Tabooo.id: Vibes – Kisah lama tentang Jawa selalu memunculkan satu gambaran kuat pulau tropis dengan hutan pekat, pelabuhan ramai, dan pejabat kolonial yang tampak rapi namun sibuk memasukkan uang suap ke kantong mereka. Bila media sosial sudah hidup pada abad ke-19, nama Herman Willem Daendels kemungkinan besar akan viral sebagai “Gubernur Jenderal super galak yang datang dari Eropa untuk menertibkan birokrasi Nusantara” versi kuno dari meme “admin baru, aturan baru”.
Daendels menerima mandat resmi pada 29 Januari 1807. Raja Louis Napoleon adik Napoleon Bonaparte langsung menugasinya dua hal mempertahankan Jawa dari Inggris dan membersihkan sistem administrasi yang saat itu lebih mirip warung tanpa kasir, tempat siapa pun bebas mengambil uang.
Menurut penelitian Djoko Marihandono, birokrasi Jawa sudah runtuh total. Pegawai kehilangan moral, aturan longgar, dan pejabat di semua level mencari cara tambahan untuk mempertebal penghasilan. Mereka melakukan perdagangan gelap, menahan pembayaran, hingga memungut biaya kasar dari penduduk. Semua itu berlangsung tanpa rasa bersalah.
Lebih parah lagi, pejabat tinggi yang seharusnya mengawasi malah ikut menikmati keuntungan ilegal. Djoko menulis, “Keburukan menutupi keburukan.” Upaya perbaikan selalu mandek karena akar masalah justru melekat pada elite pemerintahan.
Masuk Daendels, si Tangan Besi
Ketika tiba di Jawa pada 1808, Daendels tidak membuka ruang kompromi. Ia hadir seperti badai. Rosihan Anwar mencatat bahwa ia langsung menghadapi korupsi sistemik sebelum isu perang atau keamanan. Ia menetapkan aturan tegas pejabat dilarang berdagang, menerima hadiah, atau menebang kayu sembarangan. Ia juga menyeragamkan timbangan barang dan mengatur bobot minimum. Dunia administrasi yang sebelumnya longgar mendadak menjadi kaku.
Namun, Daendels tidak hanya melarang. Ia menawarkan solusi meningkatkan gaji pejabat. Ia percaya gaji rendah mendorong korupsi. Pada masa VOC, bupati bahkan tidak menerima gaji, hanya sebidang tanah. Tidak mengherankan bila mereka mencari cara bertahan di luar jalur.
Daendels mengubah itu. Ia memberi pegawai gaji tetap dalam ringgit. Gezaghebber di Surabaya menerima 20.000 ringgit setahun. Prefek di Semarang mendapat jumlah serupa, sedangkan pejabat di Gresik menerima 10.000 ringgit. Baginya, negara perlu membayar aparatur dengan layak bila ingin birokrasi yang bersih.
Namun, ia juga menegaskan batasnya korupsi di atas 3.000 ringgit berujung hukuman mati. Ia melarang pejabat pribumi menerima “uang bekti”, dan setiap pelanggaran langsung berujung pemecatan atau hukuman pidana tanpa kompromi.
Tangan Besi yang Tidak Ragu Mengayun
Frederik de Haan merekam berbagai tindakan keras Daendels. Ia pernah menahan sekelompok orang selama dua minggu karena mereka menolak membayar kursi dalam perjalanan darat. Bagi Daendels, aturan bukan sekadar teks, melainkan perintah mutlak.
Ia juga memiliki wewenang mengubah vonis pengadilan. Pada 1808, seorang kapten di Cirebon memukuli penduduk hingga dua orang tewas. Setelah diselidiki, ia juga menjual persediaan beras dan memakai pasukan demi keuntungan pribadi. Daendels langsung memecatnya. Jabatan, baginya, tidak pernah boleh menjadi tameng.
Di Solo, seorang Residen mencuri harta pangeran yang wafat senilai 39.800 ringgit. Ia berdalih bahwa barang itu jaminan bagi keluarga pangeran. Daendels tidak menerima alasan itu dan memecatnya pada 31 Januari 1809.
Kasus lain muncul ketika seorang kapten artileri merampas kuda mantri. Daendels memerintahkan kapten itu mengembalikan harga kuda dua kali lipat. Ia bahkan mengumumkan perintah itu ke seluruh pasukan sebagai peringatan.
Sementara itu di Surabaya, seorang petugas pengadilan tinggi memeras tahanan Cina hingga 1.000 ringgit. Daendels menilai ia melanggar sumpah jabatan dan mengusirnya dengan kapal keluar dari koloni.
Ia juga menghukum prefek Ujung Timur dengan kurungan 14 hari karena mengambil keputusan sepihak tanpa melapor. Prefek itu ditempatkan dalam pengawasan ketat dan tidak boleh keluar. Bagi Daendels, pejabat tetap harus tunduk aturan.
Daendels Hari Ini: Cermin, Bukan Kenangan
Fenomena ini terasa akrab hari ini. Meski dua abad berlalu, bayangan Daendels masih muncul di ruang publik modern. Negara terus berupaya tampil bersih, tetapi godaan kekuasaan berkeliaran dalam sistem. Publik memuja pejabat tegas, namun cepat kecewa ketika ketegasan itu berubah menjadi sandiwara.
Yang menarik, Daendels tidak hanya mengandalkan ancaman. Ia membangun struktur mulai dari sistem gaji, aturan bobot, hingga administrasi. Ia percaya perbaikan moral tidak cukup tanpa desain pemerintahan yang kuat.
Di era sekarang, perdebatan tentang gaji pejabat, hukuman koruptor, hingga reformasi birokrasi terus berulang. Kadang terasa seperti sejarah memutar ulang bab lama, hanya panggungnya bergeser dari Batavia ke timeline digital.
Jejak di Jalan Panjang
Nama Daendels terus muncul setiap kali Indonesia bicara tentang disiplin dan integritas. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan tanpa moral menghasilkan kekacauan, sementara moral tanpa sistem hanyalah idealisme kosong.
Sejarah memang tidak pernah pergi. Ia menunggu untuk dibaca ulang melalui arsip, meme, maupun ironi kehidupan hari ini. Pada akhirnya, negara yang ingin bersih harus berani menertibkan diri sebelum menertibkan rakyatnya. @dimas
