Tiga dekade setelah Franky Sahilatua dan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun melahirkan lagu Perahu Retak, bangsa ini kembali menghadapi pertanyaan yang sama siapa yang memegang kemudi, dan ke mana sebenarnya arah pelayaran republik ini?.
Tabooo.id – Sebagian lagu hadir sebagai hiburan. Sebagian lain hidup sebagai kenangan. Namun Perahu Retak memilih jalannya sendiri. Karya tersebut tumbuh menjadi dokumen sosial yang terus menemukan maknanya setiap kali publik menyaksikan kebingungan politik, krisis kepercayaan, atau pertikaian yang memecah ruang bersama.
“Ketika rakyat bawah merasa tidak lagi satu perahu dengan elitenya, integrasi sosial kita sedang dipertaruhkan.”
— Dr. Diana Lestari, Sosiolog
Ucapan itu terdengar seperti gema dari masa lalu yang terus berputar di ruang publik Indonesia. Karena itulah lagu itu tidak pernah benar-benar menjadi masa lalu.
Ketika Kritik Harus Menyamar Menjadi Lagu
Pada awal 1990-an, ruang kritik tidak selapang hari ini. Pemerintah Orde Baru mengendalikan banyak saluran informasi. Stabilitas menjadi slogan utama. Pertumbuhan ekonomi tampil sebagai etalase keberhasilan pembangunan. Meski demikian, kegelisahan tetap hidup di balik angka-angka pertumbuhan tersebut.
Franky Sahilatua dan Cak Nun menangkap kegelisahan itu melalui bahasa yang sederhana tetapi tajam. Keduanya tidak menyusun pidato politik. Mereka juga tidak memilih slogan perlawanan yang mudah dibungkam. Sebaliknya, mereka menghadirkan sebuah metafora.
Di dalam lagu itu, retakan membelah lambung perahu. Kepentingan politik mengaburkan peta perjalanan. Kerusakan menghancurkan kompas pelayaran. Sementara sang nakhoda terlihat kebingungan menghadapi ombak yang terus datang.
Metafora tersebut berbicara jauh melampaui zamannya. Sebab setiap orang memahami satu kenyataan sederhana: perahu tanpa arah akan sulit mencapai tujuan.
Kompas yang Kehilangan Utara
Indonesia hari ini tentu berbeda dari Indonesia tiga puluh tahun lalu. Reformasi membuka ruang demokrasi. Teknologi mempercepat arus informasi. Masyarakat menikmati kebebasan berbicara yang jauh lebih luas. Namun perubahan itu tidak otomatis menghadirkan kepastian arah.
Prof. Dr. Ahmad Fauzi melihat lirik “peta wilayahnya sudah kabur, kompasnya sudah hancur” sebagai simbol hilangnya orientasi kebijakan publik.
“Kita melihat kebijakan diambil bukan berdasarkan data ilmiah atau objektivitas akademis, melainkan transaksional kekuasaan.”
Pernyataan tersebut menyentuh persoalan yang lebih dalam daripada sekadar pergantian pemerintahan.
Krisis ekonomi sering kali masih memberi ruang untuk pemulihan. Banyak masyarakat juga mampu bertahan di tengah kemiskinan yang panjang. Bahkan sejarah mencatat sejumlah bangsa berhasil bangkit setelah menghadapi perang besar.
Sebaliknya, hilangnya arah moral sering menyeret sebuah negara ke persoalan yang jauh lebih rumit.
Saat hukum berubah menjadi alat transaksi, kepercayaan mulai terkikis. Ketika kebenaran bergantung pada afiliasi politik, publik kehilangan pegangan. Pada saat yang sama, propaganda bergerak lebih cepat daripada fakta yang telah diverifikasi.
Perlahan, retakan kecil berkembang menjadi kerusakan yang sulit diperbaiki.
Ketidakpercayaan yang Masuk Lewat Celah Kecil
Inflasi memiliki angka, Kemiskinan memiliki data, Pengangguran memiliki statistik. Namun ketidakpercayaan publik tidak pernah muncul dalam bentuk yang mudah diukur.
Dr. Diana Lestari menggambarkan kondisi tersebut sebagai air laut yang merembes ke dalam lambung kapal.
Awalnya, air hanya masuk melalui celah kecil. Tidak banyak yang menyadarinya. Namun volume itu terus bertambah dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, kapal kehilangan keseimbangan dan sulit mengendalikan arah. Fenomena yang sama muncul dalam kehidupan berbangsa.
Korupsi yang terus berulang menggerus keyakinan masyarakat. Ketimpangan ekonomi memperlebar jarak antara rakyat dan elite. Sementara itu, janji politik yang gagal dipenuhi melahirkan kekecewaan kolektif.
Akibatnya, sebagian warga mulai mempertanyakan apakah sistem masih bekerja untuk mereka.
Ketika pertanyaan tersebut menyebar secara luas, bangsa menghadapi ancaman yang lebih serius daripada sekadar ketidakpuasan. Rasa memiliki terhadap negara mulai memudar.
Gelombang Baru Datang dari Layar Ponsel
Pada masa lalu, negara mengontrol arus informasi. Kini algoritma mengambil peran yang jauh lebih besar dalam menentukan apa yang dilihat masyarakat setiap hari. Bentuknya berbeda dan Dampaknya sering kali serupa.
