Ambang batas DPR 5 persen kembali dibahas dalam RUU Pemilu. Apa dasar angka tersebut dan bagaimana dampaknya terhadap representasi suara rakyat?
Tabooo.id – Ada angka yang terlihat kecil di atas kertas, tetapi dampaknya bisa panjang.
Lima persen.
Angka itu kini muncul dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Sejumlah partai politik pendukung pemerintah menyepakati usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 5 persen.
Sekjen Partai Gerindra Sugiono membenarkan kesepakatan tersebut pada 16 September 2026. Sebelumnya, Golkar dan PKS juga menyatakan kesepahaman dengan angka sekitar 5 persen.
PDIP ikut menyebut angka itu ideal. Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengaitkannya dengan efektivitas pemerintahan dan penyederhanaan partai. Namun, ia juga menegaskan pembahasan harus mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi dan melibatkan publik.
Di titik inilah pertanyaan penting muncul.
Mengapa harus 5 persen?
Lima Persen Bukan Angka Sakral
Ambang batas parlemen menentukan partai mana yang dapat mengikuti proses pembagian kursi DPR.
Semakin tinggi angkanya, semakin besar suara yang harus dikumpulkan sebuah partai untuk masuk ke parlemen.
Karena itu, angka tersebut bukan sekadar angka teknis. Ia ikut menentukan bagaimana suara pemilih berubah menjadi kursi politik.
Mahkamah Konstitusi sudah memberi rambu melalui Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.
MK menyatakan ambang batas 4 persen tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024. Untuk Pemilu 2029 dan berikutnya, MK menyatakan aturan itu konstitusional bersyarat. Pembentuk undang-undang harus mengubah norma dan besaran ambang batas dengan mengikuti parameter yang ditentukan MK.
Artinya, pintu perubahan memang terbuka.
Namun, keputusan itu tidak otomatis mengatakan bahwa angka 5 persen merupakan angka yang tepat.
Bahkan Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menekankan satu hal penting. Menurut dia, pembahasan tidak cukup berhenti pada persentase. Pembentuk undang-undang juga harus menjelaskan dari mana angka itu berasal dan untuk apa angka tersebut digunakan.
Pertanyaan itu justru menjadi inti persoalan.
Pemilu 2024 Memberi Cermin
Mari kembali melihat angka konkret.
Pada Pemilu 2024, KPU mencatat 151.793.293 suara sah nasional untuk pemilihan anggota DPR. Ambang batas 4 persen setara dengan sekitar 6,07 juta suara.
Delapan partai akhirnya memperoleh kursi DPR melalui mekanisme tersebut.
Di sisi lain, sekitar 17,3 juta suara sah atau 11,4 persen suara nasional tidak ikut dikonversi menjadi kursi DPR. Suara itu berasal dari partai yang tidak mencapai ambang batas.
Angka tersebut penting karena menyentuh sisi lain dari desain pemilu.
Pemilih tetap datang ke TPS.
Mereka tetap memilih partai.
Suara mereka juga sah.
Namun, pilihan tersebut tidak menghasilkan kursi DPR karena partai yang mereka pilih tidak melewati ambang batas.
Di sinilah muncul ketegangan antara penyederhanaan sistem kepartaian dan representasi suara pemilih.
Lalu Apa Bedanya 4 Persen dan 5 Persen?
Sekilas, menaikkan ambang batas dari 4 persen menjadi 5 persen terlihat signifikan.
Namun, jika kita memakai distribusi suara Pemilu 2024 sebagai simulasi, hasilnya justru menarik.
Tidak ada partai yang memperoleh suara antara 4 persen dan 5 persen.
PPP memperoleh sekitar 3,87 persen suara. PSI memperoleh sekitar 2,8 persen. Keduanya sudah berada di bawah ambang batas 4 persen.
Karena itu, jika aturan 5 persen berlaku dengan distribusi suara yang sama seperti 2024, jumlah partai yang memperoleh kursi tetap delapan.
Jumlah suara yang tidak terkonversi juga tetap sekitar 17,3 juta.
Fakta ini mengubah pertanyaannya.
Jika kenaikan dari 4 persen menjadi 5 persen tidak mengubah hasil Pemilu 2024, manfaat institusional apa yang sebenarnya ingin dicapai?
Jawabannya tidak bisa sekadar berupa kalimat “agar partai lebih sederhana”.
Pembentuk undang-undang perlu menunjukkan ukuran yang lebih konkret.
Misalnya, berapa jumlah partai ideal di DPR?
Berapa tingkat fragmentasi yang ingin dikurangi?
Berapa kursi yang harus tersedia agar setiap kelompok politik tetap memiliki ruang representasi?
Dan yang paling penting, berapa banyak suara pemilih yang masih dapat diterima sistem sebagai bagian dari proses konversi suara?
Sederhana Tidak Selalu Berarti Selesai
Golkar dan PKS menjelaskan alasan mereka dengan logika penyederhanaan multipartai.
Sekjen Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan sistem kepartaian perlu berjalan selaras dengan sistem pemerintahan presidensial. Ia menyebut multipartai sederhana sebagai bentuk yang diharapkan, bukan multipartai ekstrem.
Logika tersebut memiliki dasar kelembagaan.
