Setiap tahun PPDB datang dengan sistem Zonasi Pendidikan, banyak rumah berubah jadi ruang rapat darurat. Orang tua membuka portal sekolah, membandingkan radius zonasi, lalu menghitung peluang anak mereka seperti sedang membaca angka taruhan. “Kalau nggak masuk negeri, nanti gimana?”
Tabooo.id – Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun bagi banyak keluarga, pertanyaan itu terasa seperti alarm masa depan. seakan mereka mempertanyakan apakah zonasi pendidikan ini tepat dan adil mengingat jomplangnya mut dan kualitas sekolah yang berbeda.
Tahun 2026, pemerintah memperketat sistem zonasi pendidikan. Kemendikdasmen langsung menghubungkan data kependudukan dengan sistem pusat. Celah manipulasi alamat makin sempit. Praktik titip KK mulai kehilangan tenaga. Sistem juga langsung membaca anomali data domisili.
Namun di tengah disiplin digital itu, publik mulai mengajukan pertanyaan yang lebih besar apakah negara benar-benar meratakan kesempatan pendidikan, atau hanya merapikan distribusi murid?
Dari Niat Baik ke Drama Tahunan
Pada 2017, pemerintah meluncurkan sistem zonasi untuk memutus stigma sekolah favorit. Saat itu, pemerintah ingin menghentikan penumpukan siswa berprestasi di sekolah tertentu.
Logikanya sederhana. Anak sekolah dekat rumah. Sekolah berkembang lebih merata. Kota juga tidak semakin macet karena mobilitas siswa lintas wilayah.
Di atas kertas, gagasan ini terlihat masuk akal. Namun kenyataan di lapangan bergerak berbeda.
Karena masalah pendidikan Indonesia bukan sekadar soal siapa masuk sekolah mana. Masalah utamanya ada pada kualitas sekolah yang belum benar-benar setara.
Negara Meratakan Murid, Tapi Belum Tuntas Meratakan Mutu
Di banyak kota, orang tua masih mengenal istilah “sekolah favorit”. Pemerintah memang terus mendorong pemerataan. Namun masyarakat tetap melihat perbedaan kualitas guru, fasilitas, budaya belajar, dan prestasi sekolah.
Karena itu, orang tua tidak sekadar mengejar gedung sekolah. Mereka mengejar peluang hidup anaknya.
Pengamat pendidikan Prof. Ubaid Matraji berulang kali mengingatkan bahwa pemerataan akses harus berjalan bersama pemerataan kualitas.
“Kalau kualitas sekolah belum setara, masyarakat tetap akan mencari sekolah yang dianggap terbaik.”
Kalimat itu terasa relevan setiap musim PPDB datang.
Sebab banyak orang tua sebenarnya tidak takut pada sistem zonasi. Mereka takut anaknya kehilangan akses menuju sekolah yang menurut mereka memberi peluang lebih besar.
Ketika Alamat Rumah Terasa Lebih Penting dari Prestasi
Tahun ini, pemerintah mewajibkan KK terbit minimal satu tahun sebelum pendaftaran. Sistem juga menuntut sinkronisasi NIK dengan Dapodik. Operator langsung memverifikasi data melalui Dukcapil.
Masalahnya, banyak keluarga merasa sistem terlalu bergantung pada alamat rumah. Anak dengan nilai tinggi bisa tersingkir hanya karena rumahnya lebih jauh beberapa ratus meter. Sebaliknya, siswa lain bisa lolos karena tinggal lebih dekat.
Di atas kertas, sistem ini terlihat adil. Namun rasa adil tidak selalu terasa sama di ruang keluarga.
Sosiolog Prof. Imam Prasodjo pernah menegaskan bahwa pendidikan menjadi tangga mobilitas sosial paling penting.
“Pendidikan adalah jalan untuk mengubah kehidupan sosial masyarakat.”
Karena itu, ketika akses sekolah terasa terbatas, kecemasan keluarga ikut naik.
Pemerintah Bergerak Cepat, Tapi Publik Masih Menunggu
Pemerintah tentu punya alasan kuat. Kemendikdasmen ingin menghapus kesenjangan akses pendidikan. Pemerintah juga ingin menyebarkan kualitas pendidikan secara lebih merata.
Dalam jangka panjang, pemerintah berharap semua sekolah tumbuh bersama. Guru menyebar lebih adil. Fasilitas meningkat. Kualitas siswa tidak lagi menumpuk di sekolah tertentu.
Visi itu terdengar masuk akal. Namun publik masih menyimpan satu pertanyaan besar.
Kenapa negara meminta masyarakat percaya pada pemerataan, kalau kualitas sekolah belum benar-benar terasa sama?.
Kritik ini tidak berarti zonasi gagal. Kritik ini juga tidak menuduh pemerintah salah arah. Masalahnya mungkin terletak pada ritme perubahan.
Negara bergerak cepat mengatur distribusi murid. Namun negara belum bergerak secepat itu dalam meratakan kualitas sekolah.
Ini Bukan Sekadar PPDB
Di balik drama KK, GPS rumah, dan ranking zonasi, ada persoalan yang jauh lebih besar kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.
Kalau semua sekolah punya kualitas yang sama, orang tua mungkin tidak akan panik.
Kalau semua sekolah benar-benar setara, istilah sekolah favorit mungkin sudah lama hilang. Namun realitas berkata lain.
Masyarakat masih melihat perbedaan kualitas. Mereka masih membaca reputasi sekolah sebagai penentu masa depan.
Zonasi akhirnya memperlihatkan satu kenyataan penting negara sedang mencoba meratakan pendidikan di sistem yang kualitasnya belum sepenuhnya rata.
Lalu pertanyaannya sekarang sederhana apakah kita sedang membangun pendidikan yang benar-benar setara, atau baru merapikan antrean menuju ketimpangan yang sama?. @teguh
