Di balik pintu rumah yang tertutup, pekerjaan rumah tangga sering berlangsung jauh dari pengawasan publik. Ruang domestik yang seharusnya aman kerap berubah menjadi ruang tekanan. Di sana, relasi kuasa antara majikan dan pekerja dapat memicu kekerasan yang luput dari perhatian negara.
Tabooo.id: Deep – Tragedi kematian seorang pekerja rumah tangga anak di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, muncul hanya sehari setelah DPR mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Peristiwa ini bukan sekadar kasus kriminal. Ia langsung menguji komitmen negara dalam melindungi pekerja domestik yang selama puluhan tahun bekerja di sektor paling tersembunyi dan paling rentan terhadap eksploitasi.
Kasus ini menimpa seorang pekerja rumah tangga (PRT) anak di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Hanya sehari setelah DPR mengesahkan undang-undang tersebut pada 21 April 2026, dua PRT perempuan melompat dari lantai empat rumah indekos tempat mereka bekerja pada Rabu (22/4/2026) malam.
Salah satu korban, D (15), meninggal dunia. Rekannya, R (26), selamat tetapi mengalami luka berat dan patah tulang setelah jatuh dari ketinggian sekitar 20 meter. Peristiwa ini langsung menarik perhatian publik. Negara baru saja mengakui profesi pekerja rumah tangga melalui hukum setelah perjuangan lebih dari dua dekade.
Namun tragedi ini menunjukkan kenyataan pahit. Hukum baru tidak otomatis menghentikan kekerasan yang selama ini terjadi di ruang domestik.
Eksploitasi di Balik Pintu Rumah
Kasus Bendungan Hilir memperlihatkan rapuhnya pengawasan negara di ruang domestik. Informasi awal menyebut kedua korban melompat karena tidak tahan menghadapi perlakuan majikan mereka yang berprofesi sebagai pengacara. Bangunan tempat mereka tinggal bahkan dilengkapi teralis dan kawat berduri.
Bagi aktivis pekerja rumah tangga, kondisi tersebut mencerminkan kekerasan struktural yang lama berlangsung tanpa pengawasan memadai.
Koordinator Jaringan Advokasi Nasional PRT, Lita Anggraini, menilai tragedi ini sebagai ironi setelah lahirnya regulasi perlindungan pekerja rumah tangga.
“Ini benar-benar miris. UU PPRT baru saja disahkan DPR, sudah ada PRT yang menjadi korban. Undang-undang ini menegaskan bahwa pekerja rumah tangga berhak atas perlindungan dan perlakuan yang tidak merendahkan martabat,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU PPRT juga menemukan indikasi tekanan sebelum kejadian. Informasi awal menyebut majikan menyita ponsel korban dan membatasi akses mereka keluar rumah. Dugaan kekerasan juga muncul dalam keterangan awal para pendamping korban.
Perwakilan koalisi, Jumisih, menilai tindakan melompat bukan sekadar kenekatan.
“Dalam situasi terdesak, tindakan korban merupakan upaya terakhir untuk menyelamatkan diri dari kondisi yang mengancam keselamatan mereka,” ujarnya.
Jika penyelidikan membuktikan dugaan tersebut, aparat dapat mengkategorikan kasus ini sebagai kekerasan berat terhadap pekerja rumah tangga. Kasus ini juga berpotensi berkaitan dengan penyekapan atau bahkan perdagangan orang.
Darurat Pekerja Anak di Sektor Domestik
Kematian D membuka persoalan lain yang tidak kalah serius: praktik pekerja anak di sektor domestik. Remaja berusia 15 tahun itu berasal dari Batang, Jawa Tengah. Ia berhenti sekolah untuk membantu ekonomi keluarganya.
Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap agen penyalur pekerja rumah tangga. Banyak perekrut masih beroperasi tanpa kontrol ketat.
Data Jaringan Advokasi Nasional PRT mencatat 2.641 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga di Indonesia sepanjang 2018–2023. Banyak korban berasal dari kelompok usia anak.
Menurut Lita Anggraini, kondisi tersebut menjadi alasan utama pembuat undang-undang menetapkan batas usia minimal 18 tahun bagi pekerja rumah tangga.
