Pengesahan UU Ketenagakerjaan memunculkan pertanyaan tentang efektivitas perlindungan pekerja, mulai dari upah layak, kepastian kerja, hingga jaminan sosial dan kesejahteraan.
Tabooo.id – Pengesahan undang-undang ketenagakerjaan semestinya membawa harapan baru bagi pekerja. Namun, perubahan aturan belum tentu langsung memperbaiki kehidupan jutaan orang yang setiap hari bekerja, tetapi masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Pada 6 Oktober 2026, DPR disebut mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mendasar apakah aturan baru tersebut benar-benar memperkuat kesejahteraan pekerja atau sekadar memberi nama baru pada persoalan lama?
Tantangan ketenagakerjaan Indonesia tidak berhenti pada ketersediaan lapangan kerja. Pekerja juga membutuhkan upah layak, kepastian penghasilan, perlindungan sosial, dan kesempatan meningkatkan taraf hidup. Ketika seseorang sudah bekerja tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, pemerintah perlu mengevaluasi arah kebijakannya.
Ketika Pekerjaan Tidak Menjamin Kehidupan Layak
Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sering menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan. Keduanya memang penting, tetapi belum cukup untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat secara utuh.
Ekonomi dapat tumbuh tanpa menjamin seluruh pekerja menikmati hasilnya. Perusahaan mungkin meningkatkan produksi dan memperluas usaha, sementara sebagian pekerja masih menerima penghasilan yang sulit mengejar kenaikan biaya hidup.
Situasi ini memperlihatkan jurang antara memiliki pekerjaan dan menikmati pekerjaan yang layak. Seseorang bisa bekerja setiap hari, tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, menabung, atau menghadapi keadaan darurat.
Laporan Bank Dunia Indonesia Growth and Jobs Report: Running Faster, for Longer (2025) membahas pentingnya pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bagi Indonesia. Namun, keberhasilan pasar kerja tidak cukup dinilai dari jumlah orang yang memperoleh pekerjaan. Produktivitas, kualitas pekerjaan, dan kemampuan pekerja meningkatkan pendapatan juga menentukan hasil pembangunan.
Karena itu, pemerintah perlu memperluas ukuran keberhasilan. Selain menghitung jumlah orang yang bekerja, pemerintah harus menilai kecukupan upah, jaminan sosial, keamanan kerja, dan peluang peningkatan keterampilan.
Lapangan Kerja Bukan Sekadar Urusan Kepastian Hukum
Undang-undang menetapkan hak, kewajiban, dan hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja. Namun, regulasi tidak bekerja sendirian. Kondisi ekonomi, kemampuan perusahaan menciptakan pekerjaan berkualitas, dan ketegasan pengawasan turut menentukan efektivitasnya.
Produktivitas menjadi salah satu persoalan penting. Pekerjaan dengan produktivitas rendah biasanya memiliki ruang terbatas untuk meningkatkan pendapatan. Akibatnya, penambahan jumlah pekerjaan belum tentu memperbaiki kesejahteraan pekerja secara berarti.
Kajian Bank Dunia dan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), termasuk OECD Economic Surveys: Indonesia 2024, memberikan konteks untuk memahami tantangan struktural ekonomi Indonesia. Tantangan tersebut menuntut kebijakan yang melampaui perubahan aturan ketenagakerjaan.
Pemerintah perlu menghubungkan perlindungan pekerja dengan peningkatan keterampilan, produktivitas, penciptaan pekerjaan formal, dan dukungan bagi usaha yang menyediakan pekerjaan berkualitas. Tanpa langkah terpadu, regulasi berisiko hanya mengatur hubungan kerja tanpa menyelesaikan akar persoalan.
Pertumbuhan ekonomi juga harus membuka kesempatan yang lebih luas. Pekerja muda, masyarakat berpendidikan rendah, dan kelompok yang bekerja di sektor berproduktivitas rendah membutuhkan akses nyata untuk meningkatkan kemampuan serta pendapatan.
Hak di Atas Kertas, Keberanian yang Terbatas
Hak pekerja tidak cukup tercantum dalam undang-undang. Mereka harus dapat menggunakan hak tersebut tanpa takut kehilangan sumber penghidupan.
Aturan ketenagakerjaan dapat menjamin upah sesuai ketentuan, perlindungan kerja, dan kesempatan menyampaikan keberatan. Namun, pekerja tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang dengan pemberi kerja.
Bagi seseorang yang mengandalkan satu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kehilangan pekerjaan bukan sekadar persoalan karier. Keputusan itu dapat mengganggu pembayaran sewa rumah, biaya pendidikan anak, kebutuhan pangan, hingga akses kesehatan.
Ketergantungan ekonomi seperti ini membuat sebagian pekerja memilih diam ketika menghadapi persoalan di tempat kerja. Mereka mungkin mengetahui haknya, tetapi khawatir kehilangan pendapatan jika memperjuangkannya.
Negara perlu menjawab persoalan tersebut melalui pengawasan ketenagakerjaan yang tegas, mekanisme pengaduan yang mudah diakses, bantuan hukum, dan perlindungan dari tindakan balasan. Pekerja tidak seharusnya menanggung sendiri risiko ketika memperjuangkan haknya.
Serikat pekerja dan perundingan kolektif juga memegang peran penting. Keduanya dapat membantu menyeimbangkan hubungan industrial agar pekerja memiliki ruang yang lebih kuat untuk menyampaikan kepentingannya.
