Kudatuli pecah saat Jakarta belum sepenuhnya bangun, tetapi truk-truk sudah bergerak dan aparat telah mengepung Jalan Diponegoro. Di balik kaus merah, batu, dan pagar yang dihantam, sebuah operasi politik sedang menyamar sebagai konflik internal partai. Ketika matahari naik pada 27 Juli 1996, rakyat melihat demokrasi dipukul terang-terangan di pusat ibu kota.
Tabooo.id – Peristiwa Kudatuli dimulai saat sebagian besar Jakarta bahkan belum sempat menyeduh kopi. Truk-truk bergerak menuju Jalan Diponegoro, aparat menutup akses, dan orang-orang berbaju merah mengepung sebuah kantor partai. Ketika matahari naik pada Sabtu, 27 Juli 1996, demokrasi Indonesia sedang dipukuli di depan mata publik.
Jakarta Belum Bangun, Kekuasaan Sudah Bergerak
Pagi itu tidak terasa seperti Sabtu biasa. Tepatnya di Jalan Diponegoro Nomor 58, Jakarta Pusat, para pendukung Megawati Soekarnoputri masih bertahan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia. Gedung itu sudah berminggu-minggu menjadi lebih dari sekadar kantor partai.
Di sana, orang datang bukan sekadar untuk berkumpul, tetapi untuk berbicara. Mahasiswa menyampaikan kritik, sementara aktivis buruh mengangkat persoalan ketidakadilan yang mereka hadapi. Selain itu, organisasi masyarakat sipil mempertanyakan korupsi, kolusi, nepotisme, serta kekuasaan militer yang terlalu jauh memasuki kehidupan politik. Karena itulah, ruang tersebut kemudian dikenal sebagai Mimbar Bebas.
Bagi orang-orang yang lama hidup dalam suasana politik penuh sensor, tempat itu seperti jendela yang mendadak terbuka. Udara di luar memang masih sama. Kekuasaan juga belum berubah. Namun, untuk beberapa jam setiap hari, orang dapat mengatakan sesuatu yang selama ini hanya berani dibisikkan.
Masalahnya, rezim Orde Baru tidak menyukai jendela yang terbuka tanpa izin. Sejak dini hari, akses menuju Jalan Diponegoro mulai diblokir. Patroli aparat meningkat. Massa pendukung Soerjadi didatangkan dengan kendaraan, termasuk truk-truk militer.
Sekitar pukul 05.00 WIB, rombongan berbaju merah telah mengepung gedung.
Dari kejauhan, situasinya bisa terlihat seperti konflik internal partai. Dua kelompok sama-sama menggunakan warna merah. Dua kubu mengaku sebagai pengurus yang sah. Keduanya seolah sedang memperebutkan sebuah kantor. Namun, kekuatan di lapangan tidak pernah benar-benar seimbang.
Di balik kerumunan sipil itu, aparat, kendaraan militer, dan pasukan anti-huru-hara sudah berada dalam posisi. Dengan demikian, bentrokan tersebut bukan sekadar ledakan spontan, melainkan bagian dari operasi yang telah dipersiapkan. Sebuah partai sengaja dibuat seolah-olah sedang bertengkar dengan dirinya sendiri.
Megawati Bukan Lagi Sekadar Ketua Partai
Konflik itu tidak lahir dalam satu malam.
Awalnya, banyak orang mungkin mengira Megawati hanya akan menjadi simbol. Ia adalah putri Bung Karno, dikenal pendiam, dan tidak banyak bicara di depan publik.
Namun, perkiraan itu meleset.
Di bawah kepemimpinannya, PDI mulai berubah. Partai yang sebelumnya hanya dianggap sebagai pelengkap demokrasi Orde Baru perlahan menjadi tempat berkumpulnya kekecewaan. Karena itu, orang-orang yang tidak lagi percaya kepada pemerintah mulai mendekat, sementara kelompok prodemokrasi melihat ruang baru untuk bergerak. Pada saat yang sama, massa akar rumput menemukan figur yang dapat mereka bela.
Megawati tidak perlu berteriak untuk menjadi ancaman. Ia hanya perlu tetap berdiri.
Menjelang Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998, popularitas itu dianggap berbahaya. Pemerintah kemudian mendukung penyelenggaraan Kongres PDI di Medan pada 20 sampai 23 Juni 1996.
