Papua 65 Tahun Konflik: Kenapa Luka Ini Tak Pernah Selesai?

“Papua bukan soal keamanan semata. Papua adalah soal keadilan, sejarah, dan rasa dipercaya.” Kalimat itu terus muncul dalam diskusi para peneliti konflik Papua. Hingga 2026, satu pertanyaan lama masih menggantung: kenapa konflik di Papua seperti tidak pernah benar-benar selesai? Jawabannya ternyata tidak sesederhana “separatisme” atau “keamanan negara”.

Tabooo.id – Konflik Papua telah berlangsung 57 hingga 65 tahun, tergantung titik sejarah yang dipakai sebagai awal. Sebagian orang menghitung sejak 1961, saat sengketa politik Indonesia dan Belanda memanas. Sebagian lain memulai dari 1965, ketika Organisasi Papua Merdeka (OPM) muncul dan perlawanan bersenjata mulai bergerak. Sementara sejumlah akademisi melihat akar konflik modern semakin kuat setelah Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, yang hingga kini masih memicu perdebatan soal legitimasi politiknya.

Dari Sengketa Politik ke Medan Gerilya

Pada 1 Desember 1961, Belanda mengizinkan pengibaran Bendera Bintang Kejora dan membentuk Dewan Papua. Pemerintah Indonesia memandang langkah itu sebagai ancaman terhadap integritas wilayah.

Presiden Soekarno kemudian mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) sebagai respons politik dan militer. Ketegangan geopolitik pun berubah menjadi konfrontasi terbuka.

Namun konflik tidak berhenti setelah Papua masuk ke Indonesia.

Tahun 1965, OPM lahir. Perlawanan tidak lagi bergerak di meja diplomasi. Kelompok bersenjata mulai masuk ke wilayah pegunungan dan membangun pola gerilya yang bertahan selama puluhan tahun.

Empat tahun kemudian, pemerintah menjalankan Pepera 1969.

Secara hukum internasional, hasil Pepera mengesahkan Papua sebagai bagian dari NKRI. Namun sebagian masyarakat Papua dan kelompok pro-kemerdekaan tetap menolak hasil itu. Mereka menilai proses politik saat itu berlangsung di bawah tekanan dan tidak sepenuhnya mewakili suara rakyat.

Masalahnya, perdebatan sejarah sering melahirkan trauma lintas generasi.

Dan trauma yang terus hidup sering berubah menjadi kemarahan kolektif.

Luka yang Tidak Hanya Soal Senjata

Banyak orang hanya melihat konflik Papua lewat gambar kontak senjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata.

Padahal, riset Papua Road Map dari LIPI/BRIN menunjukkan persoalan yang jauh lebih rumit. Peneliti menemukan empat akar utama konflik: sejarah integrasi politik, pelanggaran HAM, marginalisasi ekonomi, dan krisis identitas budaya.

Di satu sisi, pemerintah terus membangun jalan, bandara, jembatan, dan mengalirkan dana Otonomi Khusus hingga ratusan triliun rupiah.

Namun di sisi lain, banyak wilayah Papua masih mencatat angka kemiskinan tertinggi nasional. Akses kesehatan tetap terbatas. Indeks pembangunan manusia juga tertinggal dibanding banyak provinsi lain. Di sejumlah wilayah pegunungan, konflik bahkan memaksa warga meninggalkan rumah mereka.

Ironisnya, masyarakat sering memandang pembangunan dengan cara berbeda.

Bagi Jakarta, jalan berarti konektivitas dan percepatan ekonomi.

Namun sebagian warga lokal melihat jalan sebagai pintu masuk militer atau akses perusahaan besar menuju tanah adat mereka.

Di titik inilah konflik menjadi rumit: satu pembangunan, dua tafsir realitas.

Siapa yang Paling Menanggung Beban?

Kalau konflik berlangsung puluhan tahun, siapa sebenarnya yang paling menanggung dampaknya?

Jawabannya hampir selalu sama: warga sipil.

Banyak Orang Asli Papua kehilangan rasa aman. Sebagian kehilangan tanah ulayat. Banyak keluarga juga hidup dalam trauma berkepanjangan.

Di sisi lain, guru, tenaga kesehatan, pekerja proyek, hingga warga migran non-Papua ikut menghadapi ketegangan yang tidak mereka pilih.

Sementara itu, konflik berkepanjangan juga membuka ruang bagi elite tertentu, korporasi ekstraktif, broker keamanan, hingga birokrasi yang mendapat keuntungan dari situasi tidak stabil.

Masalahnya, konflik panjang sering melahirkan industri konflik.

Dan ketika konflik berubah menjadi sistem, perdamaian sering kehilangan tempat untuk tumbuh.

Ini Bukan Sekadar Konflik Papua

Papua hari ini bukan hanya soal wilayah paling timur Indonesia.

Papua menghadirkan pertanyaan besar tentang cara negara menghadapi luka sejarah, mendengar suara pinggiran, dan membangun kembali kepercayaan yang lama retak.

Karena mungkin pertanyaan paling sulit bukan lagi: siapa benar atau salah?

Melainkan: berapa generasi lagi harus tumbuh di tengah konflik sebelum semua pihak benar-benar duduk dan membaca ulang masalah ini? @jeje

Referensi Ilmiah & Otoritatif untuk Studi Lanjutan

1. Buku: Papua Road Map: Building a Space for Dialogue to Make Papua a Land of Peace (LIPI, 2009) – Ditulis oleh Muridan S. Widjojo, dkk. Ini adalah cetak biru paling jujur yang pernah dibuat lembaga negara.
2. Laporan Hak Asasi Manusia: “Sudah, Kasi Tinggal Dia Mati” (Amnesty International Indonesia, 2018) – Laporan mengenai pembunuhan di luar hukum (unlawful killings) di Papua.
3. Jurnal Akademik: Publikasi dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta dan Human Rights Watch terkait dinamika Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
4. Data Sektoral: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua untuk data kemiskinan, IPM, dan gini rasio historis.