Mayor Faizal dituntut 5 tahun penjara dan dipecat dari TNI AL setelah didakwa mengedarkan sabu lewat pesawat TNI.
Tabooo.id – Pesawat TNI AL semestinya membawa personel, logistik, atau menjalankan misi negara. Namun, perkara Mayor Laut Faisal Mulia menghadirkan ironi yang sulit diabaikan.
Sidang berlangsung di Pengadilan Militer Tinggi I Medan, Jumat (14/8/2026). Kolonel Sarifuddin Tarigan memimpin persidangan bersama dua hakim anggota, Kolonel Agus Budiman dan Kolonel Hanifan Hidayattulah.
Oditur militer Letkol Bambang Permadi juga meminta hakim menjatuhkan denda Rp500 juta. Jika Faisal tidak membayar, oditur meminta pengganti enam bulan kurungan.
Namun, tuntutan bukan putusan. Faisal masih memiliki hak untuk membela diri sampai hakim menjatuhkan putusan berkekuatan hukum tetap.
Sabu 8 Gram, Lalu Menjadi 14 Paket
Perkara ini bermula ketika Faisal menjabat Kepala Seksi Operasi dan Latihan Wing 1 Puspenerbal di Kepulauan Riau.
Pada 22 November 2025, Faisal bersama istrinya, MBP, berangkat dari Tanjung Pinang menuju Batam.
Keesokan harinya, Faisal meminta rekannya menghubungi seseorang bernama Kapak. Ia memesan sabu seberat 8 gram dengan harga Rp7,5 juta.
Kapak kemudian datang ke Hotel Sans dan menyerahkan narkotika tersebut.
Menurut dakwaan, Faisal, MBP, dan Kapak mengonsumsi sebagian sabu di kamar hotel. Setelah itu, Faisal dan istrinya berpindah ke Hotel Pasifik.
Di sana, mereka bertemu Hendra dan Rizal. Dakwaan juga menyebut MBP mengonsumsi ekstasi.
Setelah kembali ke Tanjung Pinang, Faisal membawa sisa sabu tersebut.
Perkara lalu memasuki babak yang jauh lebih serius.
Ketika Seragam Militer Masuk ke Cerita
Pada 24 November 2025, Faisal mencari informasi penerbangan CN 235 nomor lambung P-8305.
Pesawat tersebut memiliki rute Tanjung Pinang-Jakarta dan dijadwalkan berangkat pada 26 November.
Faisal juga sempat menawarkan sabu kepada Kapten Laut I Made Surya di Surabaya. Namun, transaksi itu batal karena Surya masih memiliki utang pembelian sabu sebelumnya.
Setelah rencana tersebut gagal, Faisal mencari jalur lain.
Menurut dakwaan, ia berencana mengirim sabu kepada tiga rekan perempuan istrinya di Madiun.
Pada hari yang sama, Faisal membagi sisa sabu menjadi 14 paket.
Sebanyak 12 paket masuk ke kemasan makanan ringan. Faisal kemudian memasukkannya ke dalam kotak sepatu PDL TNI AL.
Kotak tersebut membawa tulisan yang terdengar seperti pesan keluarga biasa:
“Selamat umroh Ibu, dari Brtenda dan Ichal.”
Namun, menurut dakwaan, kotak itu justru menyimpan 12 paket sabu.
Dua paket lainnya Faisal simpan secara terpisah. Satu paket masuk ke kotak rokok HD di saku baju terbang. Satu paket lain disebut disimpan MBP di lemari plastik kamar.
Pesawat TNI Nyaris Jadi Kurir
Pada 26 November 2025, MBP menyerahkan kotak sepatu tersebut kepada Co-Pilot Pesud CN 235 P-8305, Letda Laut (P) Mazaki Moza.
Sekitar satu jam kemudian, Faisal menuju shelter CN 235 untuk melakukan Merplug.
Di titik itulah rencana tersebut terbongkar.
Kasi Intelud Mayor Edwar mengamankan Faisal bersama 12 paket sabu yang menurut dakwaan hendak dikirim ke Madiun.
Petugas kemudian menyerahkan Faisal kepada POM Kodaeral IV Batam.
Penggeledahan di rumah Faisal juga menemukan dua paket sabu dan peralatan konsumsi narkotika.