Kongres tersebut menetapkan Soerjadi sebagai ketua umum. Kubu Megawati menolaknya. Bagi mereka, keputusan itu bukan penyelesaian konflik, melainkan intervensi terang-terangan untuk menyingkirkan pemimpin yang dipilih dalam Munaslub 1993.
PDI akhirnya memiliki dua ketua. Di satu sisi, Megawati berdiri dengan dukungan kuat dari arus bawah. Di sisi lain, Soerjadi memperoleh pengakuan dari pemerintah.
Sekilas, persoalan itu tampak seperti sengketa administratif biasa. Namun, di lapangan, dualisme tersebut justru menjadi pintu masuk untuk merebut kantor, memukul pendukung lawan, dan menghentikan ruang kritik yang semakin sulit dikendalikan.
Ketika Kantor Partai Menjadi Ruang Bernapas
Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro kemudian berkembang menjadi pusat perlawanan sipil. Hampir setiap hari, Mimbar Bebas digelar dan mempertemukan orang-orang dari latar belakang berbeda yang membawa kegelisahan masing-masing.
Buruh datang dengan kemarahan atas upah yang tidak layak, sementara mahasiswa mempertanyakan Dwifungsi ABRI. Di sisi lain, para aktivis membicarakan penangkapan, intimidasi, serta ketakutan yang terus dipelihara negara. Bahkan, warga biasa ikut hadir untuk mendengar sesuatu yang tidak akan mereka temukan di televisi milik pemerintah. Karena itu, di tempat tersebut kritik tidak lagi disampaikan melalui bisikan.
Suara-suara itu keluar melalui pengeras suara, menyeberangi pagar gedung, lalu mencapai orang-orang yang kebetulan melintas. Sebagian berhenti, mendengarkan, dan perlahan menyadari bahwa kegelisahan mereka ternyata tidak dirasakan sendirian.
Karena itulah, sebuah kantor kecil bisa berubah menjadi ancaman bagi kekuasaan besar. Bukan karena temboknya, dan bukan pula semata-mata karena jumlah orang di dalamnya. Gedung itu menjadi berbahaya karena membuat ketakutan kehilangan sifat pribadinya.
Rasa marah yang semula tersebar mulai menemukan tempat untuk bertemu, sementara keluhan yang terpisah perlahan berubah menjadi kesadaran bersama.
Sebaliknya, label dapat membuka jalan menuju penangkapan, sementara tuduhan kerap digunakan untuk membenarkan tindakan represif. Karena itu, ketika kekuasaan mulai memberi nama menyeramkan kepada kritik, ancaman berikutnya biasanya tidak berhenti pada ucapan.
Truk-Truk Datang Sebelum Matahari Tinggi
Sekitar pukul 06.15 WIB, utusan dari kelompok Soerjadi meminta para pendukung Megawati mengosongkan gedung. Permintaan tersebut mendapat penolakan. Tak ayal, bentrokan pun segera pecah. Batu beterbangan, pagar dirusak, spanduk dibakar, dan bahan mudah terbakar pun dilemparkan ke halaman.
Orang-orang yang bertahan di dalam gedung berusaha melawan dengan apa pun yang mereka miliki. Mereka tidak sedang menjaga properti. Namun, mereka tengah mempertahankan legitimasi politik, harga diri, dan ruang kecil tempat orang-orang berani berbicara.
Di sisi lain, massa penyerang terus mendesak.
Laporan dan penyelidikan setelah peristiwa itu mengungkap bahwa pasukan dari Batalion Infanteri 201/Jaya Yudha ikut bergerak dengan mengenakan kaus merah. Dengan cara tersebut, operasi negara dibuat seolah-olah hanya menjadi pertikaian biasa antara sesama pendukung PDI.
Seragam militernya disembunyikan. Kekuasaannya tidak.
Tak lama kemudian, pasukan anti-huru-hara ikut masuk ke dalam operasi. Akibatnya, pertahanan di dalam gedung mulai runtuh dan akhirnya jebol sekitar pukul 08.00 WIB. Setelah itu, puluhan orang ditangkap, sebagian diangkut menggunakan truk militer, sementara para korban luka dibawa ke rumah sakit.
Gedung itu pun berhasil dikuasai. Namun, kekuasaan atas bangunan tersebut justru membuka kerusuhan yang jauh lebih besar di luar pagar.
Bagi para perencana operasi, pekerjaan mungkin dianggap telah selesai. Kantor berhasil direbut, mimbar bebas berhasil dibungkam, dan orang-orang yang bertahan telah disingkirkan. Namun, perhitungan itu meleset. Di luar pagar, kemarahan justru sedang membesar dan bergerak jauh melampaui gedung yang baru saja mereka kuasai.
