Ada satu pemandangan yang membuat program digitalisasi pendidikan terasa seperti sedang berjalan dengan dua kecepatan. Di SD Negeri Mboeng, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, perangkat pembelajaran digital berupa papan interaktif atau smart TV sudah sampai tapi listriknya kapan menyala.
Tabooo.id – Pada saat yang sama, muncul informasi bahwa sekolah tersebut masih menghadapi keterbatasan sumber listrik dan kondisi bangunan yang memerlukan perhatian. Jadi Listriknya kapan menyala karena Teknologinya sudah datang tapi infrastruktur dasarnya belum sepenuhnya mengikuti.
Di situlah ironi kebijakan ini muncul. Bukan karena smart TV merupakan barang yang keliru untuk sekolah. Digitalisasi pendidikan tetap memiliki alasan kuat. Persoalannya terletak pada urutan kebutuhan dan kesiapan tempat perangkat tersebut digunakan. Sebab, secanggih apa pun layarnya, perangkat itu tetap membutuhkan listrik.
Negara Sedang Mengajari Sekolah Masuk Era Digital
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan persoalan tersebut saat ditemui di Jakarta Pusat pada Jumat malam, 11/09/2026.
Mu’ti mengatakan program digitalisasi memang menyasar seluruh sekolah. Target tersebut mencakup sekolah yang sudah memiliki listrik maupun sekolah yang belum menikmati pasokan listrik memadai.
“Oh, jadi begini. Jadi program itu kan memang berjalan beriringan, tapi tidak sama, ya. Kalau program digitalisasi memang targetnya semua sekolah, baik dia yang sudah ada listrik maupun yang belum ada listrik.”
Penjelasan tersebut memberi konteks penting. Pemerintah tidak menyatakan bahwa digitalisasi dapat berjalan tanpa listrik. Sebaliknya, pemerintah mengakui bahwa penyediaan listrik dan digitalisasi membutuhkan proses yang tidak selalu selesai pada waktu yang sama.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar mengapa Smart TV dikirim. Pertanyaan yang lebih penting adalah seberapa siap sekolah menerima dan memanfaatkan perangkat tersebut?
Smart TV Dulu, Listrik Kapan Menyusul?
Pemerintah juga menyadari persoalan kelistrikan dalam agenda digitalisasi pendidikan. Pada 02/09/2026, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menekankan bahwa perangkat digital membutuhkan dukungan listrik yang cukup dan andal.
“Jangan sampai Papan Interaktif Digital sudah sampai di sekolah, tetapi belum dapat dimanfaatkan karena listrik belum tersedia atau dayanya tidak mencukupi.”
Pernyataan itu justru memperjelas persoalan. Kalau perangkat digital datang lebih cepat daripada kesiapan infrastrukturnya, maka negara memiliki pekerjaan rumah lain setelah distribusi barang selesai. Perangkat harus menyala, guru harus mampu menggunakannya, koneksi harus tersedia jika pembelajaran membutuhkan internet, dan sekolah harus memiliki kemampuan merawatnya.
Dengan kata lain, digitalisasi tidak selesai ketika kardus dibuka. Program baru benar-benar bekerja ketika perangkat tersebut masuk ke proses belajar.
Sekolah Rusak Tetap Masuk Agenda Revitalisasi
Di sisi lain, pemerintah tidak mengabaikan persoalan kondisi fisik sekolah. Mu’ti memastikan sekolah yang viral di NTT tersebut masuk agenda revitalisasi pada 2026.
Ia juga menyebut lebih dari 1.400 sekolah di NTT memperoleh program pembangunan dengan anggaran lebih dari Rp1 triliun.
“Untuk tahun ini kami akan bantu dengan dana revitalisasi. Dan di NTT sendiri ada lebih dari 1.400 sekolah yang tahun ini akan kita bangun dengan anggaran lebih dari Rp 1 triliun.”
Pemerintah menargetkan perbaikan sekolah secara bertahap hingga akhir 2028.
Artinya, pemerintah memang menjalankan beberapa agenda secara bersamaan: revitalisasi bangunan, digitalisasi pembelajaran, dan penyediaan infrastruktur pendukung.
Namun, publik tetap memiliki alasan untuk menguji apakah seluruh agenda tersebut berjalan dalam urutan yang paling masuk akal bagi sekolah.
Pasalnya, kebutuhan setiap sekolah tidak selalu sama. Ada sekolah yang membutuhkan perangkat digital.
