Tabooo.id: Deep – “Air sudah masuk sampai ke atap, Bu… kami tidak bisa keluar!”
Seorang anak perempuan menjerit dalam video amatir yang menyebar di WhatsApp. Wajahnya basah, matanya menatap kamera seolah memohon pertolongan. Di luar, hujan deras masih mengguyur desa-desa di Sumatera. Jalanan berubah menjadi sungai deras, jembatan hanyut, dan rumah-rumah nyaris tenggelam. Sementara itu, rapat membahas citra nasional tetap berlangsung di istana dan kantor pemerintahan, seakan genangan air di luar tidak pernah ada.
Data terakhir sungguh mencengangkan 883 jiwa hilang, ratusan ribu warga mengungsi, dan jutaan terdampak. Infrastruktur rusak parah, akses transportasi terputus, dan bantuan minim. Pemerintah daerah, yang sehari-harinya menjadi garda terdepan, mengaku kapasitas mereka habis. BNPB, Basarnas, TNI, dan relawan bekerja tanpa henti, namun sumber daya mereka tetap terbatas. Di tengah bencana yang telah masuk kategori katastrofik, pemerintah pusat bahkan belum menetapkan status bencana nasional padahal keputusan ini penting untuk membuka koordinasi lintas lembaga dan mempercepat bantuan internasional.
Pada HUT Golkar, Presiden Prabowo Subianto berbicara lantang, “Indonesia bersyukur bisa menangani bencana ini sendiri.” Kalimat itu terdengar heroik, tetapi bagi korban, rasanya seperti ejekan. Nyawa manusia seolah dipertukarkan dengan kebanggaan nasional. Pertanyaan pun muncul apakah ini soal kepercayaan diri bangsa atau ketakutan terhadap persepsi internasional?
Fakta Lapangan: Bencana Melampaui Kapasitas
Sejak hujan pertama, laporan dari lapangan menunjukkan kondisi mengerikan. Sungai meluap, desa terisolasi, dan ribuan pengungsi terjebak di atap rumah mereka sendiri. Bantuan yang datang sangat terbatas tenda kurang, obat-obatan tidak cukup, dan air bersih langka. Jalan menuju wilayah terdampak kerap tertutup longsor.
BNPB dan Basarnas bekerja tanpa henti, tetapi skala bencana jauh melampaui kapasitas mereka. Peralatan berat dan helikopter masih kurang. Sementara itu, pemerintah pusat menunda pengumuman status bencana nasional. Padahal langkah itu bisa membuka koordinasi lintas lembaga dan mempercepat penerimaan bantuan internasional.
Tampak jelas bahwa pemerintah lebih mengutamakan “kemandirian” dibanding keselamatan warga. Bantuan internasional yang dapat menghadirkan helikopter tambahan, kapal logistik, rumah sakit lapangan, dan pasokan air bersih instan justru dianggap tabu.
Ironi Gengsi vs Kemanusiaan
Di ruang publik, muncul narasi berbahaya menerima bantuan asing berarti mengakui kelemahan negara. Padahal, negara maju pun tidak sungkan meminta bantuan saat menghadapi bencana besar. Amerika Serikat mengandalkan bantuan internasional ketika Katrina menghantam New Orleans, sedangkan Jepang membuka diri terhadap bantuan asing saat tsunami 2011.
Kedaulatan negara tidak diukur dari menolak bantuan, tetapi dari kemampuan melindungi rakyat secara cepat dan efektif. Martabat tertinggi sebuah bangsa muncul dari kecepatan dan ketepatan menyelamatkan warganya, bukan dari kemampuan berpura-pura dapat menangani semuanya sendiri.
Di Sumatera, kapasitas respons nasional sudah jenuh. Setiap menit yang hilang berpotensi menambah korban jiwa. Bantuan internasional bukan simbol kelemahan ia menjadi instrumen vital yang menentukan hidup dan mati.
Analisis: Siapa yang Diuntungkan?
Siapa yang diuntungkan ketika pemerintah menunda status bencana nasional dan menolak bantuan? Warga yang terjebak di air banjir atau menunggu di tenda reyot jelas tidak. Relawan pun kesulitan karena sumber daya terbatas. Yang diuntungkan justru narasi politik “Indonesia kuat, mandiri, mampu menghadapi segalanya sendiri.”
Narasi itu terdengar manis di panggung HUT partai, tetapi pahit bagi warga yang kehilangan rumah, pekerjaan, dan anggota keluarga. Gengsi nasional bertukar dengan waktu berharga waktu yang seharusnya bisa menyelamatkan nyawa.
Perspektif Korban: Suara dari Bawah
Di pos pengungsian Sumatera Selatan, Ibu Rina (35) menatap tenda reyot tempat ia dan tiga anaknya bertahan. “Kami cuma ingin minum air bersih dan tidur tanpa takut air naik lagi. Kami tidak peduli siapa yang diberi hormat atau siapa yang pamer ‘mandiri’,” katanya sambil menatap genangan air di luar tenda.
Cerita Ibu Rina bukan kasus tunggal. Video amatir dan laporan media lokal konsisten menunjukkan kebutuhan dasar warga masih tertunda, sementara politik tetap berjalan lancar. Mereka hidup dalam ketidakpastian, sementara keputusan politik tampak menari di atas kepala mereka.
Refleksi Tabooo: Saat Keberanian Tidak Cukup
Tabooo menilai ini sebagai ujian moral dan keberanian pemerintah. Keberanian sejati bukan retorika di panggung atau publisitas internasional. Ia muncul ketika pemerintah mengakui situasi, membuka pintu bagi bantuan global, dan menempatkan nyawa manusia di atas gengsi politik.
Keberanian terbesar bukan menolak bantuan, tetapi menerima bahwa negara tidak bisa menangani semuanya sendiri. Di dunia modern, kerja sama multilateral menjadi fondasi. Human suffering knows no borders. Indonesia pernah mengirim bantuan ke Turkiye, Nepal, dan Palestina mengapa kini menolak solidaritas timbal balik?
Solidaritas yang ditunjukkan Indonesia selama ini harus bersifat dua arah. Menutup pintu bagi bantuan asing justru bertentangan dengan citra bangsa yang peduli dan dermawan. Ini bukan soal menang atau kalah, melainkan soal cepat atau lambat menyelamatkan nyawa.
Penutup: Tanya yang Menggigit
Kini muncul pertanyaan sederhana apakah gengsi nasional lebih berharga daripada nyawa warga Sumatera? Apakah politik pencitraan lebih penting daripada air bersih, obat-obatan, dan tenda yang layak?
Setiap jam yang berlalu, setiap helikopter yang tidak hadir, setiap kapal logistik yang tertunda berarti satu nyawa hilang lebih cepat. Dunia menunggu, solidaritas internasional siap, tetapi pintu tetap tertutup bukan karena keterbatasan kemampuan, melainkan tabu gengsi.
Di negara yang mengaku demokrasi dan peduli rakyatnya, kebenaran sering ditolak karena terlalu jujur. Banjir Sumatera bukan sekadar soal air dan tanah longsor; ini soal moralitas bangsa. Apakah Indonesia berani menempatkan nyawa di atas simbol? Atau tetap menunggu, dengan alasan “kita bisa sendiri”? @dimas
