Teuku Markam pernah dekat dengan pusat kekuasaan, punya bisnis besar, dan ikut menyumbang emas untuk Monas. Setelah politik berubah pada 1965, kedekatan itu menjadi awal kejatuhannya hingga ditangkap pada 23 Maret 1966. Kalau kekuasaan bisa mengangkat seseorang setinggi Monas, seberapa cepat pula ia bisa menjatuhkannya?
Tabooo.id: Ada masa ketika nama Teuku Markam begitu dekat dengan pusat kekuasaan Indonesia.
Ia bukan sekadar pengusaha kaya. Ia pernah menjadi bagian dari lingkar ekonomi era Soekarno, mengelola bisnis berskala besar, dan ikut membiayai sejumlah proyek nasional.
Namanya bahkan melekat pada Monumen Nasional.
Namun sejarah punya cara yang kejam untuk mengubah posisi seseorang.
Setelah pergolakan politik 1965, orang yang sebelumnya berada dekat dengan pusat kekuasaan justru berhadapan dengan penahanan panjang. Bisnisnya ikut terseret. Asetnya disita. Dan selama bertahun-tahun, hidup Markam berubah dari simbol keberhasilan menjadi kisah tentang bagaimana perubahan rezim bisa mengubah nasib seseorang secara total.
1965: Ketika Peta Kekuasaan Berubah
Sebelum 1965, posisi Teuku Markam berada di titik yang sulit dibayangkan jika melihat akhir hidupnya.
Melalui PT Karkam, ia membangun jaringan bisnis yang luas. Perusahaan itu bergerak dalam perdagangan, ekspor-impor, logistik, dan berbagai komoditas strategis.
Markam juga memiliki akses kuat ke lingkar kekuasaan Presiden Soekarno.
Dalam periode Demokrasi Terpimpin, hubungan antara negara dan pengusaha memang sangat erat. Modal, proyek negara, kebijakan ekonomi, dan jaringan politik saling berkelindan.
Markam berada tepat di persimpangan itu.
Ia ikut mendukung sejumlah agenda pembangunan dan politik pemerintah. Salah satu yang paling terkenal adalah kontribusinya terhadap pembangunan Monas.
Dari kebutuhan awal sekitar 38 kilogram emas untuk melapisi bagian api di puncak Monas, materi sejarah Markam menyebut ia menyumbangkan 28 kilogram emas dari kekayaan pribadinya.
Selain Monas, Markam turut membantu pembebasan lahan kawasan Senayan dan mendukung sejumlah agenda nasional lainnya.
Posisinya saat itu jelas. Markam bukan orang yang berdiri di luar sistem. Ia berada di dalamnya.
Masalahnya, sistem politik tidak pernah benar-benar statis. Dan pada 1965, semuanya berubah.
Dari Orang Dekat Menjadi Target Politik
Peristiwa Gerakan 30 September 1965 mengubah konfigurasi kekuasaan Indonesia secara drastis.
Kekuasaan Soekarno merosot. Soeharto semakin kuat. Lingkaran politik dan ekonomi yang sebelumnya dekat dengan Soekarno mulai menghadapi tekanan baru.
Markam ikut terseret dalam perubahan tersebut.
Materi sejarah mencatat aparat menangkap Markam pada 23 Maret 1966 di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Aparat disebut melakukan penangkapan tanpa surat perintah yang sah dan tanpa kejelasan proses hukum formal.
Setelah itu, berbagai tuduhan muncul terhadap Markam. Pihak yang menuduhnya mengaitkan Markam dengan PKI, menuduhnya melakukan korupsi yang merugikan negara, serta mencapnya sebagai pengikut Soekarnoisme.
Namun satu hal menjadi bagian paling mencolok dari kisah tersebut.
Markam tidak menjalani proses persidangan yang menguji tuduhan-tuduhan itu terhadap dirinya.
Ia justru menjalani penahanan panjang.
8 Tahun 7 Bulan Tanpa Persidangan
Penahanan Markam berlangsung selama delapan tahun tujuh bulan.
Ia berpindah dari Rumah Tahanan Militer Budi Utomo, kemudian menjalani masa penahanan di Guntur, Salemba, dan Cipinang.
Pada 1972, kondisi kesehatannya memburuk.
Ia kemudian menjalani perawatan selama sekitar dua tahun di RSPAD Gatot Subroto sebelum pemerintah memindahkannya ke Instalasi Rehabilitasi Nirbaya.
Ironisnya, selama masa panjang tersebut, Markam tidak pernah menghadapi persidangan yang menguji kebenaran tuduhan utama terhadap dirinya.
Ia memang pernah hadir sebagai saksi dalam persidangan Mahkamah Militer Luar Biasa terkait Jusuf Muda Dalam.
Namun, status sebagai saksi berbeda dengan status sebagai terdakwa yang harus menghadapi pemeriksaan dan persidangan atas tuduhan terhadap dirinya sendiri.
Di sinilah kisah Markam berubah dari sekadar cerita tentang seorang taipan.
Ini menjadi cerita tentang kekuasaan.
Seseorang bisa sangat dekat dengan pusat negara pada satu periode.
