Malam itu seorang ayah kembali membuka kalkulator di ponselnya. Tagihan Uang Kuliah Tunggal (UKT) anaknya tergeletak di meja. Ia menghitung ulang gaji bulanan yang memang tidak kecil tapi juga tidak besar yang mana intinya dia adalah golongan masyarakat kelas menengah, cicilan rumah, kebutuhan dapur, biaya transportasi, hingga tabungan keluarga.
Tabooo.id – Hasilnya tidak berubah, Pendapatannya memang tidak kecil lebih tepatnya dia adalah masyarakat kelas menengah. Keluarganya juga tidak masuk kategori miskin. Namun biaya pendidikan yang terus naik membuat kondisi keuangan mereka semakin tertekan.
Kisah seperti ini kini semakin sering terjadi karena Banyak keluarga kelas menengah menghadapi persoalan yang sama. Selama bertahun-tahun kelompok ini menjadi penggerak konsumsi nasional sekaligus penopang pertumbuhan ekonomi. Kini mereka harus berjuang mempertahankan standar hidup yang sebelumnya terasa normal.
Puluhan tahun lalu, masyarakat memandang pendidikan tinggi sebagai jalan keluar dari keterbatasan ekonomi. Kampus membuka peluang bagi anak petani menjadi dokter, anak buruh menjadi dosen, atau anak pedagang kecil menjadi insinyur.
Hari ini optimisme itu mulai memudar dan Pertanyaan yang muncul bukan lagi tentang kampus terbaik. Banyak orang tua justru bertanya apakah mereka masih mampu membiayai pendidikan anak hingga lulus.
Kelas Menengah yang Semakin Terjepit
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah kelas menengah Indonesia terus menyusut. Pada 2019 jumlahnya mencapai sekitar 57,33 juta jiwa. Pada 2024 angka tersebut turun menjadi 47,85 juta jiwa. Setahun kemudian jumlahnya kembali berkurang menjadi sekitar 46,7 juta orang.
Penurunan hampir 11 juta jiwa tidak bisa dianggap sebagai angka biasa.
Jutaan rumah tangga menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Harga pangan terus meningkat. Pengeluaran kesehatan ikut membengkak. Biaya transportasi juga naik dari tahun ke tahun. Sementara itu, pertumbuhan pendapatan berjalan lebih lambat dibanding kenaikan kebutuhan hidup.
Akibatnya, banyak keluarga yang sebelumnya merasa aman mulai masuk ke kelompok rentan dan Di sinilah persoalan menjadi menarik.
Pemerintah masih menyediakan berbagai bantuan pendidikan bagi kelompok miskin melalui beasiswa dan program afirmasi. Di sisi lain, keluarga kaya relatif tidak mengalami hambatan berarti ketika membayar biaya pendidikan yang terus meningkat.
Kondisi berbeda dialami kelas menengah, Mereka tidak cukup miskin untuk menerima bantuan. Namun kemampuan ekonomi mereka juga tidak cukup kuat menghadapi lonjakan biaya pendidikan. Karena itu, kuliah kini menjadi sumber kecemasan baru bagi jutaan keluarga Indonesia.
Mengapa Kuliah Terus Menjadi Lebih Mahal?
Banyak kampus menjelaskan kenaikan biaya pendidikan sebagai konsekuensi dari peningkatan kualitas layanan.
Penjelasan tersebut memang masuk akal. Namun persoalannya jauh lebih kompleks.
Ekonom Amerika Serikat William Baumol memperkenalkan teori cost disease atau penyakit biaya. Teori ini menjelaskan bahwa sektor pendidikan sulit meningkatkan produktivitas secepat sektor industri.
Seorang dosen yang mengajar 40 mahasiswa saat ini pada dasarnya masih menjalankan fungsi yang hampir sama seperti dua dekade lalu. Sebaliknya, biaya operasional kampus terus meningkat.
Pengelola perguruan tinggi harus meningkatkan kesejahteraan dosen. Mereka juga perlu memperbarui laboratorium, membangun infrastruktur digital, memperkuat sistem teknologi informasi, dan menjaga kualitas layanan akademik.
Di saat yang sama, biaya operasional terus bertambah. Produktivitas pendidikan tidak tumbuh dengan kecepatan yang setara.
Kesenjangan inilah yang mendorong biaya pendidikan terus meningkat. Indonesia menghadapi tantangan tambahan.
Banyak perguruan tinggi negeri kini berstatus PTN-BH. Status tersebut memberi otonomi lebih besar dalam pengelolaan kampus. Namun kebijakan itu juga mendorong perguruan tinggi mencari sumber pendanaan secara lebih mandiri.
Selain itu, kampus harus berinvestasi untuk memenuhi tuntutan internasionalisasi. Persaingan antarlembaga pendidikan juga mendorong pembangunan fasilitas yang semakin mahal. Belum lagi kebutuhan transformasi digital yang memerlukan pembaruan teknologi secara berkelanjutan.
Pada akhirnya, perguruan tinggi memasukkan sebagian biaya tersebut ke dalam struktur pembiayaan mahasiswa.
