Tabooo.id: Deep – Bayangkan satu pagi sederhana kompor di rumah tidak menyala. Bukan karena lupa isi gas, tapi karena elpiji memang tidak tersedia. Ibu-ibu berhenti memasak. Pedagang gorengan menutup lapak. Warung makan gelap lebih cepat dari biasanya.
Kita sering mengira perang itu jauh di peta, di layar televisi, atau di timeline media sosial. Namun kali ini, konflik di Timur Tengah perlahan merayap masuk ke dapur kita sendiri.
Serangan sepihak Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang sudah berlangsung sebulan membuktikan satu hal perang tidak pernah sesederhana klaim politik. Presiden Donald Trump sempat menyebut konflik ini akan cepat selesai. Kenyataannya, Iran melawan. Dan ketika perang berlarut, dunia ikut menanggung akibatnya.
Ketika Minyak Berhenti, Dunia Ikut Tersendat
Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati kawasan yang kini terguncang. Ketika jalur itu terganggu, harga minyak langsung melonjak. Saat ini, harga sudah menembus 100 dolar AS per barel.
Angka ini bukan sekadar statistik ekonomi. Angka ini menjalar ke mana-mana. Harga bahan bakar naik. Ongkos transportasi ikut terdongkrak. Pada akhirnya, harga kebutuhan pokok ikut bergerak naik.
Bahkan di Amerika Serikat, harga bensin mencapai 8 dolar AS per gallon. Warga di sana mulai protes. Jika negara sebesar itu saja goyah, bagaimana dengan negara seperti Indonesia yang masih bergantung pada impor energi?
Di titik ini, inflasi bukan lagi ancaman teoritis. Ia sudah mulai terasa nyata.
Dari Energi ke Pangan: Efek Domino yang Tak Terhindarkan
Kenaikan harga energi tidak berhenti di sektor transportasi. Dampaknya merambat ke sektor lain, terutama pangan.
Produksi pupuk sangat bergantung pada energi. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi pupuk ikut naik. Akibatnya, petani menghadapi biaya tanam yang lebih mahal. Jika kondisi ini berlanjut, produksi pangan bisa menurun.
Di sinilah ironi besar muncul. Perang yang terjadi ribuan kilometer dari Indonesia berpotensi memicu kelaparan di tempat yang sama sekali tidak terlibat konflik.
International Energy Agency bahkan sudah mengingatkan bahwa krisis energi ini tidak akan selesai cepat. Sekalipun perang berhenti besok, dunia tetap butuh waktu setidaknya enam bulan untuk memulihkan fasilitas minyak dan gas yang rusak.
Artinya, dampaknya akan panjang. Dan kita belum sepenuhnya siap.
Indonesia di Tengah Tekanan: Antara Realisme dan Ambisi
Masalahnya menjadi lebih kompleks ketika kita melihat kondisi dalam negeri. Indonesia saat ini merupakan net importer minyak. Setiap hari, kita membutuhkan sekitar 1 juta barel untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar.
Jika harga minyak bertahan di angka 100 dolar AS per barel, kita harus mengeluarkan sekitar 100 juta dolar AS per hari. Dalam setahun, angka itu bisa mencapai 36,5 miliar dolar AS.
Namun, persoalannya bukan hanya soal uang. Bahkan jika dana tersedia, pasokan belum tentu ada. Elpiji, misalnya, sebagian besar masih kita impor dari Qatar. Jika Selat Hormuz terganggu, distribusi bisa macet total.
Memang, pemerintah mencoba mencari alternatif. Presiden Prabowo Subianto telah mengikat kerja sama dengan Amerika Serikat untuk pasokan energi, termasuk elpiji. Namun, solusi ini juga tidak tanpa masalah. Waktu pengiriman mencapai 43 hari. Biaya logistik pun jauh lebih mahal.
Dengan kata lain, kita hanya memindahkan risiko, bukan menghilangkannya.
Siapa yang Paling Terdampak?
Di atas kertas, ini terlihat seperti persoalan makroekonomi. Namun, dampaknya justru paling terasa di level bawah.
Ibu rumah tangga, pedagang kaki lima, dan pelaku usaha kecil menjadi kelompok paling rentan. Ketika elpiji langka, mereka kehilangan alat produksi utama. Ketika harga bahan pokok naik, margin keuntungan mereka menyusut bahkan bisa hilang.
Dalam situasi seperti ini, pilihan mereka sangat terbatas menaikkan harga (dan kehilangan pelanggan) atau tetap bertahan (dan merugi).
Lebih jauh lagi, jika krisis berlanjut, ancaman pengangguran akan meningkat. Dunia usaha bisa menahan ekspansi, bahkan melakukan efisiensi. Dan ketika pekerjaan hilang, masalah ekonomi bisa berubah menjadi masalah sosial.
Krisis yang Bisa Berlapis
Sejarah sudah memberi pelajaran. Krisis ekonomi jarang berdiri sendiri. Ia sering memicu krisis sosial, lalu merembet menjadi krisis politik.
Indonesia pernah mengalami itu pada 1998. Ketika harga melambung dan daya beli jatuh, kemarahan publik meningkat. Ketika kemarahan itu tidak terkelola, stabilitas ikut goyah.
Kini, bayang-bayang itu kembali muncul, meski dalam bentuk berbeda.
Karena itu, banyak pihak mendorong langkah realistis. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa dalam kondisi seperti ini, defisit anggaran sulit ditekan di bawah 3 persen tanpa penyesuaian.
Pilihan yang tersedia pun tidak banyak: melakukan penghematan, menurunkan target pertumbuhan, dan menjaga stabilitas.
Langkah ini mungkin tidak populer. Namun, dalam situasi krisis, popularitas bukan prioritas.
Antara Kepentingan Negara dan Kepentingan Rakyat
Di tengah tekanan ini, muncul dilema lain. Pemerintah perlu menjaga kepercayaan investor. Jika defisit melebar, risiko penurunan peringkat investasi bisa terjadi.
Namun di sisi lain, pemerintah juga harus melindungi masyarakat dari dampak langsung krisis.
Di sinilah keseimbangan diuji. Terlalu fokus pada stabilitas makro bisa mengorbankan rakyat kecil. Sebaliknya, terlalu fokus pada bantuan sosial bisa mengganggu kredibilitas fiskal.
Tidak ada pilihan yang benar-benar nyaman.
Penutup
Krisis ini mengajarkan satu hal dunia yang saling terhubung membuat jarak tidak lagi relevan. Perang di satu titik bisa mengguncang dapur di titik lain.
Dan di tengah semua itu, pertanyaan yang tersisa bukan lagi soal siapa yang menang atau kalah dalam perang.
Pertanyaannya lebih sederhana, tapi jauh lebih dekat ketika kompor tidak menyala dan harga melonjak, apakah negara benar-benar siap menjaga rakyatnya?
Atau, jangan-jangan kita baru sadar krisis itu nyata ketika nasi di piring mulai berkurang? @dimas
