Pembodohan struktural dan kemiskinan bukan sekadar masalah sosial. Keduanya dapat menjadi alat politik yang melemahkan daya kritis warga dan menguntungkan kekuasaan.
Tabooo.id – Indonesia terlihat seperti paradoks yang sulit dijelaskan.
Di satu sisi, negeri ini memiliki hutan tropis luas, tambang bernilai triliunan rupiah, serta tanah yang subur. Namun di sisi lain, jutaan warga masih kesulitan mengakses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan layak, dan pekerjaan yang mampu mengangkat taraf hidup mereka.
Ironisnya, kondisi itu bukan sekadar masalah ekonomi. Situasi tersebut menyentuh kualitas kecerdasan bangsa dan cara demokrasi bekerja.
Menurut International IQ Test 2023, rata-rata skor IQ masyarakat Indonesia mencapai 92,64 dan menempatkan Indonesia di urutan ke-95 dunia. Studi Richard Lynn pada 2019 bahkan mencatat angka lebih rendah, yaitu 78,49, yang menempatkan Indonesia di posisi ke-129 dari 192 negara.
Banyak akademisi memang mengkritik IQ sebagai satu-satunya alat ukur kecerdasan. Namun angka-angka itu tetap memunculkan pertanyaan yang sulit diabaikan: mengapa negara yang kaya sumber daya masih tertinggal dalam kualitas pendidikan?
Ketika Sekolah Menjadi Kemewahan
Jawabannya tidak selalu berada di ruang kelas.
Banyak anak berhenti sekolah bukan karena mereka tidak mampu belajar. Mereka meninggalkan bangku pendidikan karena keadaan memaksa.
Sebagian membantu orang tua bekerja di ladang. Sebagian lain memilih mencari nafkah karena keluarga tidak mampu membayar kebutuhan sekolah. Ada pula yang menyerah karena sakit berkepanjangan atau kesulitan mengikuti pelajaran tanpa dukungan yang memadai.
Di balik statistik tersebut tersimpan jutaan cerita yang jarang mendapat perhatian. Banyak mimpi berhenti di tengah jalan. Banyak masa depan kehilangan kesempatan bahkan sebelum sempat berkembang.
Kondisi ini menunjukkan satu hal penting. Pendidikan belum benar-benar menjadi hak yang dapat dinikmati semua warga secara setara.
Kemiskinan Bukan Takdir
Selama bertahun-tahun, masyarakat sering mendengar bahwa kemiskinan muncul karena kurang kerja keras atau rendahnya kemampuan individu.
Penjelasan itu terdengar sederhana. Sayangnya, kenyataan jauh lebih rumit.
Kebijakan publik memainkan peran besar dalam menentukan siapa yang memperoleh kesempatan dan siapa yang tertinggal.
Ketika sekolah berkualitas terkonsentrasi di kota besar, kebijakan ikut menentukan hasilnya. Saat layanan kesehatan tidak merata, keputusan politik ikut membentuk dampaknya. Ketika lapangan pekerjaan tidak berkembang secepat pertumbuhan penduduk, arah pembangunan ikut berkontribusi terhadap masalah tersebut.
Karena itu, kemiskinan tidak lahir begitu saja. Sistem ekonomi, pendidikan, dan politik ikut membentuknya.
Fenomena yang sama terlihat pada persoalan lingkungan.
Warga Jakarta menghirup udara tercemar hampir setiap hari. Pemerintah sebenarnya memiliki ruang untuk mempercepat transisi energi yang lebih bersih. Namun berbagai keputusan politik membuat perubahan berjalan lambat.
Kasus serupa muncul pada bencana longsor dan banjir. Banyak kerusakan lingkungan berawal dari izin pembukaan lahan yang tidak terkendali. Akibatnya, masyarakat menanggung risiko yang tidak mereka ciptakan sendiri.
Sekolah yang Mengajarkan Kepatuhan
Masalah berikutnya tidak hanya menyangkut akses pendidikan, tetapi juga isi pendidikan itu sendiri.
