Tabooo.id: Deep – Di pasar tradisional yang panas itu, ibu-ibu menatap papan harga yang berganti setiap hari. Pedagang cabe menunduk gelisah, sementara seorang bapak pembawa gas elpiji bergumam, “Sekarang naik lagi bagaimana kami bertahan?” Suasana Ramadhan yang seharusnya dipenuhi berkah berubah menjadi drama ekonomi rakyat.
PT Pertamina (Persero) mendadak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), mengguncang seluruh rantai distribusi. Dari SPBU hingga warung kelontong, masyarakat langsung merasakan dampaknya. Harga Pertamax (RON 92) melonjak dari Rp 11.800 menjadi Rp 12.350 per liter, Pertamax Green (RON 95) naik ke Rp 12.900, sementara solar nonsubsidi Dexlite dan Pertamina Dex melompat ke Rp 14.500 per liter. SPBU swasta juga menyesuaikan harga: Shell Super Rp 12.390, BP 92 Rp 12.390.
Politikus senior dan anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mengekspresikan kekecewaannya secara terbuka. Ia menilai kebijakan ini menambah beban rakyat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi gelombang PHK, daya beli menipis, dan UMKM yang masih rapuh.
“Hari ini rakyat menghadapi kenyataan pahit. PHK terjadi di mana-mana, daya beli lemah, UMKM belum bertumbuh,” ujarnya.
Momentum Sensitif yang Terlupakan
Kenaikan BBM terjadi pada waktu yang ironis: bulan Ramadhan. Saat kebutuhan rumah tangga melonjak, Pertamina menaikkan harga bahan bakar, padahal harga beras, minyak goreng, dan cabe sudah melambung. Mufti mengingatkan, “Sekarang BBM ikut naik. Ongkos distribusi naik, harga bahan pokok ikut terdorong. Rakyat jadi shock absorber kebijakan yang terburu-buru.”
Ia bahkan mempertanyakan alasan Pertamina yang mengaitkan kenaikan dengan konflik Timur Tengah. Baginya, penyesuaian harga mendadak mustahil tanpa perencanaan sebelumnya.
“Jika memang sudah dirancang, kenapa tidak jujur dari awal? Ini terkesan sembunyi-sembunyi, bukan karena perang,” tegasnya.
Jejak Global, Dampak Lokal
Pertamina menyebut fluktuasi harga minyak dunia sebagai alasan kenaikan. Namun konsumen di tanah air langsung merasakan dampaknya. Dari Pertamax hingga solar, lonjakan harga antara Rp 340 hingga Rp 1.000 per liter menggerus dompet masyarakat menengah ke bawah.
Pemilik warung, sopir ojol, dan petani merasakan efeknya setiap hari. Seorang pedagang kelontong di Jakarta Timur mengeluh, “Setiap kali BBM naik, ongkos kirim sayur dan sembako ikut naik. Kami hanya bisa menahan harga sebentar, tapi akhirnya konsumen yang menanggung.”
Korban yang Diam
Di sisi lain kota, pekerja kontrak dan buruh harian tetap berangkat ke tempat kerja, membayar transportasi lebih mahal, sambil berharap PHK tidak menimpa mereka. Seorang sopir truk logistik bercerita, “Gaji tetap sama, tapi bensin naik, biaya hidup naik. Kita yang merasakan langsung, sementara keputusan ada jauh di atas.”
Efek domino ini menimbulkan dilema sosial. Rakyat menanggung risiko setiap kali pemerintah dan Pertamina mengambil keputusan ekonomi yang seharusnya melindungi mereka. Ironi itu terasa ketika kenaikan disebut sebagai respons terhadap “tekanan global.” Di mata rakyat, tekanan itu terdengar megah, tapi tidak mengurangi beban sehari-hari.
Tabooo Bicara
Fenomena ini menyingkap satu kenyataan pahit: rakyat menjadi bantalan setiap kali keputusan ekonomi yang tidak populer diterapkan. Apakah rakyat harus selalu menahan risiko global? Apakah Ramadhan harus menjadi bulan kesengsaraan ekonomi?
Kritik Mufti Anam menyorot keberpihakan, tapi keputusan strategis sering muncul tanpa melibatkan parlemen. Rakyat bukan sekadar statistik; mereka manusia dengan kebutuhan harian, tanggung jawab keluarga, dan asa yang rapuh di tengah badai inflasi.
Rantai yang Rapuh
Dari SPBU ke warung, dari pasar ke rumah tangga, kenaikan BBM memantik efek domino yang sulit dihindari. Ongkos distribusi naik, harga sembako ikut terdorong, daya beli menipis. Ibu-ibu membeli sayur sambil menghitung tiap rupiah; bapak-bapak sopir menekan gas sambil menahan kantong belanja; anak-anak menatap lauk seadanya di meja. Semua itu terjadi karena keputusan yang dianggap “teknis” ternyata menyentuh hidup mereka secara langsung.
Penutup yang Menggigit
Di negeri yang katanya demokrasi, rakyat sering menjadi penyangga, bukan prioritas. BBM naik di tengah Ramadhan bukan sekadar angka di layar SPBU, tapi simbol ketidakadilan ekonomi yang menempel di tubuh masyarakat. Sejauh mana pemerintah bisa menyeimbangkan tekanan global dan beban lokal tanpa mengorbankan rakyat?
Ibu-ibu di pasar menatap papan harga, berharap Ramadhan berikutnya membawa berkah, bukan kenaikan BBM mendadak. Pertanyaan itu tetap menggantung di udara, menunggu jawaban nyata dari mereka yang duduk jauh di gedung tinggi siapa sebenarnya yang dilayani oleh kebijakan ini? @dimas