Parlemen dengan terlalu banyak partai dapat membuat pembentukan koalisi lebih kompleks. Negosiasi politik juga dapat semakin panjang.
Namun, penyederhanaan membawa konsekuensi lain.
Ketika pintu masuk parlemen semakin sempit, sebagian suara pemilih juga menghadapi risiko tidak terwakili dalam distribusi kursi.
Jadi, masalahnya bukan sekadar berapa banyak partai yang duduk di DPR.
Masalahnya juga menyangkut berapa banyak pilihan politik yang hilang dari ruang representasi.
Demokrasi memang membutuhkan pemerintahan yang dapat bekerja.
Tetapi demokrasi juga membutuhkan mekanisme agar suara yang berbeda tetap memiliki jalan menuju lembaga perwakilan.
Ada Cara Lain Selain Menaikkan Pagar
Ambang batas bukan satu-satunya instrumen untuk mengendalikan fragmentasi.
Pembentuk undang-undang dapat membahas desain daerah pemilihan, metode konversi suara menjadi kursi, jumlah kursi per daerah pemilihan, hingga insentif bagi partai untuk membangun koalisi.
Artinya, penyederhanaan sistem tidak harus selalu datang dari satu angka.
Satu angka memang mudah dijelaskan.
Namun, sistem pemilu jauh lebih kompleks daripada satu angka.
Karena itu, publik perlu melihat simulasi yang transparan.
Jika ambang batas menjadi 2,5 persen, berapa partai yang masuk DPR?
Jika menjadi 3,5 persen, berapa suara yang tidak terwakili?
Bagaimana hasilnya pada 4 persen?
Lalu apa yang berubah ketika angka itu menjadi 5 persen?
Simulasi semacam itu membuat perdebatan keluar dari ruang slogan.
Publik dapat melihat biaya dan konsekuensi setiap pilihan secara lebih konkret.
Di Sini Konfliknya
Ada satu persoalan lain yang tidak boleh luput.
Partai yang sudah memiliki kursi DPR ikut membahas aturan mengenai syarat masuk DPR berikutnya.
Situasi itu menciptakan konflik insentif yang wajar untuk diuji secara terbuka.
Ini bukan berarti setiap partai yang mendukung 5 persen pasti memiliki kepentingan untuk menutup pintu bagi pesaing.
Kesimpulan seperti itu membutuhkan bukti.
Namun, struktur pembahasannya tetap perlu mendapat perhatian publik.
Sebab, aturan tersebut menentukan medan kompetisi bagi semua partai, termasuk partai yang saat ini belum memiliki kursi di DPR.
Karena itu, keterlibatan partai nonparlemen, akademisi, masyarakat sipil, dan pemilih menjadi penting dalam pembahasan.
Komarudin sendiri menyebut RUU Pemilu sebagai undang-undang publik yang perlu mendapat masukan masyarakat.
Ini Bukan Sekadar Soal Angka
Pada akhirnya, perdebatan 5 persen bukan hanya perdebatan tentang satu angka.
Ini tentang cara negara menentukan suara mana yang masuk ke ruang kekuasaan.
Satu pemilih mungkin hanya menyumbang satu suara.
Namun, ketika jutaan suara terkumpul di bawah ambang batas, jumlahnya berubah menjadi persoalan representasi nasional.
Itulah mengapa angka 5 persen perlu diuji dengan data.
Bukan hanya dengan alasan efisiensi.
Bukan pula hanya dengan argumen penyederhanaan partai.
Publik membutuhkan simulasi, dasar perhitungan, dan ukuran keberhasilan yang jelas.
Kalau tujuannya menyederhanakan parlemen, berapa tingkat penyederhanaan yang ingin dicapai?
Kalau tujuannya memperkuat pemerintahan, indikatornya apa?
Dan kalau representasi tetap menjadi prinsip utama, berapa banyak suara yang masih dapat diterima sistem untuk tidak berubah menjadi kursi?
Pertanyaan-pertanyaan itu justru menjadi bagian penting dari demokrasi.
Pagar Demokrasi Harus Bisa Dijelaskan
Ambang batas parlemen pada dasarnya adalah pagar.
Pagar itu menentukan siapa yang bisa masuk ke ruang pembagian kursi DPR.
Karena itu, semakin tinggi pagar, semakin besar pula alasan yang harus diberikan kepada publik.
Pemilu 2024 sudah memberikan satu pelajaran. Dengan ambang batas 4 persen, sekitar 17,3 juta suara sah tidak ikut dalam proses konversi kursi.
Sementara itu, distribusi suara 2024 juga menunjukkan bahwa kenaikan dari 4 persen ke 5 persen tidak otomatis mengubah jumlah partai yang memperoleh kursi.
Maka, inti perdebatan hari ini bukan sekadar “5 persen atau bukan?”
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:
Apa alasan empiris di balik angka 5 persen, bagaimana dampaknya terhadap representasi, dan sistem seperti apa yang ingin dibangun setelah pagar itu berdiri?
Sebab, setiap pagar dalam demokrasi tidak cukup hanya berdiri.
Ia harus bisa menjelaskan kepada publik mengapa pagar itu dibangun setinggi itu. @dimas
