Tabooo.id: Nasional – Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengetuk palu Rp60 juta untuk tiap rumah warga yang kehilangan hunian akibat longsor dan banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Keputusan itu terdengar tegas dan solutif setidaknya ketika dibacakan di atas podium.
Presiden menyampaikan kebijakan tersebut dalam rapat koordinasi di Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh. Lokasi itu berubah menjadi ruang darurat negara untuk membahas masa depan puluhan ribu keluarga yang kini hidup tanpa atap.
Kepala BNPB Letjen Suharyanto melaporkan bahwa 37.546 rumah masuk kategori rusak ringan, sedang, berat, hingga hilang disapu banjir. Ia menegaskan pendataan masih berjalan karena petugas terus menemukan dampak baru di lapangan.
Seperti biasa, angka bencana di Indonesia bergerak lebih cepat daripada proses validasi.
Rp60 Juta: Bantuan Nyata atau Sekadar Angka Psikologis?
Saat memaparkan skema hunian tetap, Suharyanto mengusulkan anggaran Rp60 juta per unit.
Presiden langsung bertanya apakah jumlah itu cukup.
“Selama ini cukup, tetapi kalau Bapak Presiden ingin menambahkan kami lebih senang,” ujar Suharyanto sambil membuka ruang interpretasi.
Jawaban tersebut menyiratkan realitas harga bahan bangunan tidak tunduk pada instruksi Presiden, melainkan pada inflasi dan pasar. Prabowo sendiri meminta perhitungan ulang agar penyesuaian harga tetap masuk skema final. Namun, instruksi itu belum tentu berujung pada kenaikan anggaran.
Untuk hunian sementara, pemerintah menyiapkan Rp30 juta per unit. Hunian berukuran 36 meter persegi itu dilengkapi kamar dan MCK. Fasilitasnya terlihat layak, tetapi semuanya bergantung pada kecepatan pembangunan dan kelancaran proses pengadaan.
Tugas Dibagi, Warga Menunggu Kepastian
Pemerintah membagi pekerjaan sebagai berikut:
- TNI/Polri membangun semua hunian sementara (huntara).
- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menangani hunian tetap (huntap).
- Satgas BNPB memperbaiki rumah warga yang tidak perlu relokasi.
Pembagian ini tampak rapi di atas meja rapat. Namun, warga hidup di luar gedung itu.
Mereka menunggu kepastian setiap hari, sementara bencana mengubah hidup mereka dalam semalam.
Siapa Untung, Siapa Rugi?
Pihak yang diuntungkan:
a. Pemerintah dapat memamerkan respons cepat dan koordinasi lintas kementerian.
b. Kontraktor dan pemasok bahan bangunan berpeluang menikmati banjir proyek.
c. TNI/Polri memperkuat citra sebagai garis depan penanganan krisis.
Pihak yang dirugikan:
a. Warga kehilangan rumah tetapi harus mengikuti birokrasi berlapis dan pengisian formulir.
b. Keluarga berpenghasilan rendah mungkin perlu menambah dana sendiri karena Rp60 juta tidak menutup seluruh kebutuhan pembangunan rumah layak.
c. Penyintas yang masih tinggal di tenda, menunggu keputusan yang tidak selalu turun secepat curah hujan.
Sindiran Halus ala Tabooo.id
Rp60 juta mungkin sanggup menghadirkan dinding dan atap.
Tetapi tidak ada anggaran yang mampu membeli rasa aman ketika rumah hanyut terbawa banjir.
Pejabat bisa rapat malam ini, besok, dan lusa.
Namun bagi warga, bencana bukan agenda melainkan kenyataan pahit yang harus ditanggung hingga bantuan benar-benar tiba.
Karena di Indonesia, rumah warga sering roboh dalam hitungan detik,
tetapi membangunnya kembali selalu membutuhkan lebih banyak waktu, lebih banyak meja rapat, dan lebih banyak keputusan politik. @dimas