Total barang bukti dari 14 paket tersebut mencapai 9,83 gram.
Ini Bukan Sekadar Soal 9,83 Gram
Angka 9,83 gram memang menjadi bagian penting dalam perkara ini.
Namun, persoalan yang lebih besar terletak pada jalurnya.
Jika seluruh uraian dakwaan terbukti, seseorang yang memiliki akses ke lingkungan militer diduga mencoba menggunakan fasilitas penerbangan TNI untuk mengirim narkotika.
Di sinilah publik punya alasan untuk bertanya.
Bagaimana sistem pengawasan bekerja?
Siapa yang memeriksa barang?
Seberapa ketat kontrol terhadap akses penerbangan?
Dan yang paling penting, mengapa rencana seperti ini sempat bergerak sampai mendekati pesawat?
Pertanyaan tersebut tidak berhenti pada seorang terdakwa.
Pertanyaan itu menyentuh sistem.
Negara Punya Aturan, Manusia Punya Celah
Militer memiliki prosedur dan rantai komando.
Personel juga menjalankan sistem keamanan dan pengawasan.
Namun, aturan tidak akan berarti banyak jika orang yang menjalankannya menemukan celah untuk menyalahgunakannya.
Kasus ini menunjukkan paradoks tersebut.
Sistem bisa terlihat kokoh dari luar. Tetapi satu penyalahgunaan akses dapat memperlihatkan titik lemahnya.
Karena itu, penyelesaian perkara seharusnya tidak hanya melihat hukuman terhadap Faisal.
Institusi juga perlu melihat bagaimana pengawasan bisa mencegah kejadian serupa.
Sebab memecat seorang pelaku tidak otomatis menutup pintu yang pernah terbuka.
Hukuman Berat Tidak Otomatis Menyelesaikan Masalah
Oditur meminta hukuman lima tahun penjara.
Ia juga meminta pemecatan dari dinas militer serta denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.
Tuntutan tersebut menunjukkan bahwa oditur memandang perkara ini serius.
Namun, hukuman individu hanya menyelesaikan satu bagian masalah.
Jika pengadilan kelak menyatakan dakwaan terbukti, institusi juga perlu mengevaluasi prosedur pengamanan.
Pemeriksaan barang, kontrol akses, pengawasan penerbangan, hingga mekanisme intelijen layak menjadi bagian evaluasi.
Publik membutuhkan lebih dari sekadar hukuman.
Publik membutuhkan jaminan bahwa fasilitas negara tidak mudah berubah fungsi menjadi alat kepentingan pribadi.
Ini Dampaknya Buat Kamu
Mungkin ada yang menganggap kasus ini hanya urusan internal TNI.
Pandangan itu terlalu sederhana.
Pesawat militer merupakan bagian dari fasilitas negara. Sistem pengamanannya juga menyangkut uang, kepercayaan, dan kepentingan publik.
Ketika fasilitas negara diduga masuk dalam perkara narkotika, persoalannya menyentuh kepercayaan masyarakat.
Seragam memberikan kewenangan.
Jabatan memberikan akses.
Fasilitas negara memberikan daya.
Semua itu seharusnya bekerja untuk kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi.
Bukan Cuma Siapa yang Membawa Sabu
Kasus Faisal bukan sekadar cerita tentang seorang mayor dan 14 paket narkotika.
Ini juga cerita tentang celah dalam sebuah sistem.
Sebab pertanyaan paling penting bukan hanya siapa yang membawa sabu.
Pertanyaan berikutnya adalah mengapa barang itu hampir bisa ikut terbang?
Di situlah kasus ini menjadi lebih besar daripada angka 9,83 gram.
Kalau seorang personel dapat merencanakan pengiriman narkotika melalui fasilitas militer, maka sistem pengawasan harus ikut diuji.
Jangan sampai negara sibuk menghitung paket setelah semuanya terbongkar.
Negara seharusnya memastikan paket itu tidak pernah punya kesempatan untuk berangkat.
Dan mungkin, di situlah pelajaran paling pahit dari perkara ini:
Seragam bisa menunjukkan kewenangan, tetapi integritas menentukan untuk apa kewenangan itu digunakan. @dimas
