Tabooo.id: Nasional – Pernyataan keras datang dari Menteri HAM Natalius Pigai. Ia menilai pihak yang ingin menghentikan program sosial pemerintah mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Merah Putih sebagai kelompok yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Pernyataan itu ia sampaikan saat menanggapi kasus teror terhadap Ketua BEM Universitas Gadjah Mada.
Menurut Pigai, program MBG, pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, hingga program ekonomi rakyat bukan sekadar kebijakan politik. Ia menilai program tersebut sebagai instrumen negara untuk memenuhi hak dasar warga, terutama kelompok rentan. Karena itu, ia menegaskan kritik untuk perbaikan layanan sah dilakukan, tetapi upaya menghapus program dianggap melanggar semangat perlindungan hak dasar masyarakat.
Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya perdebatan publik soal efektivitas program sosial pemerintah di era Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemerintah menempatkan program sosial sebagai fondasi stabilitas sosial sekaligus strategi ekonomi populis untuk menjaga daya beli masyarakat bawah.
Program Sosial dan Agenda Global
Pigai juga mengaitkan MBG dengan agenda global pemenuhan hak anak. Ia menyebut kebijakan itu selaras dengan dorongan Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk target perlindungan anak yang selama ini didorong oleh UNICEF.
Ia menilai tidak tepat jika program yang disebutnya mendukung gizi, pendidikan, dan kesehatan anak justru diminta untuk dihentikan. Dari perspektif pemerintah, program tersebut menjadi kombinasi antara kebijakan sosial dan investasi jangka panjang untuk kualitas sumber daya manusia.
Namun, di lapangan, kritik tetap muncul. Sebagian kelompok mahasiswa menilai program MBG belum sepenuhnya efektif. Mereka menyoroti isu keamanan pangan, distribusi anggaran, hingga potensi pengalihan dana dari sektor pendidikan formal.
Teror ke Ketua BEM, Ruang Kritik yang Dipertanyakan
Polemik program MBG semakin sensitif setelah Ketua BEM UGM, Tiyo Adrianto, mengaku mengalami teror. Ia menyebut menerima ancaman, penguntitan, hingga intimidasi digital pada Februari 2026. Bahkan, ancaman juga menyasar keluarganya melalui pesan anonim.
Kasus ini memunculkan kekhawatiran baru apakah ruang kritik kebijakan publik masih aman bagi mahasiswa dan masyarakat sipil?
Bagi publik, persoalan ini bukan hanya soal program MBG. Isu ini berkembang menjadi perdebatan tentang batas kritik, keamanan aktivisme, dan arah politik kebijakan sosial negara.
Siapa yang Paling Terdampak?
Kelompok paling terdampak dari polemik ini tetap masyarakat bawah. Jika program berjalan optimal, keluarga miskin berpotensi mendapat manfaat langsung berupa akses pangan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, jika program bermasalah, kelompok yang sama juga paling cepat merasakan dampaknya.
Di sisi lain, mahasiswa dan aktivis menghadapi dilema baru. Mereka ingin mengkritik kebijakan publik, tetapi juga menghadapi risiko tekanan sosial hingga ancaman keamanan.
Antara Politik, HAM, dan Persepsi Publik
Pemerintah melihat MBG sebagai simbol negara hadir. Sementara kritik melihatnya sebagai kebijakan yang masih perlu pengawasan ketat. Perdebatan ini kemungkinan akan terus berlangsung, terutama menjelang momentum politik dan ekonomi besar dalam beberapa tahun ke depan.
Pada akhirnya, polemik ini membuka pertanyaan yang lebih besar apakah program sosial cukup dinilai dari niat baik negara, atau harus diuji ketat lewat dampak nyata di lapangan?
Karena dalam politik kebijakan sosial, niat baik selalu terdengar indah. Tetapi rakyat biasanya menilai dari satu hal sederhana apakah hidup mereka benar-benar berubah. @dimas
