Kota wisata, tapi sampah masih jadi musuh utama, julukan itu kini terasa ironis bagi Yogyakarta. Di balik citranya sebagai kota budaya dan destinasi wisata, krisis sampah terus menggerus wajah kota. Aksi HMI di Balai Kota Yogyakarta menjadi pengingat bahwa kota yang nyaman tidak cukup dibangun dengan pariwisata, tetapi juga dengan tata kelola yang mampu menuntaskan persoalan paling mendasar.
Tabooo.id – Yogyakarta mempromosikan diri sebagai kota budaya, kota pelajar, sekaligus destinasi wisata yang ramah bagi siapa saja. Wisatawan datang untuk menikmati Malioboro, Keraton, gudeg, hingga kampung-kampung bersejarah. Namun, di balik citra yang terus dipoles, satu persoalan masih bertahan: sampah tetap menjadi musuh utama yang belum mampu dikalahkan.
Ironi itu kembali mengemuka saat ratusan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar demonstrasi di depan Balai Kota Yogyakarta, Selasa (28/7/2026). Aksi yang sempat memanas itu tidak hanya menyoroti tumpukan sampah. Mahasiswa juga mempertanyakan kemampuan pemerintah mengelola kota yang selama ini menjual identitasnya sebagai pusat budaya dan pariwisata.
Dalam orasi, massa menilai krisis sampah menunjukkan lemahnya tata kelola pemerintahan. Mereka bahkan menghubungkan persoalan tersebut dengan isu yang lebih luas, mulai dari gentrifikasi ruang hingga ketimpangan pembangunan kota.
Kota yang Indah di Brosur
Setiap tahun jutaan wisatawan mengunjungi Yogyakarta. Mereka memenuhi Malioboro, menginap di hotel-hotel baru, lalu menghadiri berbagai festival budaya yang menjaga denyut industri pariwisata. Namun, citra itu mulai berbenturan dengan kenyataan.
Di sejumlah kawasan, warga masih menunggu truk pengangkut sampah yang datang tidak menentu. Kantong-kantong sampah menumpuk di tepi jalan, lalu berubah menjadi pengingat bahwa pelayanan publik belum berjalan seindah narasi promosi wisata.
Pemerintah dapat mempercantik trotoar, memasang lampu artistik, atau membangun ruang publik yang estetik. Namun, semua upaya itu kehilangan daya tarik ketika persoalan paling mendasar justru terus berulang. Wisatawan memang datang untuk menikmati budaya. Akan tetapi, mereka juga melihat bagaimana sebuah kota mengelola sampah yang dihasilkannya setiap hari.
Sampah Tidak Mengenal Pencitraan
Ketegangan muncul ketika sejumlah demonstran mencoba membakar ban sebagai simbol protes. Aparat Satpol PP bersama kepolisian langsung memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR). Serbuk APAR kemudian mengenai kerumunan massa dan memicu aksi saling dorong sebelum kedua pihak akhirnya menahan diri.
Peristiwa itu menunjukkan bahwa persoalan sampah sudah melampaui urusan kebersihan. Krisis ini kini menyentuh pelayanan publik, kepemimpinan daerah, hingga kepercayaan masyarakat. Dalam dialog dengan mahasiswa, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa Pemerintah Kota tidak menarik biaya pengangkutan sampah. Warga bersama pengurus RT dan RW menentukan besaran iuran melalui musyawarah, sedangkan pemerintah menyediakan gerobak dan perlengkapan pendukung.
Penjelasan tersebut memang menerangkan mekanisme iuran. Namun, penjelasan itu belum menjawab mengapa krisis sampah terus berulang dan mengapa pelayanan belum mampu memenuhi harapan masyarakat.
Satire Kota Budaya
Di sinilah ironi Yogyakarta terlihat jelas.
Kota ini terkenal karena mampu merawat tradisi, menjaga bangunan bersejarah, dan menghidupkan berbagai nilai budaya. Namun, kota yang berhasil mempertahankan warisan ratusan tahun itu justru masih kesulitan mengelola limbah yang muncul setiap pagi. Yogyakarta seolah lebih piawai merawat cerita masa lalu daripada menyelesaikan persoalan yang hadir setiap hari.
Sampah akhirnya menjadi kritik yang paling jujur. Tidak ada brosur wisata yang mampu menyembunyikannya. Tidak ada slogan kota budaya yang mampu menghapus baunya.
Selama tumpukan sampah masih menghiasi sudut-sudut kota, publik akan terus mempertanyakan kualitas tata kelola yang menopang citra Yogyakarta.
Bukan Sekadar Sampah
Persoalan terbesar Yogyakarta bukan semata-mata volume sampah yang terus bertambah. Persoalan yang lebih serius muncul ketika krisis itu terus berulang, sementara solusi berkisar pada rapat, dialog, dan janji pembenahan. Siklus tersebut terus berputar tanpa memberi kepastian kapan masalah benar-benar berakhir.
Kota wisata tidak hanya membutuhkan destinasi yang indah atau agenda budaya yang meriah. Kota wisata juga harus membuktikan kemampuannya mengelola persoalan paling mendasar, yaitu memastikan sampah tidak menjadi bagian dari pengalaman sehari-hari warganya maupun wisatawan.
Inilah ironi yang terus menghantui Yogyakarta. Kota ini menjual kenyamanan kepada jutaan orang, tetapi masih berjuang menghadirkan rasa nyaman bagi lingkungannya sendiri. Sebab pada akhirnya, kota yang bersih tidak lahir dari slogan. Kota yang bersih lahir dari tata kelola yang bekerja. Dan selama sampah masih menjadi musuh utama Yogyakarta, citra kota budaya akan terus berbenturan dengan kenyataan di jalanan. Ini bukan sekadar persoalan kebersihan. Ini adalah ujian tentang apakah sebuah kota mampu menjaga reputasinya melalui pelayanan publik, bukan hanya melalui promosi wisata. @anisa