Gedung Dikuasai, Jakarta Meledak
Kabar penyerbuan menyebar dengan cepat. Menjelang siang, warga, mahasiswa, aktivis, dan simpatisan mulai memenuhi kawasan Diponegoro, Cikini, hingga Matraman. Mereka datang bukan hanya untuk membela Megawati, tetapi juga karena marah melihat kekuasaan bekerja dengan cara yang begitu telanjang.
Jakarta yang selama ini dipaksa terlihat tertib pun mendadak memperlihatkan wajah lain. Jalanan dipenuhi teriakan, aparat membentuk barikade, sementara jumlah massa terus bertambah. Dari Diponegoro, ketegangan kemudian bergerak menuju Salemba, Kramat, dan Senen.
Tak lama setelah itu, aksi protes berubah menjadi kerusuhan kota. Bus terbakar, kendaraan dirusak, sedangkan sejumlah gedung pemerintah, kantor bank, dan pertokoan menjadi sasaran amuk massa. Sekitar pukul 16.35 WIB, kendaraan tempur panser serta mobil pemadam militer dikerahkan untuk memukul mundur kerumunan di kawasan Kramat dan Salemba.
Akibatnya, Jakarta berubah menjadi ruang yang dipenuhi asap, suara tembakan, sirene, batu, dan orang-orang yang berlari tanpa tahu ke mana harus menyelamatkan diri. Di layar resmi, negara mungkin masih ingin terlihat memegang kendali. Namun, di jalanan, mitos stabilitas sudah terbakar.
Selama bertahun-tahun, Orde Baru menjual stabilitas sebagai alasan untuk membatasi kebebasan. Rakyat diminta diam demi pembangunan, sementara kritik dianggap gangguan dan oposisi diperlakukan sebagai ancaman. Akan tetapi, pada 27 Juli 1996, publik melihat sesuatu yang selama ini berusaha disembunyikan.
Stabilitas itu ternyata rapuh. Ia hanya dapat dipertahankan melalui pengepungan, penyamaran, pemukulan, penangkapan, dan kendaraan tempur.
Lima Tewas, 149 Luka, 23 Hilang
Setelah kerusuhan mereda, angka-angka mulai muncul. Komnas HAM mencatat lima orang meninggal dunia, 149 orang terluka, 23 warga dinyatakan hilang, dan lebih dari seratus orang ditangkap. Selain itu, puluhan bangunan rusak atau terbakar, 91 kendaraan hangus, sementara kerugian material diperkirakan mencapai sekitar Rp100 miliar dalam nilai uang tahun 1996.
Di dalam laporan, angka-angka itu terlihat rapi.
Lima orang meninggal.
Seratus empat puluh sembilan terluka.
Dua puluh tiga hilang.
Namun, angka tidak pernah mampu menjelaskan suara pintu rumah yang terus ditunggu terbuka. Tidak ada tabel yang bisa menggambarkan seorang ibu mencari nama anaknya dari satu daftar tahanan ke rumah sakit, lalu berpindah lagi ke kantor aparat.
Istilah “orang hilang” hanya terdiri dari dua kata. Bagi keluarga korban, dua kata itu dapat berlangsung puluhan tahun atau bahkan selamanya.
Mereka tidak memiliki makam untuk didatangi. Tidak ada kepastian tentang detik terakhir.
Karena itu, Kudatuli bukan hanya cerita tentang Megawati, Soerjadi, militer, atau perebutan sebuah kantor partai. Di balik nama-nama besar tersebut, terdapat warga biasa yang tubuhnya dipukul, aktivis yang diburu, serta keluarga yang kehilangan kabar. Ada pula orang-orang yang mungkin hanya sedang melintas, tetapi tiba-tiba terseret masuk ke salah satu bab paling gelap dalam sejarah politik Indonesia.
Setelah Darah, Negara Mencari Kambing Hitam
Setelah kekerasan terjadi, pemerintah membutuhkan sebuah cerita yang dapat menjelaskan semuanya tanpa harus menunjuk dirinya sendiri. Karena itu, Partai Rakyat Demokratik dijadikan sasaran.
PRD merupakan organisasi politik yang tumbuh dari gerakan mahasiswa, buruh, dan anak muda. Organisasi tersebut baru memproklamasikan manifestonya pada 22 Juli 1996, hanya lima hari sebelum Kudatuli.