Banyak sekolah masih menempatkan nilai sebagai tujuan utama. Guru mengejar target kurikulum. Siswa mengejar angka rapor. Sistem mendorong keduanya untuk berkompetisi dalam ujian.
Akibatnya, ruang berpikir kritis sering menyempit.
Pertanyaan yang sulit kadang dianggap mengganggu. Perbedaan pendapat sering dipandang sebagai bentuk pembangkangan. Kreativitas kalah oleh tuntutan administratif.
Situasi tersebut melahirkan paradoks baru. Sekolah berhasil menghasilkan lulusan yang patuh terhadap aturan, tetapi belum tentu menghasilkan warga yang kritis terhadap kekuasaan.
Mereka mampu menghafal rumus dan definisi. Namun tidak semua memperoleh kesempatan untuk memahami bagaimana kebijakan publik memengaruhi kehidupan sehari-hari.
Di sinilah pembodohan struktural bekerja secara halus.
Tidak ada larangan berpikir. Tidak ada sensor yang terlihat. Namun sistem perlahan membentuk kebiasaan menerima tanpa mempertanyakan.
Saat Demokrasi Bertemu Kemiskinan
Dampak terbesar muncul ketika masyarakat memasuki arena politik.
Setiap musim pemilu menghadirkan janji, slogan, dan berbagai program bantuan. Para kandidat berlomba menawarkan harapan. Sementara itu, persoalan mendasar sering tersingkir dari perdebatan publik.
Publik jarang membahas mengapa akses pendidikan masih timpang. Banyak orang tidak sempat mempertanyakan mengapa kemiskinan tetap bertahan. Diskusi tentang kualitas layanan kesehatan juga sering kalah oleh isu yang lebih emosional.
Kondisi ekonomi menjadi faktor penting.
Seseorang yang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari tentu sulit menyediakan waktu untuk mempelajari rekam jejak setiap kandidat secara mendalam. Situasi tersebut membuat politik jangka pendek lebih mudah memengaruhi pilihan publik.
Karena itu, bantuan sosial sering berubah menjadi instrumen politik yang efektif. Program tersebut memang membantu masyarakat dalam jangka pendek. Namun bantuan tidak selalu menyelesaikan akar persoalan yang membuat warga tetap miskin.
Demokrasi akhirnya menghadapi tantangan serius. Warga memilih dalam keadaan yang belum sepenuhnya setara.
Ini Bukan Sekadar Soal Sekolah
Persoalan ini jauh lebih besar daripada angka IQ atau statistik putus sekolah.
Masalah utamanya terletak pada hubungan antara negara dan warganya.
Kebijakan dapat membuka jalan menuju kesejahteraan. Kebijakan yang sama juga bisa mempersempit kesempatan bagi sebagian kelompok masyarakat.
Pendidikan yang membebaskan akan melahirkan warga yang kritis. Pendidikan yang hanya menekankan kepatuhan akan menghasilkan masyarakat yang mudah menerima keadaan tanpa perlawanan.
Inilah alasan mengapa kualitas pendidikan tidak pernah menjadi isu biasa.
Di balik ruang kelas, ada pertaruhan tentang masa depan demokrasi, di balik angka kemiskinan, ada pertanyaan tentang keadilan, di balik setiap kebijakan, ada pilihan mengenai siapa yang mendapat manfaat dan siapa yang harus menanggung akibatnya.
Karena itu, pertanyaan terpenting bukan lagi mengapa banyak warga tetap miskin atau tertinggal.
Pertanyaan sebenarnya jauh lebih mendasar: apakah negara sungguh ingin menciptakan warga yang kritis dan mandiri, atau hanya membutuhkan warga yang cukup tahu untuk memilih tetapi tidak cukup berani untuk mempertanyakan?
Sejarah berulang kali menunjukkan satu pelajaran penting.
Kekuasaan yang paling kuat bukanlah kekuasaan yang menguasai wilayah. Kekuasaan yang paling kuat adalah kemampuan mengendalikan cara manusia memahami realitas. @dimas
