Tabooo.id: Nasional – Tragedi tenggelamnya dua kapal di perairan Indonesia kembali menyorot lemahnya keselamatan transportasi laut. Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, meminta pemerintah berhenti mengabaikan peringatan cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Huda menyampaikan peringatan itu setelah kapal wisata KM Putri Sakinah tenggelam di perairan Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Sharandy of The Seas karam di perairan selatan Denpasar, Bali. Insiden di Pulau Komodo merenggut nyawa pelatih tim putri Valencia, Martin Carerras, bersama tiga anaknya.
Menurut Huda, pemerintah sebenarnya bisa mencegah tragedi tersebut. Ia menilai pengambil kebijakan gagal menjadikan peringatan dini sebagai dasar keputusan operasional.
“BMKG sudah memberi peringatan soal Bibit Siklon 96S sejak beberapa minggu lalu. Jika semua pihak meresponsnya dengan serius, tragedi ini tidak perlu terjadi,” ujar Huda kepada wartawan, Rabu (31/12/2025).
Peringatan Datang Lebih Dulu, Respons Tertinggal
Huda menegaskan BMKG sejak awal telah mengingatkan potensi angin kencang dan gelombang tinggi di Samudra Hindia. Namun, ia melihat banyak pihak lamban menindaklanjuti informasi tersebut, terutama di sektor transportasi laut.
Ia menyoroti keputusan operator KM Putri Sakinah yang tetap berlayar menuju Pulau Padar pada malam hari. Saat itu, laporan menunjukkan tinggi gelombang telah melampaui dua meter.
Karena itu, Huda meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bertanggung jawab penuh. Ia mendesak Kemenhub mengusut secara menyeluruh prosedur penerbitan izin berlayar di tengah cuaca ekstrem.
“Kenapa kapal tetap bisa lepas sandar dalam kondisi berisiko tinggi? Ini bukan soal teknis semata, tapi soal keselamatan manusia,” tegasnya.
Pariwisata Unggulan, Keamanan Masih Rentan
Huda mengingatkan Bali, NTB, dan NTT merupakan wajah pariwisata Indonesia di mata dunia. Setiap kecelakaan laut di wilayah ini langsung memengaruhi kepercayaan wisatawan internasional.
“Hilangnya nyawa wisatawan asing menjadi pukulan telak bagi citra keamanan pariwisata Indonesia,” ujarnya.
Dampaknya tidak berhenti di sektor pariwisata. Masyarakat lokal ikut merasakan efek berantai ketika kunjungan wisata menurun. Sektor jasa, transportasi, hingga UMKM turut terkena imbasnya.
Cuaca Ekstrem Belum Usai
Di sisi lain, BMKG memastikan Indonesia akan memasuki puncak musim hujan pada Januari hingga Februari 2026. Curah hujan diperkirakan meningkat signifikan di Sumatera bagian selatan, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
BMKG juga memantau sejumlah siklon dan bibit siklon di sekitar wilayah Indonesia, termasuk Siklon Bakung serta Bibit Siklon 93S dan 95S. Fenomena ini berpotensi memicu hujan ekstrem, angin kencang, dan gelombang tinggi.
Untuk menekan risiko, BMKG menjalankan operasi modifikasi cuaca di sejumlah wilayah. Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyebut langkah ini mampu menurunkan intensitas hujan sebelum awan mencapai kawasan padat penduduk.
“Modifikasi cuaca bisa menurunkan curah hujan sekitar 20 hingga 50 persen,” ujar Faisal dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025).
Negara Harus Hadir Lebih Cepat
Saat ini, BMKG bekerja sama dengan BNPB, BPBD, Basarnas, dan Kemenhub untuk memperkuat sistem informasi cuaca bagi transportasi darat, laut, dan udara. Namun, Huda mengingatkan bahwa teknologi dan sistem tidak akan berarti jika pengambil keputusan mengabaikan peringatan di lapangan.
Cuaca ekstrem memang tidak bisa dicegah. Namun, negara bisa menekan dampaknya jika mau bertindak lebih cepat. Jika peringatan hanya didengar setelah korban berjatuhan, maka tragedi serupa akan terus berulang. @dimas
