Di SD Negeri Tanggirejo, Grobogan, gotong royong para orang tua menjadi simbol kepedulian sekaligus cermin persoalan yang lebih besar. Ketika ruang kelas nyaris roboh baru diperbaiki setelah viral, publik pun bertanya apakah perhatian negara kini mengikuti algoritma media sosial?
Tabooo.id – Debu beterbangan dari atap sekolah yang nyaris ambruk. Genteng berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya. Belasan orang tua murid membentuk rantai manusia sejak pagi. Mereka bukan sedang mengikuti kerja bakti tahunan atau membangun gedung baru. Mereka memperbaiki ruang kelas di SD Negeri Tanggirejo, Grobogan dimana tempat anak-anak mereka seharusnya belajar setiap hari.
Pemandangan itu menghadirkan ironi yang sulit diabaikan. Para orang tua tidak sedang mempercantik sekolah, melainkan menyelamatkan bangunan yang terlalu lama menunggu perbaikan. Mereka bergerak karena ruang belajar anak-anak mereka tidak bisa lagi menunggu proses birokrasi yang berjalan lambat.
Ironisnya, bantuan pemerintah baru datang setelah foto anak-anak yang mengikuti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan latar belakang ruang kelas rusak menyebar luas di media sosial. Dalam hitungan hari, perhatian publik berubah menjadi perhatian pemerintah. Material bangunan datang, proses rehabilitasi dimulai, dan harapan kembali tumbuh.
Namun di balik kabar baik itu muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah negara benar-benar hadir karena sistem bekerja, atau karena media sosial lebih dulu membunyikan alarm?
Sekolah Menunggu, Warga Bergerak Lebih Dulu
SD Negeri Tanggirejo di Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, bukan baru mengalami kerusakan. Bangunan sekolah itu telah menunggu rehabilitasi selama berbulan-bulan. Guru tetap mengajar, murid tetap belajar, dan orang tua terus berharap pemerintah segera turun tangan.
Harapan itu baru menemukan jawaban ketika sebuah foto memperlihatkan kontras yang begitu mencolok. Anak-anak menikmati makanan bergizi, tetapi ruang kelas di belakang mereka tampak rusak dan membahayakan. Foto tersebut memicu perdebatan luas di media sosial sekaligus mendorong perhatian pemerintah.
Setelah bantuan datang, para orang tua tidak menunggu kontraktor menyelesaikan semuanya. Mereka memilih bergotong royong mengangkat genteng, membersihkan puing, dan mempercepat proses perbaikan agar anak-anak segera kembali belajar dengan aman.
Tradisi “gugur gunung” kembali hidup. Solidaritas masyarakat memperlihatkan bahwa kepedulian sosial masih menjadi kekuatan besar di Indonesia. Namun di saat yang sama, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting. Mengapa warga selalu menjadi pihak pertama yang bergerak ketika pelayanan publik berjalan lambat?
Ketika Viral Menjadi Jalur Pelayanan Publik
Kasus SD Negeri Tanggirejo memperlihatkan pola yang semakin sering muncul dalam berbagai pelayanan publik. Sebuah persoalan dapat berlangsung lama tanpa penyelesaian berarti. Namun ketika masyarakat mengangkatnya ke media sosial dan perhatian publik meningkat, respons pemerintah sering kali datang lebih cepat.
Fenomena ini tidak hanya terjadi pada infrastruktur pendidikan. Jalan rusak, jembatan ambruk, fasilitas kesehatan, hingga layanan administrasi publik kerap menunjukkan pola yang sama. Laporan resmi membutuhkan waktu panjang, sedangkan unggahan yang viral mampu mempercepat respons dalam hitungan hari.
Jika pola seperti ini terus berulang, media sosial perlahan berubah menjadi ruang pengaduan paling efektif. Bukan karena sistem administrasi tidak tersedia, tetapi karena tekanan opini publik sering menghasilkan percepatan yang tidak muncul melalui jalur biasa.
Persoalan inilah yang sebenarnya menjadi sorotan utama. Bukan sekadar sekolah rusak, melainkan mekanisme negara dalam menentukan prioritas pelayanan.
Sudaryono: MBG Bukan Penyebab Sekolah Rusak
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan bahwa kerusakan sekolah tidak berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis.
