Tabooo.id: Global – Rencana Pemerintah Negara Bagian Melaka membangun jembatan hampir 48 kilometer yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia kembali memantik perdebatan. Proyek infrastruktur raksasa ini diklaim memangkas waktu tempuh Melaka-Indonesia menjadi sekitar 40 menit. Namun, di balik janji konektivitas cepat, muncul kekhawatiran soal kemampuan fiskal, risiko utang, dan beban yang berpotensi jatuh ke pundak publik.
Pemimpin oposisi Melaka, Dr Yadzil Yaakub, langsung mempertanyakan tujuan sekaligus kelayakan proyek yang masih berada pada tahap studi awal. Ia menilai pemerintah negara bagian terlalu jauh melangkah dengan ambisi besar, sementara kondisi keuangan Melaka justru masih rapuh.
Anggaran Terbatas, Utang Masih Menggantung
Menurut Yadzil, pemerintah negara bagian memang mampu membangun jembatan tersebut secara teknis. Namun, persoalan utama terletak pada pendanaan. Ia menegaskan bahwa keuangan Melaka sangat terbatas dan masih bergantung pada bantuan pemerintah federal di Putrajaya.
Sebagian besar pendapatan tahunan Melaka, kata Yadzil, habis untuk belanja operasional. Pada saat yang sama, negara bagian itu masih menanggung berbagai kewajiban utang, termasuk kepada pemerintah pusat. Dalam kondisi seperti ini, ia menilai wajar jika publik mempertanyakan kapasitas Melaka mengelola utang baru bernilai miliaran ringgit.
“Jika utang yang ada saja belum lunas, bagaimana pemerintah bisa meyakinkan rakyat bahwa mereka mampu mengelola utang baru dengan bijak?” ujar Yadzil, dikutip dari Free Malaysia Today, Selasa (15/12/2025).
Ia menambahkan, ketergantungan Melaka terhadap dana federal menunjukkan lemahnya kemampuan pembiayaan mandiri. Bahkan, untuk memperbaiki jalan negara bagian pun, pemerintah Melaka masih memerlukan sokongan pusat. Karena itu, Yadzil menyebut rencana membiayai jembatan lintas Selat Malaka sebagai langkah yang terlalu berani bahkan cenderung nekat.
Pemerintah Negara Bagian: Studi Jalan, Ekonomi Menyusul
Di sisi lain, Ketua Menteri Melaka Ab Rauf Yusoh menegaskan bahwa pemerintah tidak gegabah. Ia menyatakan Melaka baru akan memulai studi awal proyek pada Januari mendatang. Kajian tersebut mencakup aspek teknis, ekonomi, dan logistik sebelum proposal diajukan ke Majlis Perancangan Fizikal Negara (MPFN).
Pemerintah Melaka telah menyiapkan dana sekitar 500.000 ringgit Malaysia setara kurang lebih Rp2 miliar untuk membayar jasa konsultan. Setelah itu, pemerintah berencana membahas hasil kajian bersama otoritas Indonesia sebagai negara yang juga akan terdampak langsung oleh proyek ini.
Menurut Ab Rauf, jembatan sepanjang 47,7 kilometer yang menghubungkan Pengkalan Balak di Masjid Tanah dengan wilayah Indonesia berpotensi menciptakan dorongan ekonomi besar. Ia bahkan menyebut proyek ini sebagai calon simpul strategis baru yang akan berfungsi sebagai “gerbang dunia” penghubung Malaysia dan Indonesia.
Klaim Pertumbuhan Ekonomi dan Kawasan Industri Baru
Pemerintah negara bagian juga menyiapkan rencana lanjutan. Ab Rauf mengungkapkan rencana konversi sekitar 5.000 hektare lahan di Masjid Tanah menjadi kawasan industri baru. Kawasan ini dirancang untuk mendukung Pelabuhan Internasional Kuala Linggi dan pengembangan ekonomi biru.
Dengan demikian, pemerintah Melaka melihat jembatan ini bukan sekadar infrastruktur transportasi, melainkan pengungkit pertumbuhan ekonomi regional. Namun, klaim tersebut belum sepenuhnya meyakinkan semua pihak, terutama oposisi dan kelompok masyarakat yang khawatir pada konsekuensi jangka panjang.
Risiko Tol Mahal dan Lingkungan Terancam
Yadzil kembali mengingatkan risiko jika proyek ini mengandalkan skema pembiayaan swasta atau konsesi. Menurutnya, pola tersebut hampir selalu berujung pada tarif tol mahal yang membebani pengguna. Lebih jauh, ia menilai kegagalan konsesi bisa memaksa pemerintah turun tangan menyelamatkan proyek dengan dana publik.
Selain itu, ia meragukan manfaat ekonomi lintas batas, mengingat wilayah Indonesia yang akan terhubung bukan pusat ekonomi utama. Dalam skenario terburuk, kata Yadzil, rakyat Melaka tetap menanggung beban, sementara manfaat ekonomi tak kunjung terasa.
Di luar persoalan fiskal, ia juga menyoroti potensi dampak lingkungan terhadap garis pantai Melaka serta rekam jejak pemerintah negara bagian dalam mengelola proyek besar sebelumnya yang dinilai belum sepenuhnya meyakinkan.
Siapa Paling Terdampak?
Jika proyek ini berjalan, masyarakat Melaka menjadi kelompok paling terdampak. Mereka berpotensi menikmati konektivitas baru dan peluang ekonomi, tetapi sekaligus menanggung risiko kenaikan tarif, tekanan fiskal, dan dampak lingkungan. Publik Indonesia di wilayah yang terhubung pun ikut terdampak, baik dari sisi ekonomi maupun ekologis.
Refleksi: Jembatan Masa Depan atau Utang Masa Panjang?
Di atas kertas, jembatan Melaka-Indonesia menjanjikan kecepatan, konektivitas, dan pertumbuhan. Namun, di lapangan, pertanyaan dasarnya tetap sama apakah ini benar-benar investasi masa depan, atau sekadar monumen ambisi yang kelak diwariskan sebagai utang panjang kepada rakyat? @dimas
