VOC runtuh karena korupsi besar, penggelapan uang, dan permainan elite kekuasaan. Dua abad berlalu, Indonesia masih menghadapi pola lama jabatan publik dipakai untuk kepentingan pribadi sementara kepercayaan rakyat terus terkikis.
Tabooo.id – Langit musim dingin menggantung kelabu di Belanda akhir abad ke-18. Di ruang-ruang kekuasaan, orang mulai membicarakan sesuatu yang sebelumnya nyaris mustahil disentuh uang VOC yang hilang tanpa jejak. Perusahaan dagang terbesar di dunia itu akhirnya bangkrut pada 31 Desember 1799. Namun malam itu bukan cuma menandai runtuhnya sebuah perusahaan. Kepercayaan publik ikut retak bersama tumpukan utang dan skandal yang terbongkar perlahan.
VOC pernah menguasai jalur rempah, pelabuhan, hingga perdagangan lintas benua. Kekuasaan mereka bahkan melampaui banyak negara pada zamannya. Akan tetapi, di balik kapal megah dan gudang rempah yang penuh, para elite perusahaan memainkan kontrak gelap, menyembunyikan uang, dan memperdagangkan jabatan demi kepentingan pribadi.
Karena itulah, kebangkrutan VOC tidak sekadar menjadi tragedi ekonomi. Peristiwa itu justru melahirkan kesadaran baru tentang korupsi dalam hukum modern.
Dalam buku Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi, penulis B Herry Priyono menjelaskan bagaimana rivalitas politik di Belanda berubah menjadi pertarungan moral soal penyalahgunaan kekuasaan. Kubu moderat menyeret sejumlah tokoh radikal ke pengadilan. Nama seperti Stefanus Jacobus van Langen, Wybo Fijnjed, dan Pieter Vreede masuk dalam daftar terdakwa.
Mereka menghadapi tuduhan serius. Pertama, mereka menyalahgunakan mandat publik dalam pengelolaan keuangan VOC. Selain itu, mereka juga diduga berkolusi dengan pemerintah Prancis untuk logistik perang. Tidak berhenti di sana, mereka turut memainkan kontrak rahasia demi keuntungan bisnis pribadi.
Pada masa itu, tuduhan seperti itu terdengar asing. Masyarakat belum mengenal istilah “korupsi” seperti hari ini. Meski begitu, publik mulai menyadari satu hal penting: jabatan publik bisa berubah menjadi alat memperkaya diri sendiri.
Dari Penggelapan Menjadi Delik Korupsi
Perdebatan hukum kemudian muncul. Sebagian pihak ingin memakai pasal lama tentang penggelapan. Sementara itu, kelompok lain mendorong definisi baru yang lebih spesifik tentang penyalahgunaan kekuasaan publik.
Perubahan cara pandang itu akhirnya menjadi titik penting dalam sejarah hukum modern. Korupsi tidak lagi dipahami sekadar pencurian uang. Sebaliknya, masyarakat mulai melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap mandat rakyat.
Pada 1804, hukum Belanda resmi memasukkan penggelapan uang negara dan suap sebagai tindak pidana korupsi. Sejak saat itu, konsep korupsi terus berkembang hingga melahirkan berbagai undang-undang antikorupsi di banyak negara, termasuk Indonesia.
Namun ironi muncul dua abad kemudian.
Semakin banyak aturan dibuat, semakin sering pula publik mendengar kasus korupsi baru.
Indonesia dan Pola Lama yang Tidak Pernah Pergi
Di Indonesia, operasi tangkap tangan terus berlangsung. Nama pejabat datang dan pergi. Kasus demi kasus memenuhi layar televisi dan media sosial. Akan tetapi, pola ceritanya terasa hampir sama.
Ada proyek besar. Ada anggaran negara. Lalu muncul elite yang bermain di balik meja kekuasaan.
Setelah itu, uang publik perlahan menghilang.
Masalah terbesar sebenarnya bukan cuma soal individu yang serakah. Sistem yang longgar ikut memberi ruang bagi praktik itu untuk tumbuh. Selain itu, budaya permisif membuat banyak orang menganggap korupsi sebagai sesuatu yang “wajar” selama roda kekuasaan tetap berjalan.
Karena itulah, kisah VOC terasa sangat dekat dengan Indonesia hari ini.
Sebuah kekuasaan besar tidak selalu runtuh karena musuh dari luar. Kadang, kerakusan orang-orang di dalamnya justru menjadi racun paling mematikan.
Publik mungkin marah ketika mendengar pejabat tertangkap korupsi. Namun kemarahan saja tidak pernah cukup. Tanpa pengawasan yang kuat, sejarah akan terus mengulang pola yang sama dengan nama dan wajah berbeda.
Nasib Stefanus dan Bayangan yang Masih Hidup
Stefanus Jacobus van Langen akhirnya ditangkap pada 12 Juni 1798 dan dipenjara di Kastil Woerden. Meski kemudian bebas, hidupnya hancur. Usahanya bangkrut. Kekayaannya lenyap. Ia meninggal dalam kondisi miskin setelah skandal VOC mengguncang Belanda.
Sementara itu, VOC tinggal menjadi catatan sejarah.
Namun bayangannya tidak pernah benar-benar hilang.
Setiap kali uang publik diselewengkan, setiap kali jabatan dipakai untuk memperkaya kelompok sendiri, sejarah seperti memutar ulang adegan lama dengan panggung berbeda.
Ini bukan sekadar cerita tentang perusahaan dagang abad ke-18. Ini tentang pola kekuasaan yang terus berulang ketika pengawasan melemah dan keserakahan tumbuh tanpa batas.
Lalu pertanyaannya sekarang terasa semakin mengganggu apakah korupsi memang sulit diberantas, atau justru terlalu banyak orang yang diam-diam menikmati sistemnya?
Korupsi selalu menemukan rumah paling nyaman di kekuasaan yang berhenti diawasi. @dimas