“Dulu enggak ada MBG, kan sekolah itu rusak bukan setelah ada MBG. Betul enggak? Kita objektif saja, sekolah itu memang rusak sebelum ada program MBG. Ini sekarang oleh Presiden diperbaiki,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, 28/07/2026.
Ia juga meminta masyarakat melaporkan sekolah rusak melalui mekanisme resmi yang tersedia di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
“Kalau ada sekolah rusak yang kau temukan, itu cukup lapor, ada portalnya di Dikdasmen pasti diperbaiki.”
Menurut Sudaryono, membandingkan kondisi sekolah dengan pelaksanaan MBG bukanlah perbandingan yang adil.
“Ini sesuatu yang menurut saya tidak fair. Tapi enggak apa-apa, itu bagian dari dinamika kita berdemokrasi.”
Secara kelembagaan, penjelasan tersebut memang dapat dipahami karena BGN bertanggung jawab menjalankan program gizi, bukan membangun infrastruktur sekolah. Namun publik melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Yang mereka saksikan bukan pembagian kewenangan antarinstansi, melainkan kenyataan bahwa anak-anak makan di depan bangunan yang nyaris roboh.
Pelayanan Publik Tidak Boleh Menunggu Kamera
Dalam berbagai forum reformasi birokrasi, akademisi Universitas Gadjah Mada, Prof. Sofian Effendi, berulang kali mengingatkan bahwa birokrasi yang baik harus bekerja berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan karena tekanan politik ataupun tekanan opini publik.
Pandangan tersebut masih relevan ketika melihat kasus SD Negeri Tanggirejo. Pelayanan publik seharusnya mampu mendeteksi kerusakan sebelum masyarakat memviralkannya. Sistem administrasi yang sehat bekerja melalui data, pemantauan, dan evaluasi rutin, bukan menunggu sebuah foto menarik perhatian jutaan orang.
Apabila persepsi publik terus menganggap pemerintah baru bergerak setelah sebuah persoalan viral, maka tantangan terbesar bukan lagi kerusakan bangunan, melainkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme pelayanan negara.
Gotong Royong Adalah Kekuatan, Bukan Pengganti Negara
Pemandangan para orang tua mengangkat genteng secara bergantian memang menghangatkan hati. Mereka menunjukkan bahwa budaya gotong royong masih hidup dan mampu menyatukan masyarakat ketika menghadapi kesulitan.
Namun gotong royong tidak boleh berubah menjadi solusi permanen atas keterlambatan pelayanan publik.
Sosiolog Prof. Robert M.Z. Lawang dalam berbagai kajiannya mengenai modal sosial menjelaskan bahwa solidaritas masyarakat merupakan kekuatan penting dalam kehidupan bersama. Akan tetapi, negara tetap memikul tanggung jawab utama dalam menyediakan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Karena itu, masyarakat patut mengapresiasi kepedulian para orang tua di SD Negeri Tanggirejo. Pada saat yang sama, negara juga perlu memastikan bahwa solidaritas warga tidak terus-menerus menutupi kelemahan sistem.
Jangan Biarkan Algoritma Menentukan Prioritas Negara
Kasus SD Negeri Tanggirejo membawa satu pelajaran penting. Bangunan sekolah memang dapat diperbaiki, tetapi kepercayaan publik membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk dipulihkan.
Hari ini perhatian tertuju pada sebuah sekolah di Grobogan. Besok mungkin jembatan yang rusak, puskesmas yang kekurangan fasilitas, atau jalan desa yang bertahun-tahun berlubang. Jika semuanya baru bergerak setelah viral, maka algoritma media sosial perlahan mengambil peran yang seharusnya dijalankan oleh sistem pelayanan publik.
Anak-anak di SD Negeri Tanggirejo tidak pernah meminta ruang kelas yang mewah. Mereka hanya ingin belajar di tempat yang aman. Orang tua mereka juga tidak berharap menjadi tukang bangunan. Mereka hanya ingin negara menjalankan kewajiban yang telah mereka biayai melalui pajak. Karena pendidikan bukan hadiah yang datang setelah sebuah unggahan viral.
Pendidikan adalah hak dasar warga negara. Dan hak itu seharusnya dipenuhi melalui sistem yang bekerja setiap hari, bukan karena kamera kebetulan menyorotnya. @teguh