Tak lama kemudian, pemerintah menuduh PRD sebagai dalang intelektual kerusuhan. Organisasi itu dikaitkan dengan komunisme dan digambarkan sebagai bentuk baru Partai Komunis Indonesia. Tuduhan tersebut efektif karena Orde Baru telah menghabiskan puluhan tahun membangun ketakutan publik terhadap komunisme.
Masyarakat tidak diminta memeriksa bukti. Sebaliknya, mereka diarahkan untuk merasa takut.
Ketika label “PKI” dilemparkan, ruang diskusi pun segera menyempit. Tuduhan politik berubah menjadi stigma sosial, sementara penangkapan dapat dipresentasikan sebagai tindakan menyelamatkan negara.
Sementara itu, aktivis lain seperti Garda Sembiring, Petrus Haryanto, dan Dita Indah Sari juga menerima hukuman penjara. Akibat tekanan tersebut, sebagian jaringan PRD terpaksa bergerak di bawah tanah.
Pola semacam ini bukan hal baru. Ketika kekuasaan gagal menjelaskan kekerasan yang dilakukannya, ia mencari kelompok yang cukup kecil untuk dihancurkan, tetapi cukup asing untuk ditakuti publik.
Akhirnya, korban dijadikan tersangka, kritik diubah menjadi konspirasi, dan kekerasan negara tampil seolah-olah sebagai tindakan penyelamatan.
Pengadilan Datang, Keadilan Tidak
Soeharto jatuh pada Mei 1998. Setelah itu, pintu Reformasi mulai terbuka, media memperoleh ruang yang lebih bebas, dan banyak tahanan politik dibebaskan. Pada saat yang sama, masyarakat mulai berani membicarakan kembali peristiwa-peristiwa yang sebelumnya dikunci oleh sensor kekuasaan.
Karena itu, tuntutan untuk mengusut Kudatuli kembali menguat.
Penyelidikan kemudian mengarah pada keterlibatan sejumlah pejabat tinggi militer. Dokumen dan pemeriksaan menunjukkan bahwa operasi tersebut bukan bentrokan spontan akibat kemarahan dua kelompok kader. Sebaliknya, ada perencanaan, rapat koordinasi, pengerahan pasukan, serta pembagian peran politik dan lapangan.
Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung disebut memberikan persetujuan terhadap penertiban Mimbar Bebas. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat Letjen Hartono dikaitkan dengan perencanaan pengambilalihan kantor bersama pejabat terkait.
Kasospol ABRI Mayjen Syarwan Hamid juga disebut berperan dalam pembentukan kubu Soerjadi. Di tingkat lapangan, Pangdam Jaya Mayjen Sutiyoso menjadi komandan operasi, sedangkan rapat teknis digelar di Kodam Jaya beberapa hari sebelum penyerbuan.
Rantai peristiwanya terlihat panjang. Namun, ketika perkara itu sampai di pengadilan, rantai tanggung jawab justru menjadi sangat pendek.
Pengadilan Koneksitas yang digelar pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri gagal menyentuh pucuk komando. Seorang buruh bernama Jonathan Marpaung dijatuhi hukuman dua bulan sepuluh hari penjara. Sebaliknya, dua perwira lapangan yang diajukan ke persidangan justru divonis bebas.
Orang kecil menerima hukuman. Tokoh besar kembali ke rumah.
Setelah itu, Kudatuli terjebak dalam lorong hukum yang semakin sempit. Peristiwa tersebut belum ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat. Tanpa rekomendasi itu, peluang untuk membawanya ke Pengadilan HAM Ad Hoc tidak terbuka. Sementara sebagai tindak pidana umum, perkara tersebut menghadapi persoalan kedaluwarsa.
Akhirnya, keadilan tersangkut di antara kompromi politik, hambatan hukum, dan ketakutan membongkar rantai komando.
Reformasi memang berhasil mengganti banyak nama di atas pintu kekuasaan. Namun, tidak semua pintu menuju masa lalu benar-benar dibuka.
Gedung Itu Direbut, tetapi Simbolnya Tidak
Secara fisik, operasi 27 Juli memang berhasil. Kantor DPP PDI direbut, Mimbar Bebas dihentikan, massa dipukul mundur, dan para aktivis ditangkap.
Namun, secara politik, hasilnya justru berbalik arah.
Serangan tersebut membuat simpati publik kepada Megawati semakin besar. Ia tidak lagi hanya dipandang sebagai ketua partai yang disingkirkan, melainkan sebagai simbol perlawanan terhadap campur tangan kekuasaan.
