Lekra pernah menjadi organisasi kebudayaan terbesar di Indonesia. Namun setelah 1965, karya, tokoh, dan jejaknya perlahan hilang dari ingatan bangsa.
Tabooo.id – Ada masa ketika penyair, pelukis, pemusik, dan sastrawan dianggap lebih berbahaya daripada tentara.
Mereka tidak membawa senjata. Mereka membawa puisi, lukisan, lagu, dan gagasan. Namun, setelah 1965, negara menangkap banyak di antara mereka, membuang sebagian ke kamp tahanan, serta menghapus jejak lainnya dari ruang publik. Di tengah pusaran sejarah itu berdiri sebuah organisasi bernama Lekra Lembaga Kebudayaan Rakyat yang pernah menjadi kekuatan budaya terbesar di Indonesia.
Di Jakarta, satu alamat menjadi saksi kejayaan sekaligus keruntuhan organisasi tersebut: Tjidurian 19.
Ketika Seni Menjadi Medan Perang Ideologi
Indonesia pada awal 1950-an tidak hanya menghadapi pertarungan politik. Pada saat yang sama, para seniman dan intelektual juga memperdebatkan arah kebudayaan nasional.
Pada 17 Agustus 1950, A.S. Dharta, Njoto, Henk Ngantung, Sudharnoto, dan sejumlah tokoh lain mendirikan Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra. Organisasi ini lahir sebagai respons terhadap Gelanggang Seniman Merdeka yang mengusung kebebasan artistik dan humanisme universal.
Lekra menawarkan jalan berbeda.
Menurut mereka, seni tidak boleh berdiri netral. Sebaliknya, seni harus berpihak kepada rakyat. Karena itu, para seniman perlu memahami kehidupan masyarakat secara langsung dan menjadikannya sumber utama karya mereka.
Dari gagasan tersebut lahir semboyan yang kemudian sangat terkenal: politik adalah panglima.
Dari Sanggar ke Panggung Nasional
Dalam waktu relatif singkat, Lekra berkembang menjadi organisasi kebudayaan terbesar di Indonesia.
Pada awal berdirinya, Lekra hanya memiliki puluhan cabang. Akan tetapi, menjelang pertengahan 1960-an, organisasi ini mengklaim memiliki sekitar 200 cabang dan lebih dari 100 ribu anggota.
Sejumlah nama besar bergabung di dalamnya.
Pramoedya Ananta Toer aktif menulis karya sastra yang kemudian dikenal dunia internasional. Selain itu, Sudjojono mengembangkan seni rupa modern Indonesia. Hendra Gunawan, Basuki Resobowo, Bachtiar Siagian, dan Sudharnoto juga memainkan peran penting dalam perkembangan seni dan budaya pada masa itu.
Tidak berhenti di dalam negeri, para seniman Lekra juga mengikuti misi budaya ke Uni Soviet, Polandia, Hungaria, Cekoslowakia, hingga Mesir.
Sementara itu, Presiden Soekarno menunjukkan kedekatan yang kuat dengan kalangan seniman. Ia beberapa kali menghadiri kegiatan kebudayaan dan mendukung perkembangan seni nasional. Bahkan, Soekarno hadir dalam Konferensi Nasional Lekra di Surakarta pada 1959.
Saat itu, banyak orang percaya masa depan kebudayaan Indonesia sedang bergerak ke arah yang ditentukan oleh Lekra.
Tjidurian 19: Rumah yang Menjadi Simbol
Di tengah masa keemasan tersebut, sebuah rumah sederhana di Jalan Tjidurian Nomor 19 berubah menjadi pusat aktivitas kebudayaan.
Rumah itu milik Oey Han Djoen, anggota parlemen keturunan Tionghoa yang aktif di lingkungan Lekra. Awalnya, keluarga Oey menempati rumah tersebut sebagai tempat tinggal biasa. Namun, seiring meningkatnya aktivitas organisasi, rumah itu berkembang menjadi sekretariat sekaligus sanggar seni.
Para penyair datang untuk berdiskusi.
Pelukis memamerkan gagasan dan karya mereka.
Sastrawan menghabiskan malam dengan membicarakan masa depan Indonesia.
Karena itu, Tjidurian 19 menjelma menjadi ruang pertemuan bagi generasi seniman muda. Banyak orang belajar sastra, seni rupa, musik, hingga politik di tempat tersebut.
