Tabooo.id: Nasional – Pemerintah mendorong pembatasan usia pengguna platform digital lewat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas. Kebijakan ini langsung mendapat dukungan dari Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kabupaten Bandung. Namun, dukungan itu datang bersama peringatan aturan tidak akan efektif jika hanya berhenti di level administratif.
Ketua KPAD Kabupaten Bandung, Ade Irfan Al Anshory, menilai pembatasan usia di bawah 16 tahun sebagai langkah awal yang penting untuk melindungi anak dari paparan konten berbahaya. Ia melihat ancaman digital semakin nyata, mulai dari pornografi, perundungan siber, hingga gaya hidup instan yang merusak pola pikir anak.
Namun Ade menegaskan, kebijakan ini tidak boleh berdiri sendiri. Anak-anak tetap bisa mencari celah jika pengawasan di rumah lemah.
“Secara psikologis, anak-anak belum memiliki literasi digital dan kontrol diri yang memadai untuk menyaring konten. Kami mendukung kebijakan ini, tetapi implementasinya tidak boleh semata-mata pembatasan administratif. Harus ada edukasi dan pengawasan yang sistematis,” tegas Ade, Rabu (1/4/2026).
Celah di Balik Batas Usia
Ade menyoroti praktik yang sudah jamak terjadi anak-anak memanipulasi data usia atau menggunakan identitas orang tua untuk membuat akun. Fenomena ini menunjukkan satu hal sederhana teknologi bisa membatasi, tetapi tidak bisa mengawasi sepenuhnya.
Menurut dia, efektivitas PP Tunas sangat bergantung pada keterlibatan keluarga. Tanpa pengasuhan digital yang kuat, aturan hanya menjadi pagar yang mudah dilompati.
“Pembatasan ini adalah filter awal. Namun, kebijakan tersebut tidak akan cukup tanpa penguatan pengasuhan digital (digital parenting),” ujar Ade.
Daerah Didorong Bergerak Lebih Cepat
KPAD tidak berhenti pada kritik. Mereka langsung mendorong langkah konkret di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Bandung diminta memperkuat sosialisasi ke sekolah dan pesantren agar anak-anak memahami risiko dunia digital sejak dini.
Selain itu, KPAD mendorong kolaborasi lintas sektor. Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, hingga organisasi kepemudaan perlu bergerak bersama membangun ekosistem digital yang sehat. Mereka juga mengusulkan pembentukan satgas khusus untuk menangani aduan konten negatif secara cepat.
Ade bahkan mendorong pemerintah daerah memasukkan isu perlindungan anak digital ke dalam dokumen pembangunan resmi.
“Pemkab bisa memasukkan poin perlindungan ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atau menerbitkan regulasi turunan berupa peraturan daerah. Selain membatasi, pemerintah juga wajib menyediakan ruang alternatif yang positif, seperti fasilitas olahraga, seni, dan keagamaan,” tambahnya.
Pemerintah Daerah Ambil Peran
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Bandung, Teguh Purwayadi, menegaskan bahwa PP Tunas bukan sekadar aturan pusat. Ia melihat kebijakan ini sebagai sinyal bahwa negara mulai serius menghadapi penyimpangan di ruang digital.
Teguh menyebut pemerintah daerah akan mengambil peran aktif dengan menyebarkan informasi hingga ke level paling bawah.
“Pemerintah daerah bertugas melakukan diseminasi informasi hingga ke level paling bawah, yakni desa, RW, dan RT. Kami ingin memastikan masyarakat paham mengapa pembatasan ini dilakukan,” ujar Teguh.
Ia juga memastikan pihaknya akan menggandeng Dinas Pendidikan untuk masuk langsung ke sekolah. Program ini akan mengedukasi siswa tentang risiko platform digital dan cara menghadapinya.
“Langkah strategis ini bukan untuk mengekang kreativitas, melainkan membangun fondasi literasi digital yang kuat agar anak-anak kita siap menghadapi masa depan tanpa terperosok dalam dampak negatif teknologi,” tambahnya.
Anak dan Orang Tua di Garis Depan
Pada akhirnya, kebijakan ini menempatkan dua pihak di garis depan anak dan orang tua. Negara bisa membuat aturan, platform bisa memasang filter, tetapi kontrol paling nyata tetap berada di rumah.
PP Tunas mungkin menjadi pagar pertama. Namun tanpa keterlibatan keluarga, pagar itu hanya akan menjadi formalitas mudah dilompati, sulit diawasi, dan sering kali terlambat disadari. @dimas
