Tabooo.id: Deep – Beasiswa seharusnya menjadi tangga. Program ini dibuat agar anak dari keluarga biasa bisa naik kelas lewat pendidikan. Namun, banyak pihak justru memasang tangga itu di rumah orang yang sudah berada di lantai atas.
Temuan terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah memberi alarm keras bantuan pendidikan yang dirancang untuk kelompok rentan justru rawan dibajak jalur elite. Dalam Lampiran Laporan Tahunan 2025 Direktorat Monitoring KPK yang diakses pada 17/04/2026, lembaga antirasuah itu mengeluarkan lima rekomendasi perbaikan setelah menelusuri potensi korupsi dan penyimpangan tata kelola.
Ini bukan sekadar soal administrasi kampus. Ini soal siapa yang berhak mendapat masa depan.
Jalur Usulan Masyarakat, Tapi Siapa yang Menguasainya?
Salah satu temuan paling serius muncul dari jalur usulan masyarakat. KPK menemukan banyak penerima kuota di jalur ini memiliki afiliasi dengan pejabat publik atau entitas politik. Di atas kertas, jalur itu terdengar partisipatif. Dalam praktik, jalur itu bisa berubah menjadi pintu belakang.
Masalahnya sederhana ketika akses ditentukan kedekatan, kebutuhan langsung kalah oleh koneksi.
KPK juga mencatat adanya kuota untuk institusi pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Situasi ini memunculkan konflik kepentingan yang nyata. Lembaga pengawas seharusnya menjaga jarak dari objek pengawasan, bukan ikut menikmati distribusi kuota.
Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Prof. Eko Prasojo, pernah mengingatkan pada 12/09/2023 bahwa “tata kelola yang kabur selalu menjadi rumah nyaman bagi patronase.” Kalimat itu terasa relevan hari ini.
Kampus Swasta Bermain Kuota, Negara Kehilangan Arah
KPK juga menemukan konflik kepentingan pada 11 dari 16 perguruan tinggi swasta (PTS) yang masuk sampel kajian. Angka ini tidak kecil. Temuan ini menunjukkan persoalan tersebut bukan insiden tunggal, melainkan pola.
Sejumlah kampus diduga melihat kuota KIP Kuliah bukan sebagai amanah sosial, tetapi sebagai alat pemasaran. Mahasiswa penerima beasiswa menjadi angka penerimaan baru. Kursi terisi. Arus kas aman. Nama kampus ikut bergerak.
Saat beasiswa berubah menjadi strategi akuisisi mahasiswa, rasa keadilan mulai pudar.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode sebelumnya, Nadiem Makarim, pada 26/10/2021 pernah menegaskan, “KIP Kuliah harus tepat sasaran dan menjaga mobilitas sosial.” Tujuannya jelas. Namun di lapangan, banyak pihak justru menghambat mobilitas itu di pintu birokrasi.
Verifikasi Lemah, Berkas Rapi, Fakta Bisa Kabur
KPK mencatat hanya sekitar 50 persen perguruan tinggi sampel yang melakukan kunjungan lapangan. Sisanya hanya memeriksa berkas tanpa wawancara atau pengecekan langsung.
Di sinilah penyakit lama negara digital muncul sistem terlalu percaya dokumen, tetapi malas memeriksa kenyataan.
Padahal kemiskinan tidak selalu terlihat di kertas. Ada keluarga yang tidak tercatat miskin, tetapi hidup dari utang harian. Ada juga keluarga yang tampak sederhana di berkas, padahal memiliki akses ekonomi kuat.
Ekonom pendidikan dari INDEF, Dr. Nailul Huda, menegaskan pada 08/02/2024, “Basis data sosial Indonesia masih menghadapi exclusion error dan inclusion error.” Artinya, orang yang berhak bisa tersingkir, sementara yang tidak berhak justru masuk.
Kalau verifikasi lemah, beasiswa berubah menjadi lotere administratif.
