda yang sedang menghitung pengeluaran bulanan. Mereka melihat harga kondom naik sedikit. Setelah itu, mereka menoleh ke daftar biaya daycare, susu formula, dan cicilan apartemen. Tebak mana yang bikin mereka bergidik?
Di sinilah posisi Tabooo jelas. Kami paham kepanikan negara menghadapi krisis demografi. Itu nyata dan serius. Akan tetapi, kebijakan publik seharusnya berangkat dari empati terhadap pengalaman hidup warganya. Orang bukan menolak punya anak karena terlalu banyak kondom. Mereka menolak karena merasa sendirian menghadapi konsekuensinya.
Jika mau jujur, kebijakan pronatalisme yang efektif justru membosankan: perumahan terjangkau, pendidikan murah dan berkualitas, jam kerja manusiawi, kesetaraan peran gender, serta jaminan masa depan. Tidak seksi. Tidak instan. Namun, di situlah orang mulai berpikir, “Oke, mungkin sekarang waktunya.”
Jadi, Kamu di Kubu Mana?
Pada akhirnya, apakah menaikkan harga kondom bisa mendorong kelahiran bayi? Mungkin saja, secara statistik, sedikit. Namun, berharap ledakan bayi dari kebijakan ini sama optimistisnya dengan berharap diet berhasil hanya dengan menyembunyikan timbangan.
Sekarang giliran kamu. Menurutmu, krisis demografi seharusnya dijawab dengan sentuhan di kamar tidur, atau perbaikan di ruang tamu kehidupan sehari-hari? Lalu, kamu di kubu mana? (red)
