Tabooo.id: Deep – Selasa pagi, di kamar kos sederhana di Yogyakarta, Tiyo Ardianto menatap layar ponselnya dengan jantung berdebar. Notifikasi WhatsApp dari nomor asing berkode Inggris kembali muncul. Pesan itu menuduhnya sebagai “agen asing” dan memperingatkan potensi penculikan.
“Saya hanya menyuarakan kebenaran,” gumam Tiyo. Layar ponsel itu langsung memicu campuran rasa takut dan marah. Saat itu juga, alarm batin seorang mahasiswa berbunyi keras.
Tiyo, Ketua BEM di Universitas Gadjah Mada, baru saja mengirim surat terbuka bersama rekan-rekannya. Surat itu secara langsung mengkritik kebijakan Prabowo Subianto. Mereka menuntut perhatian lebih pada pendidikan, kesejahteraan rakyat, serta perlindungan batas konstitusi.
Namun, setelah surat itu beredar, ancaman justru muncul. Pesan intimidasi itu tidak hanya menakut-nakuti, tetapi juga membuka sisi gelap tekanan terhadap mahasiswa kritis.
Tekanan Politik dan Kebijakan Negara
Dalam konferensi pers daring bersama Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik, Tiyo menyampaikan kritik keras. Ia menilai pemerintah menunjukkan sikap defensif terhadap kritik publik.
Selain itu, ia menyoroti perubahan aturan batas usia capres-cawapres melalui Mahkamah Konstitusi. Putusan itu membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka maju dalam kontestasi nasional.
Di sisi lain, Tiyo juga menilai program makan bergizi gratis belum menyentuh akar persoalan pendidikan. Ia mencontohkan tragedi siswa SD di Ngada yang meninggal karena tekanan ekonomi. Kasus itu menunjukkan ironi negara mengalokasikan anggaran besar, tetapi sebagian anak masih kesulitan membeli alat tulis.
Anggaran Besar dan Prioritas yang Dipertanyakan
Mahasiswa kemudian mempertanyakan arah prioritas negara. Pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp16,7 triliun untuk agenda perdamaian internasional, sementara banyak keluarga masih kesulitan membiayai pendidikan dasar.
Menurut Tiyo, persoalannya bukan sekadar angka. Ia menilai pemerintah harus menentukan prioritas secara jelas: rakyat atau simbolisme global. Oleh sebab itu, ia menyebut kebijakan tersebut sebagai paradoks pembangunan.
Selain itu, ia menilai tekanan terhadap suara kritis sering muncul saat kebijakan dipertanyakan. Karena itu, mahasiswa yang berbicara terbuka harus menghadapi risiko nyata.
Ketakutan Kolektif di Kalangan Mahasiswa
Ancaman digital tidak hanya menyasar Tiyo. Banyak mahasiswa lain juga menerima pesan intimidasi. Akibatnya, sebagian mahasiswa mulai merasa takut menyampaikan kritik secara terbuka.
Riko, aktivis mahasiswa lain, mengakui tekanan tersebut. Ia menegaskan bahwa risiko selalu ada, tetapi diam bukan solusi.
Sementara itu, Natalius Pigai menegaskan pemerintah tidak menekan mahasiswa. Ia juga menyatakan aparat akan menelusuri nomor pengirim ancaman.
Meski begitu, mahasiswa menilai persoalan utamanya bukan hanya pelaku. Mereka mempertanyakan mengapa intimidasi terhadap kritik bisa terus muncul.
Ketegangan Demokrasi Modern
Kasus ini memperlihatkan konflik klasik antara kekuasaan dan kritik publik. Secara formal, sistem terlihat demokratis. Namun, dalam praktiknya, tekanan sosial dan politik tetap muncul terhadap suara yang berbeda.
Selain itu, intimidasi tidak selalu berbentuk kekerasan fisik. Sistem bisa menekan melalui ketakutan psikologis, stigma sosial, dan tekanan digital.
Akibatnya, mahasiswa menilai demokrasi tidak hanya soal aturan, tetapi juga soal keberanian menjaga ruang kritik.
Suara yang Tidak Mau Padam
Di kamar kosnya, Tiyo kembali menatap layar ponsel. Ancaman itu masih tersimpan. Namun, ia tetap memilih berbicara.
Ia menulis pesan sederhana: perjuangan mahasiswa bertujuan mengingatkan negara, bukan menakut-nakuti siapa pun.
Kini, publik menyaksikan tarik-menarik antara kekuasaan dan kritik. Jika suara mahasiswa memicu ancaman, maka pertanyaan besar muncul bagaimana demokrasi bisa tumbuh jika keberanian berbicara selalu dibayangi ketakutan?
Pada akhirnya, demokrasi tidak hanya diuji oleh hukum atau institusi. Demokrasi diuji oleh keberanian manusia yang memilih tetap bersuara. @dimas
