Tabooo.id: Nasional – Awal 2026 dibuka dengan kabar pahit. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjaring dua kepala daerah dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026). Mereka adalah Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo. Dua daerah, dua pemimpin, satu hari.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun bereaksi. Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan menyebut kabar ini mengejutkan sekaligus memprihatinkan. Ia meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan. Namun, lebih dari itu, Kemendagri membaca kasus ini sebagai sinyal bahaya.
Dua OTT, Satu Pesan Keras
Menurut Benni, dua OTT di awal tahun bukan peristiwa biasa. Ia menyebutnya sebagai peringatan keras bagi kepala daerah lain agar menjauhi praktik korupsi. Pesannya jelas KPK masih bekerja, dan jerat hukum tidak pilih-pilih.
Di balik pernyataan normatif itu, terselip kegelisahan yang lebih dalam. Sebab, Maidi dan Sudewo bukan pejabat hasil penunjukan. Mereka lahir dari pilkada langsung. Dipilih rakyat. Diberi mandat penuh.
Pilkada Langsung, Integritas Belum Tentu Ikut Terpilih
Kemendagri secara terbuka menyinggung masalah rekrutmen kepala daerah. Benni menilai, kasus ini menjadi pelajaran pahit bagi demokrasi Indonesia. Pilkada langsung, katanya, tidak otomatis melahirkan pemimpin yang bersih dan berintegritas.
Ia bahkan mengakui, pembinaan dari Kemendagri dan lembaga lain akan selalu terbatas jika akar masalahnya ada pada niat. Jika sejak awal seseorang sudah berniat korupsi, sistem sebaik apa pun akan bocor.
Uang, Proyek, dan Pola Lama
Dalam OTT di Madiun, KPK menangkap Maidi bersama 14 orang lain. Penyidik menyita uang tunai ratusan juta rupiah. Dugaan sementara mengarah pada fee proyek dan pengelolaan dana CSR. Pola yang sudah akrab di telinga publik.
Sementara itu, di Pati, KPK juga menangkap Bupati Sudewo dalam OTT terpisah. KPK belum membuka detail perkara. Namun publik sudah terlanjur membaca tanda-tandanya. Biasanya, cerita soal uang dan kuasa tak pernah jauh berbeda.
Siapa Untung, Siapa Menanggung Beban
Jika dugaan ini terbukti, yang diuntungkan hanyalah segelintir elite dan jejaring proyek. Sebaliknya, yang menanggung beban adalah warga. Program terhambat. Anggaran bocor. Kepercayaan publik terkikis lagi.
Kemendagri boleh menyebut ini “warning”. Namun bagi masyarakat, ini lebih terasa seperti pengulangan. Demokrasi kembali diuji. Dan seperti biasa, rakyat hanya bisa berharap: semoga kali ini bukan sekadar prihatin, tapi juga perbaikan nyata.
Sebab jika OTT terus datang silih berganti, mungkin yang bermasalah bukan hanya oknumnya melainkan sistem yang terlalu sering memberi karpet merah pada niat buruk. (red)
