Reshuffle Prabowo mengubah sejumlah posisi strategis, dari Istana, kementerian, hingga Polri, dengan 18 pejabat baru untuk sisa masa pemerintahan 2024-2029.
Tabooo.id – Istana Negara kembali menjadi panggung pergeseran kekuasaan. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri, wakil menteri, serta pejabat lembaga negara dalam reshuffle Kabinet Merah Putih, Kamis (1/10/2026).
Di hadapan para pejabat yang dilantik, Prabowo membacakan sumpah jabatan. Mereka berjanji setia kepada UUD 1945 dan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan lurus. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta.
Namun, reshuffle kali ini tidak sekadar memindahkan nama dari satu kursi ke kursi lain. Sejumlah posisi strategis ikut berubah, mulai dari bidang politik-keamanan, luar negeri, industri, hilirisasi, hingga lingkaran inti Istana.
Listyo keluar dari Polri, masuk ke Istana
Salah satu pergeseran paling mencolok terjadi pada Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Setelah menjabat Kapolri, Listyo kini menjadi Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Ia menggantikan Dudung Abdurachman yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Pada saat yang sama, Komjen Pol Suyudi Ario Seto ditetapkan sebagai Kapolri baru. Komjen Wahyu Hadiningrat kemudian mengisi posisi Wakapolri.
Perubahan ini membuat satu rangkaian jabatan bergerak sekaligus.
Kapolri berganti. KSP berganti. Menko Polkam juga berganti.
Dengan kata lain, reshuffle tidak hanya menyentuh satu titik. Perubahan terjadi dalam rantai posisi strategis yang saling terhubung.
Sugiono bergeser, diplomasi mendapat wajah baru
Perubahan besar juga terjadi di Kementerian Luar Negeri.
Sugiono yang sebelumnya menjabat Menteri Luar Negeri kini menempati posisi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Posisi Menlu kemudian diisi Arrmanatha Christiawan Nasir, diplomat karier yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Luar Negeri.
Perubahan ini menarik karena terjadi pada kementerian yang berhadapan langsung dengan dinamika geopolitik.
Arrmanatha membawa pengalaman diplomatik ke kursi tertinggi Kementerian Luar Negeri. Reuters mencatat pengangkatannya berlangsung di tengah penataan ulang kabinet Prabowo pada 1 Oktober 2026.
Pergantian tersebut bukan sekadar pergantian figur.
Bagi Indonesia, siapa yang memimpin diplomasi menentukan bagaimana pemerintah membawa kepentingan nasional ke meja ASEAN, forum multilateral, dan hubungan bilateral.
Bahlil mendapat ruang koordinasi baru
Prabowo juga mengangkat Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Bahlil tetap terkait dengan Kementerian ESDM dalam susunan baru tersebut. Pemerintah sekaligus menempatkan agenda hilirisasi dan transisi energi dalam satu koordinasi.
Di atas kertas, ini memperlihatkan satu arah kebijakan yang semakin jelas: hilirisasi tidak lagi berdiri sebagai agenda sektoral.
Energi, industri, investasi, dan pengolahan sumber daya berada dalam satu orbit kebijakan.
Masalahnya, koordinasi yang lebih besar juga membawa tuntutan yang lebih besar.
Publik pada akhirnya tidak hanya membutuhkan struktur pemerintahan baru. Publik membutuhkan hasil.
Sarmuji masuk ke sektor industri
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji juga masuk ke kabinet sebagai Menteri Perindustrian.
Ia menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.
Pergantian ini menempatkan figur politik partai di salah satu sektor penting dalam agenda industrialisasi pemerintah.
Kementerian Perindustrian punya posisi strategis dalam persoalan manufaktur, investasi, tenaga kerja, dan hilirisasi.
Karena itu, perubahan pucuk pimpinan kementerian tersebut akan bersinggungan langsung dengan arah kebijakan industri nasional.
Jabatan ekonomi dan lembaga negara ikut bergerak
Reshuffle juga menyentuh sektor ekonomi.
Drajad Hari Wibowo dilantik sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara itu, Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman masuk sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Muhammad Saleh Mustafa menjadi Wakil Menteri Pertanian, sedangkan Irwan Meilano menjadi Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Di luar kementerian, Prabowo mengangkat Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional.
Ariyanto Wibowo menjadi Wakil Kepala BPKP. Muhammad Fadil Imran menjadi Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Sementara itu, Nuzran Joher dilantik sebagai Ketua Ombudsman RI dan Radian Syam sebagai anggota Ombudsman.
Ini bukan sekadar rotasi jabatan
Jika seluruh perubahan itu dilihat secara terpisah, reshuffle terlihat seperti pergantian personel biasa.
Tetapi jika disusun sebagai satu peta, gambarannya lebih besar.
Lingkaran Istana berubah. Polri berubah. Koordinasi politik-keamanan berubah. Diplomasi berubah. Industri berubah. Hilirisasi mendapat struktur koordinasi baru.
Ini bukan sekadar peristiwa pelantikan. Ini adalah penataan ulang sejumlah simpul penting pemerintahan.
Namun, struktur baru tetap akan diuji oleh pekerjaan lama.
Masalah ekonomi tidak otomatis selesai karena pejabat berganti. Reformasi agraria tidak otomatis berjalan karena lembaga mendapat kepala baru. Diplomasi tidak otomatis kuat karena seorang diplomat memimpin Kemlu.
Begitu pula keamanan tidak selesai hanya karena Kapolri baru dilantik.
Dampaknya buat publik
Bagi masyarakat, reshuffle baru terasa ketika keputusan di meja pemerintahan berubah menjadi sesuatu yang konkret.
Harga energi. Lapangan kerja. Investasi. Industri. Konflik agraria. Pelayanan publik. Diplomasi yang berdampak pada ekonomi.
Semua itu akan menjadi ukuran yang lebih nyata daripada susunan nama di papan jabatan.
Prabowo telah mengganti sejumlah pemain.
Sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa duduk di mana.
Pertanyaannya apa yang berubah setelah mereka duduk di sana? @dimas