Jutaan informasi mengalir tanpa henti melalui layar ponsel. Konten yang memancing kemarahan biasanya memperoleh perhatian lebih besar. Sebaliknya, penjelasan yang membutuhkan ketenangan sering tenggelam di tengah kebisingan digital. Dari situ lahir tantangan baru.
Algoritma membentuk arus yang sulit dikendalikan. Disinformasi mempercepat penyebaran ketegangan. Polarisasi kemudian memperkeras benturan antarkelompok di ruang publik.
Akibatnya, kritik berubah menjadi permusuhan. Perbedaan pendapat berubah menjadi identitas. Banyak orang lebih sibuk memenangkan kubunya dibanding mencari jalan keluar bersama.
Padahal demokrasi membutuhkan dialog, bukan perang tanpa akhir. Lirik “sembilan horizon, sembilan gelombang” terasa menemukan makna baru pada era digital.
Kini ombak terbesar tidak datang dari laut tapi Ia muncul dari notifikasi yang menyala setiap saat.
Politik yang Mengubah Perahu Menjadi Arena Pertarungan
Budayawan Suwito Raharjo melihat persoalan tersebut sebagai bagian dari krisis kebudayaan yang lebih luas.
“Kita kehilangan rasa malu, kehilangan ewuh pakewuh, dan nakhoda kita kehilangan jangkar keadilan.”
Ucapan itu terdengar keras. Namun berbagai gejala sosial menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan.
Politik semakin sering berubah menjadi industri konflik. Media sosial memberi panggung luas bagi kemarahan. Pada saat yang sama, kegaduhan menghasilkan perhatian yang menguntungkan banyak pihak.
Semakin panas sebuah isu, semakin tinggi keterlibatan publik bahkan Semakin besar kemarahan masyarakat, semakin besar pula keuntungan politik yang dapat dipanen.
Logika tersebut perlahan mengubah ruang publik menjadi arena pertarungan yang tidak pernah benar-benar selesai.
Padahal sebuah bangsa tidak membutuhkan konflik tanpa henti tapi suatu Bangsa membutuhkan arah.
Perahu Retak Bukan Kritik untuk Satu Rezim
Sebagian orang menganggap Perahu Retak hanya berbicara tentang Orde Baru. Pandangan itu memang memiliki dasar sejarah. Namun lagu tersebut menawarkan makna yang jauh lebih luas.
Franky dan Cak Nun menyoroti kecenderungan kekuasaan untuk menjauh dari rakyat. Keduanya mengingatkan bahwa institusi dapat kehilangan arah ketika terlalu sibuk menjaga citra. Lebih jauh lagi, karya tersebut menunjukkan bagaimana sebuah bangsa dapat retak dari dalam sebelum ancaman luar benar-benar datang. Di situlah letak kekuatan utamanya.
Karya tersebut tidak menyerang satu presiden tertentu. Ia juga tidak mengarahkan kritik kepada satu partai politik. Fokus utamanya justru membedah pola kekuasaan yang terus berulang sepanjang sejarah bangsa.
Wajah kepemimpinan terus berubah dari satu periode ke periode berikutnya. Peta kekuatan politik juga mengalami pergeseran. Sementara itu, teknologi berkembang jauh melampaui zamannya. Meski demikian, pola yang sama terus menemukan bentuk baru.
Menolak Karam
Musisi Rian Mardika pernah mengingatkan bahwa Franky Sahilatua mengajarkan satu pelajaran penting.
“Musik bukan cuma soal tangga nada, tapi soal tanggung jawab sosial.”
Pesan itulah yang membuat Perahu Retak tetap bertahan melampaui zamannya.
Franky dan Cak Nun tidak menulis lagu ini untuk menyebarkan pesimisme. Mereka justru mengajak bangsa melihat kenyataan secara jujur.
Kita tidak bisa menghapus retakan dengan cara menghindari pembahasannya. Bangsa ini harus memperbaiki kompas yang rusak agar kembali menemukan arah.
Masyarakat juga perlu bersuara ketika para pemimpin mulai kehilangan tujuan.
Karena ancaman terbesar bagi Indonesia bukan sekadar krisis global, perlambatan ekonomi, atau perubahan teknologi.
Ancaman terbesar muncul ketika publik menganggap kerusakan sebagai sesuatu yang normal. Sejarah berulang kali mengajarkan pelajaran yang sama.
Sebuah bangsa tidak runtuh saat retakan pertama muncul. Bangsa runtuh ketika para pemimpinnya menolak memperbaiki kerusakan, sementara masyarakat memilih hidup berdampingan dengan kebocoran yang terus membesar.
Yang Belum Selesai Bukan Lagunya
Perahu Retak bukan sekadar lagu Ia merupakan arsip kegelisahan bangsa yang belum selesai. Lebih dari itu, karya tersebut terus memantulkan pertanyaan yang sama dari generasi ke generasi.
Selama bangsa ini masih memperdebatkan arah moralnya, selama kepercayaan publik terus merosot, dan selama elite serta rakyat merasa berada di kapal yang berbeda, Perahu Retak akan tetap terasa relevan.
Persoalannya bukan terletak pada lagu tersebut. Yang belum tuntas justru pekerjaan rumah bangsa yang telah diperingatkan Franky Sahilatua dan Cak Nun puluhan tahun lalu. @teguh
