Seorang kepala desa bunuh diri di meja kantornya di Sidoarjo. Peristiwa ini tak hanya meninggalkan duka keluarga, tetapi juga membuka lapisan gelap ruang politik desa yang selama ini dianggap sederhana, padahal menyimpan tekanan yang tak terlihat. Di balik struktur pemerintahan paling dekat dengan warga, beban yang perlahan menumpuk itu akhirnya meledak dalam sunyi, memunculkan kembali pertanyaan tentang mahalnya kontestasi kekuasaan di tingkat desa, ketika jabatan kecil justru membawa tekanan yang besar dan tak terucapkan.
Tabooo.id: Sidoharjo – Di Sidoarjo, Jawa Timur, seorang kepala desa ditemukan meninggal dunia di ruang kerjanya. Ia diduga mengakhiri hidup akibat tekanan utang ratusan juta rupiah yang berkaitan dengan beban ekonomi di balik kontestasi Pilkades.
Di balik jabatan yang tampak sebagai bentuk pengabdian, muncul realitas lain yang jarang orang bicarakan mahalnya ongkos untuk naik menjadi pemimpin di tingkat desa.
Sistem pemilihan kepala desa yang seharusnya membuka ruang demokrasi paling dekat dengan warga, justru bergeser menjadi arena yang menuntut biaya besar. Modal politik, kerja tim di lapangan, hingga praktik mobilisasi suara membentuk tekanan yang terus berjalan bahkan setelah seseorang menang.
Dalam situasi seperti ini, desa tidak lagi hanya berfungsi sebagai ruang pemerintahan lokal. Desa juga berubah menjadi ruang pertarungan ekonomi-politik yang dapat meninggalkan beban panjang bagi siapa pun yang terlibat di dalamnya.
Duka di Balik Jabatan Kades
Suasana duka masih terasa di rumah sederhana di Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Keluarga Mujiyono (56) menangis setiap kali nama almarhum disebut. Warga mengenalnya sebagai kepala desa yang bekerja dalam tekanan yang tidak pernah ia ceritakan sepenuhnya.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo, AKP Siko Sesaria Putra Suma, menyatakan hasil penyelidikan tidak menemukan tanda kekerasan.
“Korban sengaja mengakhiri hidupnya,” ujarnya.
Polisi kemudian menelusuri kondisi ekonomi almarhum. Mereka menemukan utang ratusan juta rupiah yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Tekanan ini terus membesar hingga titik akhir.
Dari Pilkades ke Jeratan Utang
Mujiyono memenangkan Pilkades Serentak 2020 di Desa Buncitan dan dilantik pada Maret 2021. Ia masuk ke kursi kepala desa dengan dukungan politik lokal yang kuat.
Namun kemenangan itu membawa konsekuensi lain yang tidak banyak terlihat publik.
Gaji kepala desa di Sidoarjo berkisar Rp5,5 juta per bulan. Angka itu terlihat stabil di atas kertas, tetapi tidak mampu menandingi biaya politik yang harus kandidat keluarkan saat Pilkades berlangsung.
Tim pemenangan bekerja di lapangan selama berbulan-bulan. Relasi sosial bergerak, dukungan dibangun, dan sumber daya mengalir. Dalam banyak kasus, biaya itu tidak berhenti setelah pemilihan selesai.
Sebagian kandidat kemudian berhadapan dengan beban utang yang terus berjalan. Tekanan ini tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga psikologis.
Demokrasi Desa yang Semakin Mahal
Pilkades Serentak 2026 di Sidoarjo akan melibatkan 80 desa dan 230 calon kepala desa. Secara formal, proses ini menjadi wajah demokrasi paling dekat dengan warga.
Namun di lapangan, kontestasi ini tidak hanya menguji gagasan dan kepemimpinan. Ia juga menguji kemampuan finansial para kandidat.
Pakar hukum tata negara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Rifqi Ridlo Phahlevy, melihat pola ini sebagai masalah sistemik.
“Ini bukan hanya soal individu. Ini gabungan tekanan ekonomi, kondisi psikologis, dan sistem politik yang mahal,” ujarnya.
Ia menilai biaya terbesar tidak muncul di dokumen resmi. Biaya itu muncul dalam bentuk mobilisasi suara, kerja tim, dan relasi sosial yang bergerak selama masa kampanye.
Ketika Jabatan Menjadi Tekanan
Secara ideal, kepala desa menjalankan fungsi pelayanan publik. Namun dalam praktiknya, jabatan ini sering berubah menjadi posisi yang menuntut kalkulasi ekonomi sejak awal proses pencalonan.
Banyak kandidat mengeluarkan biaya besar untuk memenangkan kontestasi. Setelah terpilih, mereka menghadapi kenyataan bahwa penghasilan resmi tidak sebanding dengan modal yang sudah mereka keluarkan.
Situasi ini menciptakan tekanan berlapis. Di satu sisi, mereka harus menjalankan pemerintahan desa. Di sisi lain, mereka berhadapan dengan beban finansial yang terus mengejar.
“Kalau seseorang mengeluarkan modal besar, gaji resmi tidak akan pernah cukup untuk menutupnya,” kata Rifqi.
Alarm dari Desa
Kasus di Buncitan memperlihatkan sisi lain dari demokrasi desa yang jarang dibahas secara terbuka. Pilkades tidak hanya menjadi ruang partisipasi warga, tetapi juga arena yang bisa melahirkan tekanan ekonomi dan psikologis yang serius.
Ketika biaya untuk masuk ke dalam arena itu semakin tinggi, maka risiko yang muncul tidak hanya soal korupsi atau penyalahgunaan jabatan. Risiko itu juga menyentuh kehidupan pribadi mereka yang terlibat di dalamnya.
Penutup: Harga Sebuah Kekuasaan Kecil
Kematian Mujiyono meninggalkan pertanyaan yang tidak sederhana. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan di tingkat desa tidak selalu berdiri di atas pengabdian yang bersih, tetapi juga di atas beban ekonomi yang tidak selalu terlihat.
Di balik demokrasi yang tampak dekat dengan rakyat, sistem ini bekerja dengan logika yang keras: siapa yang mampu membayar, dia yang bisa bertahan.
Dan di titik itu, pertanyaan akhirnya tetap menggantung siapa yang sebenarnya diuntungkan ketika untuk memimpin sebuah desa saja seseorang harus membayar harga yang begitu mahal?di pemimpin desa membutuhkan ongkos yang begitu mahal, siapa sebenarnya yang sedang diuntungkan oleh sistem ini? @dimas