Ada pula sekolah yang terlebih dahulu membutuhkan listrik. Sebagian lainnya membutuhkan ruang kelas yang aman.
Karena itu, satu desain program nasional belum tentu menghasilkan kebutuhan yang sama di setiap titik penerima.
Bukan Salah Smart TV. Yang Perlu Diperiksa Adalah Ekosistemnya.
Kritik terhadap kasus SD Negeri Mboeng sebaiknya tidak berhenti pada kalimat, “Untuk apa Smart TV kalau tidak ada listrik?”
Kalimat tersebut memang terdengar tajam. Tetapi masalahnya jauh lebih besar. Perangkat digital membutuhkan listrik. Listrik membutuhkan jaringan atau sumber energi alternatif.
Guru membutuhkan pelatihan. Sekolah membutuhkan konektivitas jika materi pembelajaran memerlukannya. Perangkat juga membutuhkan pemeliharaan setelah masa distribusi selesai. Jadi, satu perangkat sebenarnya membuka pintu kepada banyak kebutuhan lain.
Ombudsman RI pada 07/07/2025 pernah mengingatkan bahwa digitalisasi sekolah perlu bertumpu pada pemetaan kebutuhan yang valid. Kesiapan listrik, internet, guru, pemeliharaan perangkat, serta keterlibatan pemerintah daerah menjadi bagian penting dari ekosistem tersebut.
Peringatan itu relevan dengan perdebatan hari ini. Sebab pemerintah tidak hanya perlu menjawab berapa sekolah yang menerima perangkat, tetapi juga berapa sekolah yang mampu memanfaatkannya secara optimal.
Angka Kelistrikan Membuat Ceritanya Lebih Besar
Kasus Manggarai Timur juga tidak berdiri sendirian. Pada 02/09/2026, pemerintah memetakan persoalan kelistrikan yang masih dihadapi satuan pendidikan. Data tersebut mencatat 227.365 satuan pendidikan membutuhkan dukungan kelistrikan.
Sebanyak 26.162 sekolah membutuhkan penyambungan listrik baru. Sementara itu, 201.203 sekolah membutuhkan penambahan daya.
Pemerintah juga mencatat 9.544 satuan pendidikan belum dapat memperoleh layanan dari jaringan PLN yang tersedia.
Angka tersebut membuat perdebatan mengenai Smart TV berubah skala. Ini bukan lagi cerita tentang satu sekolah di NTT.
Ini menjadi pertanyaan mengenai bagaimana negara memastikan program digitalisasi berjalan bersama infrastruktur yang menjadi syarat dasarnya.
Jika jumlah perangkat menjadi indikator utama, pemerintah memang mudah menghitung capaian. Akan tetapi, jika manfaat pembelajaran menjadi indikatornya, ukuran tersebut menjadi jauh lebih rumit.
Berapa Layar yang Terkirim Bukan Satu-Satunya Pertanyaan
Di sinilah publik perlu menggeser pertanyaan. Berapa perangkat yang sudah dikirim? Penting, Berapa sekolah yang sudah menerima? Juga penting, Namun, ada pertanyaan ketiga yang jauh lebih menentukan:
Berapa perangkat yang benar-benar digunakan untuk memperbaiki proses belajar?
Pertanyaan selanjutnya bahkan lebih sederhana, Apakah sekolah punya listrik untuk menyalakannya?
Kemudian muncul pertanyaan berikutnya: apakah guru mendapatkan pelatihan, apakah jaringan tersedia, apakah perangkat memiliki dukungan teknis, dan siapa yang bertanggung jawab ketika perangkat rusak?
Rangkaian pertanyaan tersebut menunjukkan satu hal digitalisasi pendidikan bukan proyek pengiriman barang. Ia merupakan proyek pembangunan ekosistem.
Ombudsman Sudah Mengingatkan
Peringatan mengenai persoalan ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru.
Pada 07/07/2025, Ombudsman RI menyoroti titik kritis dalam digitalisasi pendidikan, termasuk kebutuhan pemetaan yang valid sebelum program berjalan. Lembaga tersebut juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur, kapasitas guru, pemeliharaan, serta keterlibatan pemerintah daerah.
Pandangan itu memperkuat satu prinsip sederhana: kebijakan yang baik tidak hanya melihat apa yang ingin diberikan negara, tetapi juga apa yang benar-benar dibutuhkan penerima.