“Kasus di Benhil menunjukkan pelanggaran serius. Anak berusia 15 tahun sudah bekerja sebagai PRT. Padahal ia seharusnya masih berada di bangku sekolah,” katanya.
UU Baru dan Tantangan Implementasi
Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga menjadi tonggak penting dalam sejarah perlindungan pekerja domestik di Indonesia. Regulasi ini mengatur hak dasar pekerja rumah tangga, seperti upah, jam kerja, jaminan sosial, dan perlindungan dari kekerasan.
Namun tragedi Bendungan Hilir menunjukkan bahwa tantangan utama bukan pada pembentukan hukum, melainkan pada penerapannya.
Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme pengawasan baru. Pengurus lingkungan seperti RT dan RW ikut mendata serta memantau keberadaan pekerja rumah tangga di wilayahnya. Skema ini bertujuan menembus ruang domestik yang selama ini tertutup dari pengawasan publik.
“Pengawasan di tingkat RT dan RW sangat penting. Dalam kasus ini, bangunan tempat mereka tinggal bahkan terlihat seperti penjara,” kata Lita Anggraini.
Undang-undang ini juga mendorong keluarga pekerja untuk memantau kondisi anggota keluarganya. Jika keluarga tidak dapat menghubungi pekerja selama satu atau dua hari, mereka diminta segera melapor kepada aparat atau pengurus lingkungan.
Namun mekanisme ini tidak selalu berjalan efektif. Banyak pekerja rumah tangga yang merantau berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Kondisi tersebut membuat keluarga sulit memantau atau menghubungi mereka secara rutin.
Kekhawatiran Tekanan dan Lambannya Penegakan Hukum
Proses hukum dalam kasus ini juga memunculkan kekhawatiran. Informasi yang beredar menyebut polisi telah memeriksa terduga pelaku, tetapi belum menahan mereka.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU PPRT, Wina, menilai situasi ini berpotensi mengulang pola lama dalam penanganan kasus pekerja rumah tangga.
“Situasi ini memicu kekhawatiran akan berulangnya pola lama, yakni aparat lamban, timpangnya relasi kuasa, dan lemahnya keberpihakan pada korban,” ujarnya.
Tim advokasi dari Jaringan Advokasi Nasional PRT juga menghadapi hambatan ketika mencoba menemui korban yang selamat di rumah sakit. Pada saat yang sama, pihak yang memiliki relasi dengan pelaku justru mendapatkan akses.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran akan adanya pendekatan atau tekanan terhadap korban dan keluarganya.
Karena itu, organisasi masyarakat sipil meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bagi korban dan keluarganya.
Menolak Jalan “Damai” dalam Kasus Kekerasan Berat
Koalisi masyarakat sipil juga mengingatkan bahaya penggunaan mekanisme restorative justice dalam kasus ini. Penyelesaian damai berpotensi mengaburkan tanggung jawab pidana pelaku.
Jika pelaku menanggung biaya perawatan korban melalui negosiasi damai, proses hukum bisa melemah.
Karena itu, aktivis meminta negara menanggung biaya perawatan korban. Langkah ini menjaga proses hukum tetap berjalan tanpa tekanan terhadap korban atau keluarganya.
Banyak pihak juga menilai kasus ini bukan konflik privat. Peristiwa tersebut merupakan kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi anak.
Ujian Pertama bagi Negara
Bagi banyak aktivis, tragedi Bendungan Hilir menjadi tamparan keras setelah pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Sosial Republik Indonesia didesak segera mengambil langkah konkret. Negara diminta menanggung penuh biaya perawatan korban dan menyediakan layanan pemulihan psikososial.
Sementara itu, aparat penegak hukum harus mengusut kasus ini dengan pasal berlapis. Mereka dapat menggunakan UU PPRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta aturan tentang perdagangan orang.
Tragedi ini menegaskan satu hal. Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga bukan kasus tunggal. Ia merupakan persoalan struktural yang lama tersembunyi di ruang domestik.
Kini undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga sudah berlaku. Pertanyaan yang muncul bukan lagi apakah pekerja rumah tangga layak mendapat perlindungan, tetapi apakah negara benar-benar siap menegakkan perlindungan tersebut. @dimas
