Tabooo.id: Talk –Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat mulai 1 April 2026.
Sekilas terdengar seperti “bonus akhir pekan lebih cepat”. Tapi faktanya, tidak semua ASN bisa menikmati kebijakan ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan satu hal penting: layanan publik tidak boleh terganggu.
“Penerapan work from home bagi ASN di instansi pusat dan daerah yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran (SE) dari MenpanRB dan SE Mendagri,” kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026).
Sektor yang Tetap Harus Masuk
Pemerintah langsung menetapkan batas yang jelas. Tidak semua sektor boleh ikut WFH.
Tenaga kesehatan tetap bekerja di fasilitas layanan. Petugas keamanan tetap berjaga. Petugas kebersihan tetap turun ke lapangan.
Di saat yang sama, sektor strategis juga tetap berjalan penuh. Industri, energi, air, bahan pokok, makanan dan minuman, transportasi, logistik, hingga keuangan tidak ikut skema WFH.
“Pelayanan publik tetap harus berjalan normal meskipun ada penyesuaian pola kerja ASN,” tegas Airlangga.
Negara tidak bisa berhenti hanya karena hari Jumat.
Fleksibel, Tapi Tetap Terarah
Pemerintah tidak memaksakan satu pola kerja untuk semua instansi.
Setiap lembaga kini mengatur sendiri pembagian antara WFH dan WFO. Mereka menyesuaikan skema dengan kebutuhan operasional masing-masing.
Di sektor pendidikan, pemerintah tetap menjalankan kegiatan belajar secara tatap muka. Sekolah tidak mengurangi aktivitas, termasuk kegiatan non akademik.
“Tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga terkait dengan prestasi maupun ekstrakurikuler lainnya,” ujar Airlangga.
Artinya jelas: fleksibilitas boleh, tapi fungsi tidak boleh turun.
Efisiensi Jadi Taruhan
Pemerintah juga mendorong efisiensi lewat kebijakan ini.
Instansi mengurangi penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen. Mereka juga memangkas perjalanan dinas dalam negeri sampai 50 persen dan perjalanan luar negeri hingga 70 persen.
Airlangga menyebut kebijakan ini berpotensi menghemat APBN hingga Rp6,2 triliun dari kompensasi BBM. Bahkan, masyarakat bisa menghemat hingga Rp59 triliun dari sisi konsumsi bahan bakar.
Angkanya besar. Tapi dampaknya masih jadi tanda tanya.
Suara Publik: Tidak Semua Sepakat
Respons masyarakat langsung muncul, dan tidak semuanya sejalan.
Rina (30), karyawan swasta asal Magetan, melihat peluang dari kebijakan ini.
“Kalau ASN saja mulai WFH, mungkin perusahaan swasta juga bisa lebih fleksibel. Lumayan buat hemat ongkos dan waktu,” ujarnya.
Namun Josep (41), pelaku usaha kecil, justru menyoroti risiko layanan.
“Yang penting bukan ASN kerja di mana. Yang penting pelayanan jangan makin lama. Jangan sampai urusan malah tambah ribet,” katanya.
Sementara Rama (35), driver ojek online, melihat sisi lain yang jarang dibahas.
“Kalau mobilitas berkurang, jalan mungkin lebih lengang. Tapi buat kami yang hidup dari mobilitas, itu bisa berpengaruh ke penghasilan,” ungkapnya.
Antara Nyaman dan Tanggung Jawab
WFH menawarkan kenyamanan. Lebih hemat waktu. Lebih fleksibel.
Tapi kebijakan ini bukan sekadar soal lokasi kerja.
Pemerintah kini menguji satu hal yang lebih besar: apakah fleksibilitas bisa berjalan tanpa mengorbankan pelayanan?
Karena pada akhirnya, bukan soal siapa yang kerja dari rumah.
Tapi soal siapa yang tetap memastikan negara ini berjalan. @jeje
