Purbaya dicopot usai merombak pajak dan bea cukai. Benarkah kebetulan, atau ada konflik di balik pergantian Menkeu?
Tabooo.id – Ada yang berubah di Kementerian Keuangan hanya dalam empat hari.
Pada 10 September 2026, kementerian itu merombak ratusan pejabat. Empat hari kemudian, Presiden Prabowo Subianto mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Urutannya memang singkat. Namun, rangkaian itu membuka pertanyaan besar tentang hubungan antara reformasi birokrasi, kewenangan menteri, dan jaringan kekuasaan di tubuh kementerian.
Purbaya sendiri mengakui bahwa perombakan pejabat menjadi salah satu faktor dalam pencopotannya, ia menyebut reshuffle tersebut “sebagian” berkaitan dengan keputusan Presiden.
Pertanyaannya bukan sekadar mengapa Purbaya pergi.
Yang lebih penting, apa yang sebenarnya terjadi di balik perubahan besar itu?
Empat Hari yang Mengubah Arah
Pada 10 September, Kementerian Keuangan melakukan perubahan besar pada struktur pejabatnya.
Perubahan itu menyentuh sejumlah posisi strategis, termasuk jajaran Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dua institusi tersebut memegang peran penting dalam penerimaan negara.
Reuters melaporkan bahwa Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama keberatan dengan proses tersebut. Keduanya disebut menilai komunikasi sebelum pergantian belum memadai.
Situasi kemudian bergerak cepat.
Djaka, yang pernah menjadi kolega Prabowo di lingkungan militer, dilaporkan menyampaikan keberatannya langsung kepada Presiden. Empat hari setelah reshuffle, Prabowo mencopot Purbaya dari kursi Menteri Keuangan.
Kronologi itu tentu tidak otomatis membuktikan hubungan sebab-akibat.
Namun, jarak waktunya membuat publik memiliki alasan untuk bertanya.
Apakah reshuffle hanya salah satu persoalan internal, atau justru menjadi titik benturan kepentingan yang lebih besar?
Ketika Menteri Mengubah Mesin Penerimaan
Purbaya datang dengan agenda yang cukup jelas.
Ia mendorong perubahan di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk rotasi pejabat pada institusi yang mengelola penerimaan negara. Langkah itu muncul setelah sejumlah kasus korupsi dan persoalan tata kelola mencoreng institusi tersebut.
Purbaya juga mengejar potensi penerimaan dari sektor industri.
Pada Agustus 2026, ia menyebut memiliki daftar 40 perusahaan baja yang berpotensi menyimpan penerimaan pajak sekitar Rp4 triliun hingga Rp5 triliun. Saat itu, pemerintah baru memeriksa satu perusahaan dari daftar tersebut.
Angka tersebut bukan kecil.
Jika negara benar-benar dapat menarik penerimaan sebesar itu, dampaknya masuk langsung ke ruang fiskal pemerintah.
Karena itu, perubahan pejabat di sektor pajak dan bea cukai bukan sekadar urusan administratif. Setiap mutasi di dua direktorat tersebut dapat memengaruhi cara negara mengejar penerimaan, melakukan pemeriksaan, dan menutup potensi kebocoran.
Di titik inilah persoalannya menjadi lebih sensitif.
Konflik Bukan Berarti Ada Konspirasi
Publik tentu mudah menarik garis lurus.
Purbaya merombak pejabat. Pejabat keberatan. Kemudian Purbaya kehilangan jabatan.
Tetapi garis tersebut belum cukup untuk membuktikan adanya jaringan tertentu yang mengendalikan keputusan.
Reuters memang melaporkan adanya benturan antara Purbaya dan sejumlah pejabat Kementerian Keuangan. Namun, laporan itu tidak membuktikan bahwa pencopotan Purbaya terjadi karena satu jaringan atau kepentingan tertentu.
Di sinilah publik perlu memisahkan fakta dari dugaan.
Faktanya, reshuffle terjadi.
Faktanya pula, sejumlah pejabat keberatan. Setelah itu, Presiden mengganti Menteri Keuangan.