Sanksi Tumpul, Pelanggaran Berulang
Temuan lain tidak kalah penting. Sebanyak 11 dari 15 perguruan tinggi yang bermasalah pada periode 2020–2023 ternyata masih menerima kuota KIP Kuliah jalur usulan masyarakat pada 2024.
Artinya, sistem sanksi belum bekerja. Negara sudah mengetahui masalah, tetapi tetap membuka akses yang sama.
Dalam ilmu kebijakan publik, kondisi ini disebut moral hazard. Jika pelanggaran tidak menimbulkan konsekuensi, pelaku akan merasa aman untuk mengulanginya.
Pengamat politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno, pada 15/01/2025 menyebut, “Korupsi kecil tumbuh subur saat sistem memberi toleransi.” Kalimat itu tidak hanya berlaku di proyek infrastruktur. Hal yang sama bisa tumbuh di dunia pendidikan.
Ada Harga per Mahasiswa?
KPK juga mengidentifikasi potensi praktik suap dalam pengalokasian kuota. Sejumlah perguruan tinggi mengaku pernah menerima tawaran alokasi dengan imbalan Rp5 juta hingga Rp8 juta per mahasiswa.
Jika praktik ini benar terjadi secara luas, masalahnya jauh lebih gelap. Karena pihak tertentu tidak hanya menjual kursi kampus, tetapi juga menjual kesempatan hidup seseorang.
Bayangkan ironi ini negara mengirim bantuan untuk anak miskin, lalu ada orang yang memungut biaya di pintu masuk. Ini bukan pungli biasa. Ini pajak atas harapan.
Duplikasi Bantuan, Kesempatan Orang Lain Hilang
KPK juga menemukan penerima KIP Kuliah yang menerima beasiswa lain pada waktu bersamaan. Temuan ini sejalan dengan audit BPK pada 2021 mengenai duplikasi bantuan di sejumlah daerah.
Saat satu orang menerima dua bantuan, orang lain kehilangan satu kesempatan. Ketidakadilan tidak selalu datang dalam bentuk perampasan kasar. Kadang ia hadir lewat data yang berantakan.
Karena itu KPK mendorong penguatan koordinasi antarlembaga dan pembaruan sistem informasi KIP Kuliah.
Masalah Utama: Pendidikan Dijadikan Arena Rente
Jika semua temuan itu dirangkum, akar persoalannya terlihat jelas:
- Tata kelola lemah
- Verifikasi longgar
- Sanksi tidak menggigit
- Data tidak terhubung
- Kekuasaan masuk terlalu jauh
Saat lima hal itu bertemu, banyak pihak mengubah pendidikan menjadi arena rente.
Beasiswa tidak lagi murni bicara merit dan kebutuhan. Beasiswa berubah menjadi komoditas distribusi pengaruh.
Yang Hilang Bukan Hanya Uang, Tapi Kepercayaan
Negara mungkin masih bisa mengganti dana yang bocor. Namun jauh lebih sulit memulihkan kepercayaan mahasiswa miskin yang merasa sistem tidak pernah memihak.
Setiap kuota yang salah sasaran berarti satu anak kehilangan peluang kuliah. Setiap praktik titip-menitip berarti satu keluarga kembali percaya bahwa koneksi lebih penting daripada kerja keras.
Saat generasi muda mulai yakin bahwa jalur lurus selalu kalah oleh jalur dekat, krisis sesungguhnya dimulai.
Penutup: Beasiswa Harus Memihak yang Membutuhkan
KIP Kuliah lahir dari ide besar memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Ide itu tetap benar. Yang bermasalah adalah para penjaga gerbangnya.
Rekomendasi KPK penting, tetapi reformasi tidak boleh berhenti di atas kertas. Negara harus memilih membela masa depan anak-anak rentan, atau membiarkan bantuan publik terus dikendalikan jejaring elite.
Karena pertanyaan paling jujur hari ini bukan berapa besar anggarannya. Tetapi siapa yang benar-benar sampai ke ruang kelas?. @teguh