Sekolah bukan gudang penerima program, Guru bukan operator perangkat semata, Murid juga bukan angka dalam dashboard karena mereka adalah pengguna akhir kebijakan.
Digitalisasi Jangan Berhenti di Foto Serah Terima
Penelitian dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan pada 30/06/2026 juga menunjukkan hubungan antara infrastruktur digital dan pemanfaatan pembelajaran digital. Penelitian tersebut memasukkan akses internet, komputer, listrik, dan air minum layak sebagai bagian dari indikator infrastruktur.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa teknologi pendidikan membutuhkan fondasi yang lebih luas. Layar interaktif hanyalah salah satu komponen.
Karena itu, keberhasilan digitalisasi tidak cukup diukur melalui jumlah perangkat yang keluar dari gudang atau tiba di sekolah. Pemerintah perlu melihat apakah perangkat tersebut meningkatkan kualitas pembelajaran dan benar-benar digunakan oleh guru serta siswa.
Di sinilah logika program perlu bergerak dari distribusi menuju utilisasi. Barang sampai bukan berarti manfaat sampai.
Sekolah Tidak Hidup di Dashboard
Inilah bagian yang membuat kasus Smart TV di NTT terasa seperti satire yang ditulis oleh kenyataan. Negara sedang membawa sekolah ke era digital.
Sementara itu, sebagian sekolah masih menghadapi pertanyaan yang jauh lebih klasik, Listriknya ada atau tidak?
Tentu saja, pemerintah memiliki alasan untuk menjalankan digitalisasi secara nasional. Program besar membutuhkan cakupan yang luas dan pelaksanaan bertahap.
Namun, cakupan nasional tidak boleh membuat kebutuhan lokal kehilangan suara. Sekolah di kota besar mungkin membutuhkan peningkatan perangkat.
Sekolah di wilayah 3T bisa saja membutuhkan listrik, ruang kelas, jaringan, air, guru, kemudian perangkat digital tapi kenyataan urutannya tidak selalu sama tiap wilayah.
Karena itu, smart TV memang tidak salah alamat. Tetapi negara harus memastikan kebutuhan sekolah sudah benar-benar terbaca sebelum perangkat dinyalakan.
Ketika Layar Pintar Bertemu Realitas
Negara sedang mengajari sekolah cara masuk ke era digital. Persoalannya, sebagian sekolah masih sibuk mencari jalan masuk ke era listrik. Layar boleh pintardan kebijakannya juga harus pintar.
Negara Jangan Hanya Pintar Mengirim Barang
Kasus SD Negeri Mboeng seharusnya tidak berhenti sebagai bahan lelucon media sosial. Justru sebaliknya, kasus ini dapat menjadi kesempatan untuk menguji kualitas desain digitalisasi pendidikan.
Pemerintah sudah menyatakan komitmen untuk merevitalisasi sekolah di NTT. Pemerintah juga menyiapkan agenda penyediaan listrik bagi sekolah yang belum memiliki akses memadai.
Langkah tersebut patut dicatat namun, tahap berikutnya jauh lebih penting: memastikan semua program bertemu di ruang kelas.
Bangunan harus aman, Listrik harus tersedia, Guru harus siap, Jaringan perlu mendukung, Perangkat harus berfungsi, Materi pembelajaran harus relevan barulah digitalisasi mempunyai arti.
Teknologi Adalah Alat, Bukan Pencapaian
Ada kecenderungan dalam kebijakan publik untuk menganggap sesuatu telah selesai ketika indikator distribusinya tercapai.
Sekolah menerima perangkat, Program selesai, Anggaran terserap. Laporan dibuat tetapi pendidikan tidak bekerja dengan logika tersebut.
Manfaat baru muncul ketika semua komponen bertemu di lapangan. Karena itu, ukuran keberhasilan digitalisasi pendidikan seharusnya tidak berhenti pada berapa banyak perangkat yang dibagikan, melainkan berapa banyak perubahan pembelajaran yang terjadi.
Pada akhirnya, Smart TV bukan masalahnya, Listrik juga bukan lawannya, Revitalisasi pun bukan tandingan digitalisasi. Semua itu justru harus menjadi satu paket kebijakan.
Sebab sekolah tidak membutuhkan negara yang sekadar hadir membawa layar. Sekolah membutuhkan negara yang hadir sampai layar itu benar-benar menyala dan berguna. @teguh
