Negara meminta publik percaya, tetapi penghentian pendataan MBG di tengah kasus Febrie justru memunculkan tanda tanya baru.
Tabooo.id – Ada satu hal yang tidak pernah bisa dihentikan oleh surat edaran.
Pertanyaan.
Pertanyaan selalu muncul ketika dua peristiwa besar hadir hampir bersamaan. Ia tumbuh saat fakta bergerak lebih lambat daripada persepsi. Ia menguat ketika negara meminta masyarakat percaya, tetapi belum sepenuhnya menjelaskan alasan di balik sebuah keputusan.
Pekan ini, publik menyaksikan dua panggung yang berjalan pada waktu yang hampir sama.
Di panggung pertama, Polri menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Dua peristiwa.
Dua keputusan.
Satu momentum.
Secara hukum, keduanya berdiri pada jalurnya masing-masing. Namun ruang publik tidak hanya menilai isi sebuah keputusan. Publik juga menilai waktu ketika keputusan itu muncul.
Publik Membaca Momentum, Bukan Hanya Penjelasan
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa masa pengumpulan data memang hanya berlangsung selama 10 hari.
Setelah batas waktu berakhir, Kejaksaan menghentikan proses inventarisasi agar kegiatan tidak berjalan tanpa kepastian. Langkah itu juga bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Anang memastikan penyidik tetap dapat menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru apabila menemukan dugaan tindak pidana lain dalam pelaksanaan MBG.
Penjelasan tersebut memiliki dasar administratif.
Akan tetapi, masyarakat tidak hanya mendengar isi penjelasan.
Sebagian orang juga memperhatikan kapan penjelasan itu disampaikan.
Di era digital, momentum sering membentuk persepsi lebih cepat daripada konferensi pers.
Ingatan Kolektif Membentuk Cara Publik Menilai
Masyarakat Indonesia memiliki pengalaman panjang menghadapi perkara besar yang pernah menghilang dari perhatian, berubah arah, atau kehilangan gaung setelah muncul isu lain.
Pengalaman itu membentuk ingatan kolektif.
Ingatan itulah yang membuat setiap keputusan pada situasi sensitif hampir selalu memunculkan pertanyaan baru.
Banyak orang belum memiliki jawaban.
Mereka hanya mencoba membaca polanya.
Negara mungkin melihat keputusan tersebut sebagai langkah administratif.
Di sisi lain, masyarakat dapat memaknainya sebagai bagian dari rangkaian peristiwa yang lebih besar.
Perbedaan sudut pandang itu lahir dari pengalaman, bukan semata-mata dari prasangka.
Korelasi Tidak Sama dengan Sebab-Akibat
Apakah penghentian pengumpulan data MBG berkaitan dengan perkara Febrie Adriansyah?
Hingga kini, tidak ada bukti yang menunjukkan hubungan sebab-akibat antara kedua peristiwa tersebut.
Tidak ada fakta yang membenarkan tuduhan barter perkara.
Tidak ada dasar hukum yang menunjukkan adanya intervensi.
Karena itu, siapa pun tidak boleh menarik kesimpulan yang melampaui bukti.
Di sisi lain, demokrasi juga tidak melarang masyarakat untuk bertanya.
Justru pertanyaan publik menjadi salah satu bentuk pengawasan terhadap kekuasaan.
Negara tidak cukup hanya mengatakan bahwa semua berjalan sesuai prosedur.
Negara perlu menjelaskan mengapa prosedur itu layak dipercaya.
Kepercayaan Tidak Pernah Lahir dari Prosedur Saja
Persoalan terbesar hari ini bukan sekadar penghentian pengumpulan data MBG.
Persoalan yang lebih besar adalah kepercayaan.
Kepercayaan tidak muncul karena pemerintah memintanya.
Kepercayaan tumbuh ketika institusi membuka informasi secara utuh, konsisten, dan dapat diuji.
Semakin lengkap penjelasan yang diberikan, semakin sempit ruang bagi spekulasi.
Sebaliknya, ketika ruang informasi dibiarkan kosong, media sosial segera mengisinya dengan berbagai dugaan.
Ironisnya, dugaan sering bergerak lebih cepat daripada klarifikasi resmi.
Kondisi itu menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum pada era digital.
Kini institusi tidak hanya mengelola perkara.
Institusi juga harus menjaga kepercayaan publik.
Demokrasi Selalu Memberi Ruang untuk Bertanya
Mungkin semua ini memang hanya persoalan batas waktu administrasi.
Bisa jadi kedua peristiwa itu benar-benar tidak saling berkaitan.
Sebagian orang bahkan mungkin menilai publik terlalu jauh membaca sebuah momentum.
Namun negara hukum tidak hanya menguji benar atau salahnya sebuah keputusan.
Negara hukum juga menguji kemampuan institusi menjelaskan keputusan itu secara terbuka.
Hukum tidak hanya hidup di ruang penyidikan.
Hukum juga hidup dalam kepercayaan masyarakat.
Ketika warga mulai lebih percaya pada spekulasi daripada penjelasan resmi, persoalannya bukan lagi sekadar komunikasi.
Persoalannya adalah legitimasi.
Legitimasi lahir dari keterbukaan, bukan dari tuntutan agar publik berhenti bertanya.
Karena pada akhirnya, ancaman terbesar bagi negara hukum bukanlah pertanyaan masyarakat. Ancaman terbesar muncul ketika masyarakat kehilangan alasan untuk percaya. @dimas