Adapun apakah seluruh rangkaian tersebut memiliki satu motif politik atau kepentingan tertentu, publik masih membutuhkan bukti yang lebih kuat.
Pertanyaan seperti ini penting agar kritik terhadap pemerintah tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar.
Yang Dipertaruhkan Bukan Hanya Kursi Menteri
Pergantian Purbaya tidak berhenti pada pergantian nama.
Kementerian Keuangan mengelola salah satu mesin terpenting negara: penerimaan dan belanja.
Pajak menentukan ruang pemerintah membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan, hingga pelayanan publik. Bea dan cukai juga berhubungan langsung dengan perdagangan dan aktivitas ekonomi.
Karena itu, perubahan kepemimpinan akan selalu membawa konsekuensi terhadap arah kebijakan.
Pada 14 September, Prabowo menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya. Suahasil kemudian resmi menerima jabatan tersebut dalam serah terima pada 15 September.
Kini muncul pertanyaan berikutnya.
Apa yang akan terjadi pada agenda reformasi yang sudah berjalan?
Apakah rotasi pejabat akan berlanjut?
Bagaimana nasib pemeriksaan terhadap perusahaan yang masuk dalam daftar prioritas?
Dan apakah pola kerja yang dibangun Purbaya akan diteruskan oleh Suahasil?
Jawabannya akan jauh lebih penting daripada sekadar siapa yang duduk di kursi menteri.
Ujian Pertama untuk Suahasil
Suahasil memasuki kementerian ketika persoalan internal belum sepenuhnya selesai.
Ia tidak hanya menerima jabatan. Menteri baru juga menerima organisasi yang sedang mengalami perubahan besar.
Karena itu, langkah Suahasil dalam meninjau kembali proses dan penempatan pejabat akan menjadi perhatian. Bloomberg Technoz melaporkan bahwa Suahasil menyatakan Kementerian Keuangan sedang meninjau proses, kegiatan, dan penunjukan yang berlangsung pada era sebelumnya.
Langkah tersebut dapat membuka ruang evaluasi.
Namun, evaluasi juga membutuhkan transparansi.
Publik perlu mengetahui alasan perubahan ketika pemerintah kembali merombak posisi strategis. Tanpa penjelasan yang memadai, setiap mutasi akan mudah melahirkan spekulasi baru.
Pada saat yang sama, pemerintah perlu memastikan bahwa reformasi birokrasi tetap berjalan berdasarkan prosedur dan kebutuhan organisasi.
Ini Bukan Sekadar Pergantian Menteri
Empat hari memang cukup untuk mengubah wajah Kementerian Keuangan.
Namun, persoalan sebenarnya jauh lebih panjang.
Kasus Purbaya memperlihatkan betapa sensitifnya hubungan antara menteri, pejabat teknis, dan Presiden ketika pemerintah mengubah mesin penerimaan negara.
Di satu sisi, menteri membutuhkan kewenangan untuk melakukan reformasi.
Di sisi lain, pejabat teknis membutuhkan proses yang jelas ketika pemerintah mengubah struktur organisasi.
Antara keduanya terdapat kepentingan publik: penerimaan negara yang harus terkumpul, pelayanan yang harus berjalan, dan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan.
Karena itu, publik tidak cukup hanya melihat siapa yang dicopot dan siapa yang menggantikan.
Publik juga perlu melihat apa yang berubah setelahnya.
Jika pemeriksaan terhadap sumber penerimaan tetap berjalan, reformasi organisasi tetap transparan, dan proses pengawasan semakin kuat, pergantian kepemimpinan dapat menjadi bagian dari penataan institusi.
Sebaliknya, jika agenda tersebut berhenti tanpa penjelasan, pertanyaan publik akan semakin besar.
Purbaya pergi.
Suahasil datang.
Namun, persoalan penerimaan negara tetap tinggal di meja Kementerian Keuangan.
Dan pada akhirnya, bukan pergantian nama yang paling menentukan.
Yang menentukan adalah apakah mesin negara menjadi lebih transparan, lebih akuntabel, dan tetap bekerja untuk kepentingan publik. @dimas
