Gerwani pernah menjadi organisasi perempuan terbesar di Indonesia. Namun, propaganda politik pasca-1965 membentuk citranya selama puluhan tahun. Bagaimana fakta sejarah sebenarnya?
Tabooo.id – Malam-malam setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 tidak hanya menghadirkan dentuman senjata. Di berbagai sudut republik yang baru lahir, perempuan bergerak tanpa banyak sorotan. Mereka merawat korban perang, mengatur logistik, menjadi kurir perjuangan, mengorganisasi masyarakat, bahkan ikut mengangkat senjata. Namun ketika republik mulai menata pemerintahan, ruang gerak perempuan kembali menyempit. Kemerdekaan politik ternyata belum menghadirkan kesetaraan.
Situasi itulah yang melahirkan Gerakan Wanita Sedar (Gerwis). Organisasi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah gerakan perempuan Indonesia karena membawa keyakinan bahwa revolusi tidak hanya membebaskan bangsa dari penjajahan, tetapi juga harus membebaskan perempuan dari berbagai bentuk penindasan.
Empat tahun kemudian, Gerwis berganti nama menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Organisasi itu tumbuh menjadi salah satu kekuatan perempuan terbesar di Indonesia. Namun setelah tragedi politik 1965, negara menghapus nama Gerwani dari ruang publik dan menggantinya dengan satu citra yang terus hidup hingga sekarang: organisasi perempuan yang kejam dan tidak bermoral.
Lalu, benarkah sejarah memang berjalan seperti itu?
Ataukah bangsa ini selama puluhan tahun lebih banyak mengenal Gerwani melalui propaganda daripada fakta?
Revolusi Belum Mengubah Nasib Perempuan
Banyak perempuan yang ikut memperjuangkan kemerdekaan segera menyadari bahwa kemenangan atas kolonialisme belum mengubah kehidupan mereka.
Perkawinan anak tetap berlangsung. Poligami masih dianggap lumrah. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas. Kekerasan terhadap perempuan hampir tidak memperoleh perlindungan hukum.
Pengalaman selama revolusi membuktikan bahwa perempuan mampu memimpin organisasi, mengambil keputusan, dan menggerakkan masyarakat. Namun setelah perang berakhir, masyarakat kembali mendorong mereka ke ranah domestik.
Kesadaran itulah yang mempertemukan berbagai organisasi perempuan progresif dalam satu gerakan.
Gerwis Lahir dari Harapan Baru
Pada 4 Juni 1950, sejumlah aktivis perempuan mendirikan Gerakan Wanita Sedar (Gerwis) di Semarang. Mereka menyatukan kembali para aktivis perempuan yang tercerai-berai setelah Peristiwa Madiun 1948.
Gerwis tidak hanya mengadakan rapat dan pidato.
Para anggotanya menggelar pendidikan politik, membuka ruang diskusi, membangun jaringan hingga ke berbagai daerah, serta mengajak perempuan kelas pekerja ikut menentukan masa depan mereka sendiri.
Langkah-langkah itu terasa sangat berani pada awal 1950-an.
Mereka Membawa Isu yang Terlalu Maju pada Zamannya
Saat sebagian besar masyarakat masih menganggap persoalan perempuan sebagai urusan rumah tangga, Gerwis justru membawa persoalan tersebut ke ruang publik.
Organisasi ini menolak perkawinan anak, mengkritik praktik poligami, memperjuangkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, dan mendesak pemerintah memperbaiki hukum perkawinan agar lebih adil.
Gerwis juga mendorong perempuan memperoleh pendidikan, pekerjaan, serta kesempatan yang sama dalam politik.
Banyak orang pada masa itu menganggap gagasan tersebut terlalu radikal.
Ironisnya, sebagian besar tuntutan itu kini menjadi bagian dari prinsip hak asasi manusia yang diakui dunia.
