Tabooo.id: Nasional – Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah dapat melanggar hak asasi manusia (HAM) jika mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara tidak profesional. Ia menyampaikan pernyataan ini untuk menanggapi pandangan Menteri HAM Natalius Pigai, yang sebelumnya menyebut penolakan terhadap MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih sebagai bentuk pelanggaran HAM.
“Betul. Siapa pun yang menghalangi program pemerintah seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat yang murah, berarti menentang HAM,” ujar Mahfud melalui kanal YouTube Mahfud MD Official, Jumat (27/2/2026).
Namun demikian, Mahfud menekankan bahwa pemerintah juga harus menjalankan program tersebut secara benar. Menurut dia, negara tidak cukup hanya menghadirkan program, tetapi juga wajib mengelolanya dengan profesional.
Pengelolaan Buruk Ancam Hak Rakyat
Lebih lanjut, Mahfud menjelaskan bahwa HAM tidak hanya mencakup hak sipil dan politik. Ia menilai hak ekonomi dan sosial, seperti hak atas pangan dan pendidikan, juga harus dilindungi secara serius.
Karena itu, ketika pemerintah mengelola program secara boros, sewenang-wenang, atau korup, rakyat kecil langsung kehilangan manfaat yang seharusnya mereka terima.
“Memberi makan orang itu bagian dari HAM. Akan tetapi, jika pemerintah salah mengelolanya, tindakan itu juga melanggar HAM,” tegasnya.
Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah bekerja secara transparan, akuntabel, dan efisien. Dengan cara itu, negara dapat benar-benar melindungi hak dasar masyarakat, bukan sekadar membangun citra politik.
Pigai: Penolakan Sama dengan Menentang Kepentingan Rakyat
Di sisi lain, Natalius Pigai mempertahankan sikapnya. Ia menilai pihak yang menolak MBG, Sekolah Rakyat, atau Koperasi Merah Putih sebenarnya menentang kepentingan rakyat kecil.
Menurut Pigai, pemerintah menjalankan amanat HAM ketika menyediakan makan bergizi gratis, pendidikan murah, layanan kesehatan, hingga program perumahan dan kampung nelayan. Karena itu, ia membedakan antara kritik konstruktif dan penolakan total.
“Orang yang menentang program-program ini berarti menentang rakyat kecil. Kritik untuk perbaikan boleh, tetapi menghapus hak dasar tidak bisa dibenarkan,” ujarnya.
Selain itu, Pigai menegaskan bahwa MBG sejalan dengan agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa serta rekomendasi UNICEF terkait pemenuhan gizi, pendidikan, dan kesehatan anak. Dengan demikian, ia melihat program tersebut sebagai bagian dari komitmen global Indonesia.
Dampak Langsung bagi Kelompok Rentan
Program MBG dan Sekolah Rakyat secara langsung menyasar kelompok rentan, seperti anak-anak, keluarga berpenghasilan rendah, dan warga di daerah terpencil. Oleh karena itu, setiap kesalahan pengelolaan akan berdampak cepat pada kehidupan mereka.
Jika pemerintah gagal menjaga kualitas distribusi, transparansi anggaran, dan ketepatan sasaran, masyarakat bukan hanya kehilangan manfaat, tetapi juga kehilangan kepercayaan terhadap negara. Sebaliknya, jika pemerintah mengelola program dengan baik, negara dapat memperkuat perlindungan sosial secara nyata.
Pigai juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjalankan program tersebut sesuai mandat rakyat dan komitmen internasional. Karena itu, ia menilai penolakan terhadap program sama dengan menunjukkan sikap anti-rakyat.
“Jika program baik diarahkan demi kepentingan politik, itu menentang orang kecil. Itu jahat. Mereka tidak punya nurani bagi warga miskin yang paling membutuhkan,” tegasnya. @dimas
