Tabooo.id: Deep – Pada awal abad ke-20, Hindia Belanda tak hanya merampas tanah. Mereka juga menguasai suara. Penguasa menentukan siapa boleh bicara, siapa wajib diam, dan siapa pantas didengar. Dalam situasi itu, muncul Raden Mas Tirto Adhi Soerjo, sosok yang memilih melawan lewat tulisan.
Tirto mendirikan Medan Prijaji pada 1907. Banyak sejarawan menilai surat kabar itu sebagai salah satu media pribumi modern pertama di Hindia Belanda. Namun fungsi koran ini jauh melampaui pemberitaan biasa. Tempat itu menjadi ruang aduan rakyat kecil, pedagang, pegawai rendahan, dan bumiputra yang mengalami ketidakadilan.
Kekuasaan selalu resah ketika rakyat mulai memegang mikrofon.
Sejarawan Prof. Dr. Taufik Abdullah menilai kebangkitan nasional tumbuh bukan hanya dari organisasi, tetapi juga dari pendidikan dan media. Dalam konteks itu, Tirto hadir bukan sekadar wartawan. Ia membuka jalan bagi kesadaran politik bumiputra.
Ia memahami satu hal penting penjajahan sering bertahan lama karena menguasai cerita.
Pers Menjadi Senjata Kelas Bawah
Melalui Medan Prijaji, Tirto menyerang dua benteng sekaligus kolonialisme Belanda dan feodalisme lokal. Ia membela orang-orang yang tak punya pengacara, jabatan, atau akses ke pusat keputusan. Saat mayoritas rakyat tak bisa bicara, koran berubah menjadi pengeras suara.
Budayawan Goenawan Mohamad pernah menulis bahwa pers modern lahir dari keberanian “mengganggu kekuasaan.” Kalimat itu terasa tepat untuk Tirto. Pada masanya, menulis bukan sekadar profesi, tetapi tindakan berisiko.
Sosiolog Dr. Ignas Kleden menjelaskan bahwa media kolonial melahirkan ruang publik baru. Di sana, banyak orang sadar bahwa penderitaan mereka ternyata sama. Kesadaran bersama itu berbahaya bagi penjajah karena rakyat yang sadar sulit terus ditundukkan.
Karena itu, tiap tulisan Tirto ikut menyalakan solidaritas sosial.
Ketika Kritik Dijawab dengan Hukum
Pemerintah kolonial tak suka suara merdeka. Mereka menekan Tirto lewat sensor, perkara hukum, intimidasi, dan pengasingan ke Ambon. Pola itu terasa akrab sampai hari ini.
Sejarawan Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo menjelaskan bahwa kolonialisme bekerja bukan hanya lewat kekerasan fisik, tetapi juga lewat aturan administratif dan perangkat hukum. Artinya, penguasa kerap memakai hukum untuk menertibkan kritik.
Mereka tak selalu membungkam secara terang-terangan. Cukup dengan menebar rasa takut, banyak orang memilih diam.
Tirto kehilangan banyak hal. Hartanya menyusut. Kesehatannya turun. Namanya perlahan tersingkir dari panggung sejarah. Pada 07/12/1918, ia wafat di Batavia dalam keadaan miskin dan nyaris terlupakan.
Ironinya jelas. Sosok yang memperjuangkan martabat bangsa justru pergi tanpa penghormatan besar dari zamannya.
Dari Tirto ke Era Digital: Sensor Berganti Wajah
Kini zaman berubah. Gubernur jenderal sudah tak ada. Kantor sensor kolonial juga telah hilang. Semua orang bisa membuka akun dan berbicara. Namun kebebasan itu tak selalu utuh.
Sensor modern sering hadir lewat wajah baru:
- serangan buzzer kepada pengkritik,
- doxing terhadap jurnalis,
- tekanan ekonomi kepada media independen,
- gugatan hukum yang menguras tenaga,
- algoritma yang menenggelamkan suara kritis,
- cap bahwa pengkritik adalah musuh negara.
Dulu penguasa menyita koran. Kini reputasi orang bisa dihancurkan. Dulu aparat mengawasi redaksi. Sekarang kebisingan memenuhi linimasa. Bentuk berubah, tetapi tujuan tetap sama membuat publik ragu bicara.
Banyak pengamat komunikasi politik mengingatkan bahwa demokrasi tak selalu runtuh lewat kudeta. Demokrasi juga melemah ketika warga takut mengkritik.
Sejarah Menemukan Tirto Lagi
Untungnya, sejarah kadang terlambat, tetapi tidak hilang.
Pramoedya Ananta Toer menghidupkan kembali nama Tirto lewat buku Sang Pemula pada 1985. Dari riset panjang itu, publik mengenal bahwa tokoh Minke dalam tetralogi Bumi Manusia banyak terinspirasi dari Tirto.
Pramoedya menyebut Tirto sebagai perintis pers nasional sekaligus perintis kesadaran modern bumiputra. Penilaian itu menempatkan Tirto sebagai tokoh penting dalam perjalanan bangsa.
Kemudian negara menetapkan Tirto sebagai Pahlawan Nasional melalui Keppres RI Nomor 85/TK/2006 tertanggal 03/11/2006. Pengakuan itu datang terlambat, tetapi tetap berarti.
Kenapa Kritik Masih Sering Dicurigai?
Kritik mengusik kenyamanan kekuasaan. Suara kritis membuka celah masalah. Tuntutan publik menagih janji. Sorotan tajam menunjukkan jarak antara citra dan kenyataan. Karena itu, sejak era kolonial hingga era digital, banyak pihak sering melabeli kritik sebagai gaduh, berlebihan, tidak loyal, bahkan berbahaya.
Padahal kritik sehat bukan ancaman negara. Kritik justru menjadi alarm negara.
Jika orang mematikan alarm, kebakaran tetap terjadi. Hanya saja semua sadar ketika semuanya sudah terlambat.
Warisan Tirto untuk Hari Ini
Tirto mengajarkan bahwa pers bukan pabrik sensasi. Pers adalah alat bela warga. Menulis bukan soal viralitas, melainkan keberanian membela mereka yang tak terdengar.
Ia wafat dalam kemiskinan, tetapi meninggalkan warisan moral. Zamannya membungkam dirinya, tetapi gagasannya terus hidup. Penguasa pernah menekannya, tetapi sejarah akhirnya memenangkannya.
Pertanyaannya sekarang bukan siapa Tirto. Pertanyaannya saat kritik kembali dicurigai, masih adakah keberanian seperti Tirto hari ini?. @teguh