Ketika Pendidikan Mulai Mengikuti Logika Pasar
Perdebatan mengenai mahalnya kuliah sering berhenti pada angka UKT. Padahal akar masalahnya jauh lebih dalam.
Persoalan ini berkaitan dengan perubahan hubungan antara negara dan perguruan tinggi.
Dulu pemerintah memegang peran dominan dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Kini banyak kampus harus mencari sumber pendapatan tambahan untuk menjaga keberlangsungan operasionalnya. Perubahan tersebut melahirkan konsekuensi baru.
Efisiensi menjadi prioritas utama pengelolaan kampus. Pencarian sumber pemasukan baru semakin penting. Pada saat yang sama, kompetisi global mendorong perguruan tinggi berlomba meningkatkan reputasi internasional.
Tidak ada yang salah dengan ambisi tersebut. Masalah muncul ketika fungsi sosial pendidikan mulai tersingkir oleh pertimbangan ekonomi.
Sosiolog pendidikan Universitas Gadjah Mada, Prof. Sunyoto Usman, pernah mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh dipandang semata sebagai aktivitas ekonomi.
“Pendidikan memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara.”
Pandangan itu mengingatkan bahwa pendidikan bukan hanya investasi individu. Lebih dari itu, pendidikan merupakan investasi sosial yang menentukan masa depan bangsa.
Ketika Pendidikan Menjadi Komoditas
Paradoks besar mulai terlihat di titik ini. Pemerintah terus berbicara tentang bonus demografi.
Berbagai kebijakan juga menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Namun akses menuju pendidikan tinggi justru semakin mahal.
Almarhum Prof. Azyumardi Azra berulang kali menegaskan bahwa pendidikan merupakan instrumen mobilitas sosial paling efektif dalam masyarakat modern.
Saat biaya pendidikan tumbuh lebih cepat dibanding kemampuan ekonomi masyarakat, peluang untuk naik kelas sosial ikut menyempit.
Keluarga yang memiliki sumber daya ekonomi kuat memperoleh keuntungan lebih besar dari situasi tersebut.
Sebaliknya, kelompok kelas menengah harus bekerja jauh lebih keras untuk mendapatkan kesempatan yang sama.
Jika tren ini terus berlangsung, ketimpangan sosial akan semakin melebar. Alih-alih mempersempit kesenjangan, pendidikan justru berpotensi memperkuatnya.
Bukan Sekadar UKT ( Uang Kuliah Tunggal )
Sebagian masyarakat menganggap mahalnya kuliah hanya persoalan administratif kampus. Pandangan itu terlalu sempit karena Pendidikan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan.
Ruang kuliah melahirkan inovasi yang menggerakkan perubahan di berbagai sektor. Para akademisi menghasilkan penelitian yang memperluas pengetahuan manusia. Perguruan tinggi menyiapkan tenaga profesional untuk memenuhi kebutuhan industri dan pelayanan publik. Dari lingkungan akademik pula lahir banyak pemimpin yang kemudian menentukan arah bangsa.
Karena itu, penyempitan akses pendidikan tidak hanya merugikan individu. Indonesia juga berisiko kehilangan talenta terbaiknya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berulang kali menegaskan bahwa investasi sumber daya manusia menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tanpa akses pendidikan yang luas, fondasi tersebut akan melemah.
Jalan Keluar yang Perlu Dibangun
Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih seimbang. Pemerintah perlu memperluas bantuan pendidikan bagi kelompok kelas menengah rentan. Perguruan tinggi harus meningkatkan transparansi penggunaan dana agar publik memahami alasan setiap kenaikan biaya.
Sektor swasta juga dapat memperbesar kontribusi melalui program beasiswa yang lebih inklusif.
Selain itu, negara perlu memastikan bahwa pendidikan tetap berfungsi sebagai instrumen pemerataan sosial.
Tujuan tersebut penting karena pendidikan bukan sekadar layanan. Pendidikan merupakan investasi masa depan bangsa.
Ini Bukan Sekadar Kuliah Mahal
Kenaikan UKT hanyalah gejala yang tampak di permukaan. Perubahan yang jauh lebih besar sedang berlangsung di baliknya.
Hubungan antara negara, kampus, dan masyarakat mengalami pergeseran yang signifikan. Perguruan tinggi semakin aktif mencari sumber pembiayaan baru. Mahasiswa dan keluarga mereka akhirnya menanggung sebagian beban yang sebelumnya ditopang negara. Akibatnya, kelompok kelas menengah menjadi pihak yang paling merasakan tekanan.
Perdebatan ini tidak lagi sekadar membahas biaya kuliah. Akses, kesempatan, dan keadilan sosial kini menjadi inti persoalan.
Jika kondisi tersebut terus berlanjut, sistem pendidikan berpotensi mempersempit peluang jutaan anak muda untuk memperbaiki kehidupannya.
Ketika kemampuan membayar menjadi syarat utama memperoleh pendidikan berkualitas, mobilitas sosial akan semakin sulit terjadi.
Pada titik itulah bangsa ini tidak hanya kehilangan mahasiswa. Bangsa ini juga kehilangan keyakinan bahwa kerja keras masih mampu mengubah masa depan. @teguh
