Tabooo.id: Nasional – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mempercepat penyidikan kasus suap yang menjerat Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko. Pada Jumat (20/2/2026), penyidik memanggil 12 saksi kunci untuk mengungkap praktik jual beli jabatan dan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Penyidik memeriksa para saksi di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Madiun. Langkah ini menunjukkan keseriusan KPK dalam membongkar jaringan yang diduga menopang praktik korupsi tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penyidik memanggil anggota DPRD, kepala dinas, pejabat keuangan, aparatur sipil negara, hingga pihak swasta dan masyarakat umum. Mereka berasal dari lingkaran birokrasi yang menjalankan kebijakan publik setiap hari.
KPK belum mengungkap detail materi pemeriksaan. Namun, pemanggilan ini menandai upaya nyata untuk menelusuri aliran uang dan peran setiap pihak dalam kasus tersebut.
Suap Miliaran Rupiah untuk Mengamankan Kekuasaan
KPK menetapkan Sugiri sebagai tersangka pada November 2025. Penyidik menemukan dugaan bahwa Sugiri menerima uang suap untuk mempertahankan posisi Direktur RSUD Dokter Harjono Ponorogo.
Direktur rumah sakit, Yunus Mahatma, menyerahkan uang dalam beberapa tahap. Ia memberikan Rp400 juta pada Februari 2025. Ia kembali menyerahkan Rp325 juta antara April hingga Agustus 2025. Pada November 2025, ia mengirim Rp500 juta melalui perantara.
Selain itu, Sugiri menerima fee proyek sebesar Rp1,4 miliar dari rekanan rumah sakit. Penyidik juga menemukan dugaan gratifikasi tambahan sebesar Rp300 juta dari berbagai pihak.
Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian pejabat masih memperlakukan jabatan sebagai alat transaksi, bukan amanah pelayanan.
Dampaknya Langsung Menghantam Pelayanan Publik
Kasus ini tidak hanya menyangkut pejabat dan hukum. Kasus ini langsung memengaruhi masyarakat, terutama warga yang bergantung pada layanan rumah sakit daerah.
Rumah sakit daerah menjadi harapan utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ketika pejabat membeli atau mempertahankan jabatan dengan uang, kualitas pelayanan berisiko menurun.
Pejabat bisa lebih fokus mengembalikan “modal” daripada memperbaiki layanan.
Akibatnya, masyarakat kecil menanggung risiko paling besar. Mereka membutuhkan layanan kesehatan, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengubah sistem yang rusak.
KPK Kirim Sinyal Kuat ke Birokrasi Daerah
KPK terus mengembangkan kasus ini dan menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain. Penyidik berusaha memetakan jaringan, mengikuti aliran dana, dan mengungkap peran setiap aktor.
Langkah ini mengirim pesan tegas kepada pejabat daerah. Negara tidak akan membiarkan praktik korupsi tumbuh tanpa perlawanan.
Proses hukum masih berjalan, dan publik terus mengawasi setiap perkembangannya.
Pada akhirnya, kasus ini bukan hanya soal satu bupati atau satu rumah sakit. Kasus ini mencerminkan wajah birokrasi yang sesungguhnya.
Dan seperti biasa, rakyat hanya berharap satu hal sederhana pejabat berhenti memperdagangkan jabatan yang seharusnya mereka gunakan untuk melayani. @dimas
