Tabooo.id: Nasional – Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan yang tengah digodok pemerintah memicu kekhawatiran baru. Isunya tidak berhenti pada produktivitas kerja, tetapi merembet ke pertanyaan yang lebih mendasar siapa yang akan kehilangan penghasilan ketika mobilitas melambat?
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Edi Oloan Pasaribu, mengingatkan bahwa kebijakan ini membawa efek berantai. Ia menilai, setiap penurunan mobilitas pekerja akan langsung mengguncang ekosistem ekonomi sektor bawah.
Menurut Edi, pemerintah tidak cukup hanya melihat WFH sebagai alat penghematan bahan bakar minyak (BBM). Sebaliknya, pemerintah perlu membaca dampak sosial-ekonomi secara utuh. Ketika ASN dan pekerja swasta mengurangi aktivitas di luar rumah, pelaku usaha kecil ikut kehilangan denyut transaksi harian.
Mobilitas Turun, Penghasilan Ikut Tergerus
Edi menyoroti kelompok yang paling rentan terdampak. Ia menyebut pelaku UMKM, pengemudi ojek online, hingga pedagang kecil di sekitar perkantoran sebagai pihak yang berpotensi kehilangan pemasukan.
Saat pekerja tidak datang ke kantor, transaksi ikut menyusut. Warung makan kehilangan pelanggan, pesanan ojek menurun, dan pedagang kaki lima kehilangan arus pembeli.
Dalam situasi ini, keberlangsungan usaha kecil menjadi taruhan. Karena itu, Edi meminta pemerintah tidak terburu-buru menetapkan kebijakan tanpa perhitungan matang.
Efektif Sesaat, Rapuh untuk Jangka Panjang
Di sisi lain, Edi mengakui bahwa WFH dapat menekan konsumsi BBM, terutama saat harga minyak dunia bergejolak. Namun, ia menegaskan bahwa manfaat tersebut bersifat sementara.
Solusi jangka pendek tidak bisa menggantikan strategi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan energi dan ketenagakerjaan yang lebih komprehensif.
Selain itu, realitas di lapangan menunjukkan tidak semua sektor bisa menerapkan kerja jarak jauh. Sektor pelayanan publik, industri, dan perdagangan tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja.
Tanpa perencanaan matang, kebijakan ini berisiko menurunkan produktivitas, baik di instansi pemerintah maupun sektor swasta.
Skema Terbatas yang Masih Digodok
Pemerintah merespons kekhawatiran tersebut dengan menyiapkan skema terbatas. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa WFH tidak akan berlaku untuk semua sektor.
Ia menjelaskan bahwa sektor pelayanan, industri, dan perdagangan tetap beroperasi seperti biasa. Kebijakan ini hanya menyasar bidang yang memungkinkan kerja jarak jauh.
Saat ini, pemerintah masih merumuskan desain final kebijakan tersebut. Nantinya, hasil perumusan akan diumumkan setelah melalui pembahasan lebih lanjut.
Menurut Prasetyo, langkah ini merupakan arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna untuk mendorong efisiensi kerja, khususnya di lingkungan pemerintahan.
Efisiensi vs Realitas Lapangan
Perdebatan pun tidak terelakkan. Pemerintah ingin menekan konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi. Namun, di lapangan, jutaan pekerja informal menggantungkan hidup pada mobilitas harian.
Di sinilah dilema muncul. Ketika pergerakan dikurangi, aktivitas ekonomi ikut melambat. Dampaknya tidak terasa di ruang rapat, tetapi nyata di jalanan.
Jika kebijakan ini meleset dari perhitungan, yang terdampak bukan hanya statistik energi, melainkan juga penghasilan harian masyarakat kecil.
Pada akhirnya, saat kantor menjadi lebih sepi, bukan hanya meja kerja yang kosong melainkan juga peluang hidup yang ikut menghilang perlahan. @dimas