Sebaliknya, PDI kubu Soerjadi kehilangan legitimasi. Pada Pemilu 1997, perolehan suaranya merosot tajam. Banyak pendukung Megawati kemudian menyalurkan protes melalui gerakan Mega-Bintang atau memilih tidak mendukung PDI versi pemerintah.
Dengan demikian, gedung yang direbut melalui kekerasan tidak berhasil mematikan gerakan. Justru sebaliknya, serangan itu memberi identitas yang jauh lebih kuat kepada para pendukung Megawati.
Kekuasaan mengira sedang mengakhiri sebuah pembangkangan. Tanpa disadari, mereka sedang menciptakan martir politik.
Cara Lama Bisa Kembali dengan Wajah Baru
Kudatuli terjadi tiga dekade lalu. Namun, pola yang melahirkannya belum tentu benar-benar hilang.
Hari ini, kekuasaan mungkin tidak lagi datang dengan truk militer sebelum matahari terbit. Pembungkaman bisa hadir melalui kriminalisasi, tekanan ekonomi, serangan digital, pelabelan, penghilangan akses, atau kampanye yang perlahan membuat korban terlihat seperti ancaman.
Kita juga masih sering melihat kritik dijawab dengan pertanyaan tentang loyalitas.
Apakah kamu membenci negara?
Siapa yang membayar gerakanmu?
Kamu bagian dari kelompok apa?
Pertanyaan semacam itu sengaja memindahkan perhatian. Isi kritik tidak lagi dibahas, sementara identitas orang yang berbicara justru diserang. Cara kerjanya mirip dengan masa lalu: alih-alih menjawab masalah, kekuasaan menciptakan musuh.
Karena itu, Kudatuli mengajarkan bahwa demokrasi tidak mati hanya ketika pemilu dibatalkan. Demokrasi juga melemah ketika partai tidak bebas memilih pemimpinnya, aparat ikut menentukan siapa yang boleh berpolitik, dan kritik diperlakukan seperti kejahatan.
Pada titik itu, demokrasi menjadi kosong. Warga mungkin masih diberi hak memilih, tetapi tidak diberi ruang untuk menolak.
Kita mudah menganggap kebebasan hari ini akan selalu tersedia. Kita dapat menulis komentar, mengkritik pejabat, membuat forum, atau berkumpul tanpa harus lebih dahulu memeriksa apakah truk militer sedang menuju lokasi.
Namun, kebebasan tidak diwariskan seperti nama keluarga. Ia harus dijaga.
Sebab, kekuasaan selalu menyimpan ingatan tentang cara lama. Ketika tidak diawasi, pola yang sama dapat kembali bekerja dengan bahasa, alat, dan pakaian yang berbeda.
Sabtu Kelabu Belum Benar-Benar Selesai
Pada 27 Juli 1996, Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58 memang berhasil direbut. Namun, sejarah tidak berhenti di halaman gedung itu.
Asap bergerak ke Salemba, kemarahan menyebar ke berbagai sudut kota, penangkapan berlangsung di banyak tempat, dan ketakutan masuk ke rumah-rumah warga. Dua tahun kemudian, Orde Baru runtuh.
Rezim yang tampak begitu kuat ternyata takut kepada sebuah mimbar.
Kekuasaan yang mengendalikan tentara, polisi, parlemen, media, dan birokrasi masih merasa terancam oleh orang-orang yang berkumpul di halaman kantor partai. Barangkali karena kekuasaan memahami sesuatu yang kerap dilupakan rakyat.
Sebuah rezim tidak selalu mulai runtuh ketika gedung pemerintah diduduki. Kadang-kadang, keruntuhannya dimulai saat orang biasa berhenti mempercayai cerita resmi.
Karena itu, Kudatuli tidak hanya meninggalkan gedung yang rusak, tubuh yang terluka, keluarga yang kehilangan kabar, dan perkara hukum yang belum selesai. Peristiwa tersebut juga meninggalkan sebuah peringatan.
Ketika kekuasaan mulai menentukan siapa yang boleh memimpin, siapa yang boleh berbicara, dan siapa yang harus disebut musuh, demokrasi tidak sedang mengalami gangguan kecil.
Demokrasi sedang dikepung.
Pada pagi 27 Juli 1996, kepungan itu terlihat jelas di Jalan Diponegoro. Hari ini, bentuknya mungkin lebih halus.
Itulah sebabnya kita tidak boleh berhenti melihat. @tabooo