Namun, sejarah sering bergerak lebih cepat daripada perkiraan manusia.
Ketika Kebudayaan Terbelah
Memasuki awal 1960-an, perdebatan mengenai seni dan politik semakin memanas.
Lekra semakin vokal menyerang kelompok yang mereka anggap tidak berpihak kepada rakyat. Organisasi ini menolak gagasan “seni untuk seni” dan menempatkan seni sebagai alat perjuangan sosial.
Sebaliknya, HB Jassin, Taufiq Ismail, Goenawan Mohamad, Soe Hok Djin, dan sejumlah intelektual lain membentuk Manifes Kebudayaan atau Manikebu.
Kelompok tersebut menilai seni harus bebas dari kendali politik.
Di sinilah pertarungan besar itu bermula.
Lekra mendorong realisme sosialis.
Sementara itu, Manikebu mempertahankan humanisme universal.
Pada permukaan, perdebatan tersebut tampak sebagai konflik gagasan kebudayaan. Akan tetapi, di baliknya tersimpan pertarungan politik yang jauh lebih besar.
Tahun 1965 dan Runtuhnya Sebuah Dunia
Kemudian, September 1965 mengubah segalanya.
Dalam hitungan minggu, peta politik Indonesia bergeser secara drastis. Setelah peristiwa Gerakan 30 September, aparat keamanan memburu orang-orang yang dianggap memiliki hubungan dengan PKI. Gelombang penangkapan menyebar ke berbagai daerah.
Karena kedekatannya dengan PKI, Lekra ikut menjadi sasaran.
Pemerintah melarang karya-karya mereka beredar.
Petugas menyita lukisan dan dokumen.
Berbagai pihak menghancurkan buku-buku yang dianggap terkait dengan organisasi tersebut.
Banyak seniman kehilangan kebebasan.
Sebagian mendekam di penjara tanpa pengadilan.
Sebagian lain menjalani pengasingan selama bertahun-tahun.
Pramoedya Ananta Toer menjadi salah satu nama yang paling dikenal publik. Namun, ribuan anggota lain menghilang dari catatan sejarah tanpa pernah mendapat perhatian yang sama.
Ironisnya, tidak semua anggota Lekra memahami politik secara mendalam. Banyak orang bergabung untuk belajar seni, memperluas jaringan, atau mencari kesempatan pendidikan.
Meski demikian, sejarah tidak selalu memberi ruang bagi penjelasan yang rumit.
Hilangnya Tjidurian 19 dari Ingatan Publik
Nasib serupa juga menimpa Tjidurian 19.
Militer mengambil alih rumah tersebut setelah penangkapan Oey Han Djoen. Setelah itu, bangunan itu beberapa kali berganti fungsi dan kepemilikan.
Pada akhirnya, pemilik baru merobohkan rumah tersebut.
Kini, hampir tidak ada jejak fisik yang tersisa.
Tidak ada prasasti, tidak ada penanda sejarah, tidak ada ruang memorial yang mengingatkan publik tentang peran tempat itu dalam sejarah kebudayaan Indonesia.
Yang tersisa hanyalah cerita.
Sayangnya, cerita itu semakin jarang terdengar.
Bukan Sekadar Kisah Tentang Lekra
Kisah Lekra sesungguhnya tidak hanya berbicara tentang organisasi kebudayaan yang dekat dengan PKI.
Lebih dari itu, kisah ini menunjukkan bagaimana sebuah bangsa memilih apa yang ingin diingat dan apa yang ingin dilupakan.
Selama puluhan tahun, publik lebih sering mengenal Lekra melalui stigma politik daripada melalui kontribusinya terhadap seni dan budaya. Akibatnya, generasi baru mewarisi prasangka sebelum memahami sejarahnya secara utuh.
Padahal, suka atau tidak, Lekra pernah menjadi bagian penting dari perjalanan sastra, seni rupa, film, dan musik Indonesia.
Menghapus jejaknya dari ingatan kolektif tidak akan mengubah fakta sejarah.
Sebaliknya, penghapusan itu justru membuat kita kehilangan kesempatan untuk memahami masa lalu secara lebih jernih.
Karena terkadang bahaya terbesar bukan berasal dari sejarah yang salah.
Bahaya terbesar justru muncul ketika sebuah bangsa membiarkan sejarah menghilang dari ingatannya sendiri. @dimas