Gerwani Tumbuh Menjadi Gerakan Nasional
Pada 1954, Gerwis berganti nama menjadi Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Pergantian nama itu menunjukkan keinginan organisasi untuk menjangkau perempuan dari berbagai latar belakang sosial.
Gerwani berkembang sangat cepat.
Organisasi ini membuka pendidikan bagi perempuan, mengampanyekan kesehatan ibu dan anak, memberantas buta huruf, memperkuat ekonomi keluarga, hingga memperjuangkan hak politik perempuan.
Dalam waktu singkat, Gerwani menjelma menjadi salah satu organisasi perempuan terbesar di Indonesia.
Namun perkembangan itu juga membawa organisasi ini semakin dekat dengan pusaran politik nasional.
Hubungan politik Gerwani dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) kemudian memicu perdebatan panjang yang belum sepenuhnya selesai hingga hari ini.
Politik Mengubah Citra Gerwani
Peristiwa 30 September 1965 menjadi titik balik.
Pemerintah Orde Baru segera membubarkan Gerwani, menangkap banyak anggotanya, dan membangun narasi resmi tentang organisasi tersebut.
Buku pelajaran, film propaganda, media massa, hingga pidato kenegaraan terus mengulang cerita yang sama. Negara menggambarkan anggota Gerwani sebagai perempuan yang menyiksa para jenderal di Lubang Buaya dengan cara-cara yang sangat kejam.
Narasi itu terus memenuhi ruang publik selama lebih dari tiga dekade.
Akibatnya, masyarakat lebih mengenal Gerwani sebagai simbol kebiadaban daripada organisasi perempuan.
Ketika Narasi Mengalahkan Fakta
Setelah Reformasi, banyak peneliti mulai membuka kembali arsip sejarah.
Mereka membandingkan dokumen resmi, laporan otopsi, arsip pers, hingga kesaksian para penyintas.
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagian cerita yang berkembang pada masa Orde Baru tidak sepenuhnya sejalan dengan temuan sejarah maupun bukti forensik.
Temuan-temuan itu tentu tidak otomatis menghapus seluruh kontroversi politik yang mengelilingi Gerwani.
Namun penelitian tersebut mengingatkan satu hal penting: sejarah jauh lebih rumit daripada propaganda.
Tubuh Perempuan Menjadi Medan Pertempuran Politik
Kasus Gerwani menunjukkan bagaimana kekuasaan dapat memanfaatkan tubuh perempuan untuk membangun ketakutan publik.
Alih-alih hanya menyerang ideologi organisasi, propaganda juga menyerang moral, seksualitas, dan identitas para anggotanya.
Strategi itu bekerja sangat efektif.
Masyarakat kemudian menghubungkan perempuan yang aktif di ruang publik dengan ancaman terhadap keluarga, agama, dan negara.
Pola itu ternyata belum benar-benar hilang.
Hingga sekarang, perempuan yang vokal masih sering menerima cap agresif, terlalu ambisius, atau membawa agenda tersembunyi.
Labelnya berubah.
Cara membungkamnya tetap sama.
Sejarah Selalu Memiliki Banyak Suara
Memahami perjalanan Gerwis dan Gerwani bukan berarti membenarkan seluruh pilihan politik organisasi tersebut.
Sebaliknya, langkah itu mengajak kita melihat sejarah secara lebih utuh.
Bangsa yang dewasa tidak takut membuka arsip.
Bangsa yang percaya diri tidak hanya menghafal satu versi sejarah.
Sebab sejarah bukan sekadar cerita tentang siapa yang menang.
Sejarah juga mencatat siapa yang kehilangan kesempatan untuk menceritakan kisahnya sendiri.
Mungkin kita tidak akan pernah menemukan seluruh kebenaran tentang Gerwani.
Namun satu hal tetap pasti.
Ketika propaganda lebih kuat daripada pencarian fakta, korban sesungguhnya bukan hanya mereka yang hidup pada 1965.
Korban berikutnya adalah generasi yang mewarisi sejarah dalam keadaan tidak utuh. @dimas
