Tabooo: Deep – Hujan turun deras sejak malam. Langit di atas Tulungagung tampak berat, seolah menyimpan kemarahan yang lama dipendam.
Pagi itu, dua warung di tebing Jalur Lintas Selatan (JLS) mendadak hilang dari pandangan. Tanah sepanjang 70 meter ambrol dan menyeret seluruh bangunan ke jurang sedalam 50 meter.
Supardi, pemilik salah satu warung, masih ingat jelas suara runtuhnya tanah.
“Retaknya sudah kelihatan sejak kemarin sore. Tapi saya enggak sangka bakal ambrol secepat itu,” katanya. Ia baru saja menyelesaikan renovasi dua minggu lalu. Kini, yang tersisa hanya lumpur dan serpihan kayu.
Jalan yang Janjikan Kemajuan, Tapi Telan Harapan
Proyek Jalur Lintas Selatan hadir dengan janji besar: membuka ekonomi pesisir, mempermudah wisata, dan menghubungkan daerah-daerah terpencil. Pemerintah menyebutnya simbol kemajuan.
Namun di lapangan, banyak warga justru menanggung dampak buruknya. Tebing dikikis, pepohonan ditebang, dan sistem drainase tidak berfungsi. Akibatnya, air hujan tak punya tempat mengalir selain mengguyur tebing yang kini rapuh.
Camat Kalidawir, Rusdiyanto, mengaku sudah mengingatkan warga soal tanda bahaya.
“Retakan tanah memang sudah muncul sejak sehari sebelumnya. Kami minta warga waspada,” ujarnya.
Sayangnya, peringatan itu tak sempat menyelamatkan dua warung yang sudah lebih dulu runtuh.
BPBD Tulungagung bersama Perhutani menutup lokasi longsor dengan terpal dan memasang garis pembatas. Petugas berjaga agar tidak ada warga mendekat. Tapi semua langkah itu datang setelah harapan jatuh bersama tanah.
Pembangunan yang Menguntungkan Siapa?
Nilai proyek JLS mencapai triliunan rupiah. Jalur ini membentang dari Pacitan hingga Banyuwangi dan disebut-sebut sebagai urat nadi ekonomi selatan Jawa. Investor mulai berdatangan, harga tanah melonjak, dan lalu lintas wisata meningkat.
Namun warga kecil seperti Supardi justru merasa ditinggalkan.
“Kami disuruh bangun warung supaya kawasan ramai. Tapi pas longsor, enggak ada satu pun yang datang bantu,” katanya getir.
Ironinya, mereka yang menggantungkan hidup di pinggir jalan inilah yang paling rentan. Pembangunan besar menciptakan dua wajah: satu penuh lampu promosi dan brosur wisata, satu lagi gelap karena kehilangan mata pencaharian.
Suara dari Akar Rumput: Antara Takut dan Bertahan
Sulastri, penjual kopi di sisi lain tebing, menutup kiosnya setiap kali hujan datang.
“Kalau hujan deras, saya langsung pulang. Tanahnya kayak bergerak,” ujarnya.
Ia mengaku jalan baru itu dulu membawa banyak pelanggan, tapi kini justru membawa ketakutan.
“Sekarang sepi. Orang takut berhenti di sini.”
Bagi Sulastri, warung bukan sekadar tempat jualan. Di sana ia bertemu banyak orang dan menyambung hidup. Kini, setiap kali mendengar suara gemuruh air, ia merasa hidupnya ikut terguncang.
Ia tidak tahu apakah bisa membangun kembali kiosnya jika longsor berikutnya datang.
Janji Infrastruktur, Realitas Erosi
Longsor di Pantai Sine bukan peristiwa tunggal. Di banyak titik sepanjang JLS, fenomena serupa terus berulang. Setiap kali tanah ambrol, pemerintah menyebutnya “bencana alam”.
Padahal, alam tidak tiba-tiba jahat. Ia hanya bereaksi terhadap ulah manusia yang menebang pohon, meratakan bukit, dan mengabaikan tata air.
Ketika akar kehilangan tanah, dan tanah kehilangan daya cengkeram, yang hilang bukan hanya warung tetapi rasa percaya rakyat terhadap pemerintah.
Bencana seperti ini bukan sekadar akibat cuaca ekstrem, melainkan cermin dari kebijakan yang terlalu terburu-buru mengejar pertumbuhan, tanpa menimbang daya tahan bumi.
Sikap Redaksi Tabooo: Luka yang Tak Boleh Dinormalisasi
Redaksi Tabooo.id menilai tragedi di Pantai Sine bukan sekadar insiden geologis. Ini adalah bukti nyata dari kelalaian sistemik yang terus berulang dalam proyek-proyek infrastruktur besar. Ketika negara mengejar angka pembangunan, warga kecil justru kehilangan pijakan harfiah di tanahnya sendiri.Kami menolak narasi “bencana alam” sebagai alasan klasik untuk menutupi tanggung jawab.
Pemerintah pusat dan daerah harus mengaudit setiap ruas Jalur Lintas Selatan yang melintasi kawasan rawan longsor. Audit itu perlu melibatkan warga lokal, ahli geologi, dan lembaga independen, bukan sekadar laporan formal di meja rapat.Lebih dari itu, korban seperti Supardi dan Sulastri berhak atas kompensasi nyata: bantuan ekonomi, relokasi aman, dan pendampingan sosial. Pembangunan yang menghancurkan hidup warga bukan kemajuan itu pengabaian.Tabooo percaya bahwa tugas media bukan hanya melaporkan kerusakan, tapi juga membongkar penyebabnya. Karena setiap jalan yang runtuh menyimpan satu kebenaran: ketika negara terlalu sibuk membangun, kadang ia lupa menjaga manusia yang tinggal di atas tanahnya sendiri. @dimas