Tanpa pelaksanaan yang konsisten, undang-undang hanya menawarkan perlindungan formal. Negara harus memastikan pekerja memiliki kemampuan nyata untuk mempertahankan hak, bukan sekadar membaca hak tersebut dalam dokumen hukum.
Pekerja Informal Tidak Cukup Hanya Dipertahankan
Besarnya sektor informal menambah kompleksitas persoalan ketenagakerjaan Indonesia. Kelompok ini mencakup pekerja mandiri, buruh harian, hingga orang yang bekerja tanpa kepastian pendapatan dan perlindungan memadai.
Persoalannya tidak hanya menyangkut hubungan antara perusahaan dan karyawan. Banyak orang mencari nafkah melalui pekerjaan yang tidak menyediakan penghasilan tetap, jaminan sosial, atau perlindungan ketika mereka kehilangan kemampuan untuk bekerja.
Bagi sebagian masyarakat, sektor informal menjadi jalan bertahan hidup ketika pekerjaan formal sulit dijangkau. Karena itu, pemerintah tidak bisa sekadar mendorong mereka masuk ke sektor formal tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan masing-masing.
Pekerja informal membutuhkan akses terhadap jaminan sosial, pelatihan keterampilan, dukungan usaha, serta kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Kebijakan juga harus menghindari biaya administrasi dan persyaratan yang justru memberatkan pekerja kecil.
Setiap kelompok membutuhkan pendekatan berbeda. Pekerja mandiri, pengemudi platform digital, buruh harian, dan pekerja usaha mikro menghadapi risiko serta kebutuhan yang tidak selalu sama.
Pemerintah perlu merancang perlindungan yang mampu menjangkau kelompok-kelompok tersebut. Jika kebijakan hanya berfokus pada pekerja formal, jutaan orang berisiko tetap berada di luar jangkauan perlindungan ketenagakerjaan.
Mengubah Ukuran Keberhasilan
Setelah DPR mengesahkan undang-undang, pekerjaan besar justru dimulai. Pemerintah harus membuktikan bahwa regulasi tersebut membawa perubahan nyata, bukan sekadar memperbarui bahasa hukum dan prosedur administratif.
Keberhasilan kebijakan perlu mencakup lebih dari jumlah orang yang bekerja atau perusahaan yang memenuhi persyaratan. Pemerintah juga harus memantau perkembangan upah riil, kepastian hubungan kerja, cakupan jaminan sosial, keselamatan kerja, dan akses penyelesaian perselisihan.
Data pengangguran dan rata-rata upah membantu menggambarkan kondisi pasar kerja, tetapi keduanya tidak menceritakan seluruh persoalan. Angka pengangguran, misalnya, tidak sepenuhnya mencerminkan keadaan orang yang sudah bekerja tetapi masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.
Begitu pula dengan kenaikan upah nominal. Pendapatan yang meningkat belum tentu memperbaiki kesejahteraan jika harga kebutuhan pokok naik lebih cepat. Karena itu, evaluasi kebijakan harus memperhatikan daya beli, stabilitas pendapatan, dan kemampuan pekerja menghadapi risiko ekonomi.
Pemerintah juga perlu melibatkan serikat pekerja, pengusaha, akademisi, dan masyarakat sipil dalam evaluasi. Publik harus dapat memeriksa data pelaksanaan, sedangkan pemerintah perlu menggunakan keluhan pekerja sebagai dasar untuk memperbaiki kebijakan.
Ukuran keberhasilan yang jelas akan membantu masyarakat menilai dampak undang-undang secara lebih objektif. Pemerintah tidak cukup menyatakan bahwa perlindungan telah meningkat. Pemerintah perlu menunjukkan siapa yang menerima manfaat, persoalan apa yang berhasil diatasi, dan kelompok mana yang masih tertinggal.
Perlindungan Harus Membuka Jalan Keluar
Pengesahan undang-undang ketenagakerjaan dapat menjadi awal perbaikan hubungan industrial. Namun, keberhasilan tidak ditentukan oleh pengesahan semata. Kualitas aturan, konsistensi pengawasan, kebijakan ekonomi, dan keberanian menindak pelanggaran akan menentukan dampaknya bagi pekerja.
Persoalan pekerja miskin memperlihatkan bahwa pekerjaan saja tidak selalu cukup untuk mengangkat seseorang dari kerentanan. Pendapatan yang rendah, perlindungan terbatas, dan sulitnya akses terhadap keterampilan dapat membuat seseorang terus bekerja tanpa memperoleh kemajuan berarti.
Pemerintah perlu menghubungkan perlindungan ketenagakerjaan dengan kebijakan yang meningkatkan produktivitas dan memperluas pekerjaan berkualitas. Pekerja harus memiliki kesempatan meningkatkan pendapatan, memperoleh jaminan sosial, dan memperjuangkan hak tanpa dihantui ancaman kehilangan penghidupan.
Pada akhirnya, kualitas sebuah undang-undang tidak ditentukan oleh nama yang terdengar menjanjikan atau panjangnya daftar pasal. Ukuran sesungguhnya terletak pada perubahan yang dirasakan orang-orang yang setiap hari mengandalkan tenaga dan waktunya untuk hidup.
Jangan sampai hukum hanya membuat pekerja lebih aman bertahan dalam kemiskinan. Hukum dan kebijakan ekonomi seharusnya membuka jalan agar mereka bisa keluar darinya. @dimas
