Saat dompet rakyat menipis, usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu kritik. Benarkah solusi korupsi cukup dengan remunerasi?
Tabooo.id – Di meja rapat parlemen, para kepala daerah meminta kenaikan remunerasi. Mereka beralasan beban kerja terus bertambah dan insentif yang lebih besar bisa menekan korupsi. Namun, di luar gedung parlemen, jutaan warga masih sibuk menghitung pengeluaran, menghadapi harga kebutuhan yang belum benar-benar bersahabat, dan menunggu pelayanan publik yang lebih baik.
Dua kenyataan itu bertemu dalam satu pertanyaan sederhana. Haruskah negara lebih dulu menaikkan gaji pejabat ketika banyak kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi?
Perdebatan itu menguat setelah Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama para ketua asosiasi pemerintah daerah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (30/7/2026). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian hadir dalam rapat tersebut dan menegaskan bahwa pemerintah perlu memberi dukungan kepada kepala daerah agar mampu menjalankan tugas secara optimal.
Menurut Tito, dukungan itu tidak hanya berbentuk anggaran operasional pemerintahan, tetapi juga remunerasi bagi kepala daerah.
Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Bursah Zarnubi, ikut memperkuat usulan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kepala daerah kini menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks. Mereka mengurus pembangunan, menyelesaikan konflik sosial, menangani persoalan lingkungan, hingga meredam sengketa pengelolaan sumber daya alam.
Namun, tidak semua pihak menerima logika tersebut.
Menteri Keuangan dan Tata Kelola Anggaran Kabinet Bayangan, Bhima Yudhistira Adhinegara, menolak usulan itu. Menurutnya, pemerintah justru perlu memusatkan perhatian pada pelayanan publik, bukan menaikkan penghasilan pejabat.
“Usulan kenaikan gaji tidak menunjukkan empati terhadap kondisi masyarakat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi,” kata Bhima, Jumat (31/7/2026).
Kabinet Bayangan merupakan koalisi masyarakat sipil yang membentuk struktur menyerupai kabinet pemerintahan. Kelompok ini berisi akademisi dan aktivis yang secara rutin mengkritisi berbagai kebijakan publik.
Korupsi Tidak Berasal dari Gaji Rendah
Pendukung kenaikan remunerasi beranggapan bahwa penghasilan yang lebih tinggi dapat mengurangi praktik korupsi kepala daerah.
Sebelumnya, Tito Karnavian juga menyampaikan gagasan agar kepala daerah memperoleh persentase dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia berharap skema itu mendorong para kepala daerah meningkatkan penerimaan daerah tanpa membebani masyarakat.
Bhima melihat persoalan itu dari sudut yang berbeda.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) tersebut menegaskan bahwa hingga kini belum ada penelitian yang membuktikan hubungan langsung antara gaji tinggi dan rendahnya tingkat korupsi.
Korupsi, menurutnya, tumbuh ketika pengawasan melemah, transparansi anggaran longgar, dan sistem akuntabilitas gagal bekerja.
“Masalah korupsi bukan hanya soal gaji. Celah pengawasan justru membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan,” ujarnya.
Bhima juga menolak alasan tingginya biaya politik dalam Pilkada sebagai pembenaran kenaikan remunerasi.
Menurutnya, kenaikan gaji hingga 50 persen pun tidak akan mampu menutup biaya kampanye yang harus dikeluarkan banyak kandidat.
Artinya, akar persoalan berada pada mahalnya biaya politik dan lemahnya tata kelola kekuasaan, bukan pada besaran penghasilan kepala daerah.
Negara Harus Menentukan Prioritas
Perdebatan ini akhirnya membawa publik pada persoalan yang lebih besar, yakni soal prioritas anggaran.
Saat pemerintah terus mengampanyekan efisiensi belanja negara, setiap tambahan anggaran memiliki konsekuensi.
Bhima menilai pemerintah lebih baik mengalokasikan dana untuk memperkuat pelayanan publik daripada meningkatkan penghasilan kepala daerah.
Masih banyak guru honorer yang menunggu kepastian kesejahteraan. Banyak daerah masih membutuhkan infrastruktur dasar yang layak. Ancaman kekeringan, kemiskinan, dan kesenjangan sosial juga belum benar-benar mereda.
Setiap rupiah yang masuk ke pos remunerasi pejabat berarti negara kehilangan kesempatan memperkuat layanan yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
Karena itu, Bhima menilai usulan tersebut bertentangan dengan semangat efisiensi yang selama ini pemerintah gaungkan.
Ini Bukan Sekadar Perdebatan Soal Gaji
Polemik ini sebenarnya melampaui angka dalam slip penghasilan kepala daerah.
Publik sedang menguji cara negara menentukan prioritas.
Apakah pemerintah ingin memperbaiki sistem pengawasan agar korupsi sulit terjadi? Ataukah pemerintah berharap kenaikan gaji mampu mengubah perilaku pejabat?
Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa banyak pelaku korupsi sudah menerima penghasilan besar. Namun, kesempatan, lemahnya pengawasan, dan tingginya biaya politik tetap mendorong penyalahgunaan kekuasaan.
Karena itu, kenaikan remunerasi tidak otomatis memperkuat integritas.
Justru sebaliknya, kebijakan itu berpotensi memperlebar jarak psikologis antara elite dan masyarakat ketika pemerintah masih meminta rakyat menerima berbagai kebijakan penghematan.
Empati Lebih Penting daripada Angka
Pada akhirnya, perdebatan ini tidak hanya membahas nominal gaji kepala daerah.
Perdebatan ini menguji keberpihakan negara.
Di tengah tekanan ekonomi, masyarakat tidak hanya menunggu pembangunan jalan, sekolah, atau layanan kesehatan. Mereka juga ingin melihat bahwa para pemegang kekuasaan memahami kesulitan yang mereka hadapi setiap hari.
Sebab kepercayaan publik tidak lahir dari besarnya remunerasi pejabat.
Kepercayaan tumbuh ketika pemerintah lebih dulu menunjukkan empati, memperkuat pengawasan, dan memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan yang lebih baik.
Ini bukan sekadar polemik kenaikan gaji kepala daerah. Ini adalah ujian tentang bagaimana negara menentukan siapa yang harus lebih dahulu dibantu ketika anggaran semakin terbatas. @dimas