Namun ketika konfigurasi politik berubah, kedekatan yang sama dapat berubah menjadi beban.
Ketika Tubuh Dipenjara, Bisnis Ikut Hilang
Penahanan Markam tidak berdiri sendiri.
Pada 14 Agustus 1966, pemerintah menyita sejumlah aset yang berkaitan dengan PT Karkam dan perusahaan lain yang disebut dalam materi sejarah.
Gedung perkantoran, tanah, kapal niaga, serta rekening perusahaan ikut diambil alih.
Pemerintah kemudian membentuk PT Pilot Proyek Berdikari untuk mengelola aset tersebut.
Nilai aset yang disita disebut sangat besar.
Data mencatat estimasi sekitar US$460 juta, ditambah uang tunai Rp20 miliar dan US$30 juta.
Angka itu menunjukkan satu hal.
Yang runtuh bukan sekadar rekening pribadi. Sebuah imperium bisnis ikut diputus dari pemiliknya.
Pengambilalihan tersebut kemudian memperoleh dasar hukum melalui Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1974.
Di titik ini, kehancuran Markam menjadi lebih besar daripada kehilangan kebebasan.
Ia kehilangan aset.
Ia kehilangan posisi ekonomi.
Bebas dari penahanan tak berarti Markam mendapatkan kembali semuanya. Menurut materi sejarah yang digunakan dalam tulisan ini, pemerintah tidak memulihkan nama baiknya dan tidak mengembalikan harta yang telah disita.
Bebas Bukan Berarti Kembali
Akhir 1974, Markam akhirnya keluar dari tahanan.
Tetapi kebebasan itu datang tanpa kehidupan lamanya.
PT Karkam tidak pernah kembali dengan jaringan bisnis sebesar sebelumnya, sementara perubahan kekuasaan membuat posisi ekonomi Markam merosot dan pemerintah tidak sepenuhnya mengembalikan aset yang telah disita. Namun Markam mencoba membangun kembali hidupnya.
Pada pertengahan 1970-an, ia mendirikan PT Marjaya. Kali ini ia bergerak di bidang kontraktor dan pembangunan infrastruktur.
Adam Malik, yang kemudian menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Wakil Presiden, memberikan dukungan moral serta membantu membuka kembali ruang bagi Markam untuk beraktivitas dalam ekonomi nasional.
Markam kembali memenangkan sejumlah proyek besar.
PT Marjaya mengerjakan pembangunan jalan Medan–Banda Aceh, Bireuen–Takengon, Meulaboh–Tapaktuan, Tapaktuan–Krueng Luas, hingga sejumlah proyek jalan di Jawa Barat.
Tetapi skalanya tidak pernah kembali seperti PT Karkam.
Ia sudah kembali menjadi pengusaha. Namun ia tidak pernah benar-benar kembali menjadi Markam yang dulu.
Yang Berubah Bukan Cuma Nasib Markam
Di sinilah cerita Teuku Markam menjadi menarik. Karena persoalannya bukan sekadar seorang pengusaha yang bangkrut.
Pada era Demokrasi Terpimpin, hubungan tersebut mengantarkannya ke puncak. Ia memperoleh akses ekonomi, menjalankan bisnis berskala besar, dan ikut mendukung proyek-proyek negara.
Namun ketika kekuasaan bergeser, hubungan yang sama berubah menjadi kerentanan.
Menurut materi sejarah Markam, periode 1966–1974 menjadi fase ketika pemerintah mulai mengambil alih aset kelompok yang diasosiasikan dengan loyalitas kepada Soekarno.
Dengan kata lain, kekayaan tidak selalu berarti keamanan. Kedekatan dengan kekuasaan juga tidak selalu berarti perlindungan.
Kadang justru sebaliknya.
Semakin dekat seseorang dengan pusat kekuasaan, semakin besar pula risiko ketika pusat itu berpindah.
Ketika Kekuasaan Berbalik Arah
Teuku Markam pernah membantu menaruh emas di puncak Monas.
Beberapa tahun kemudian, ia sendiri kehilangan kebebasan dan hampir seluruh kekuatan ekonominya.
Ini cerita tentang sebuah sistem politik yang berubah, lalu mengubah siapa yang berada di dalam dan di luar lingkar kekuasaan.
Markam menunjukkan bahwa angka, perusahaan, dan proyek pembangunan bukan satu-satunya faktor yang membentuk sejarah ekonomi Indonesia.
Sejarah ekonomi Indonesia juga mencatat siapa yang memiliki akses, siapa yang mendapat kepercayaan, dan siapa yang tiba-tiba menjadi berbahaya ketika zaman berubah.
Bagi pembaca hari ini, bagian paling relevan mungkin justru pertanyaan sederhananya:
Seberapa aman kekayaan jika seluruh fondasinya berdiri terlalu dekat dengan kekuasaan?
Karena ketika politik berganti arah, yang ikut berubah bukan hanya nama di kursi pemerintahan. Kadang seluruh kehidupan seseorang ikut tersapu.
Dan dalam kasus Teuku Markam, dari puncak Monas menuju balik jeruji penjara, perubahan itu terjadi dalam waktu kurang dari satu dekade. @waras
