Tabooo.id: Talk – Pernah jalan-jalan ke Malioboro, lalu tiba-tiba merasa seperti masuk mall raksasa di udara terbuka? Yap, itulah wajah Malioboro sekarang rapi, Instagramable, dan dipenuhi lampu Natal yang memikat wisatawan. Namun, tunggu dulu siapa yang membayar mahalnya harga “rapi” itu? Pedagang kaki lima dulu tersingkir, dan kini giliran pengamen. Memang, relokasi dan penataan terdengar manis di brosur Pemkot, tetapi nyatanya itu adalah bahasa politis untuk menyingkirkan siapa saja yang tidak sejalan dengan “visi modernisasi kota”.
Modernisasi selalu menyisakan korban. Di Malioboro, korban itu adalah para pengamen, seniman jalanan, bahkan waria yang hanya ingin mencari nafkah. Sementara Pemkot punya visi Malioboro cantik dan wangi, pertanyaannya siapa yang menimbang nilai seni, sejarah, dan budaya yang organik tumbuh di jalanan ini?
Sejarah yang Terabaikan
Dulu, pada era 1970-1980-an, Malioboro adalah laboratorium seni hidup. Seniman muda, penyair, dan musisi jalanan belajar melalui nglithih begadang, berdiskusi, dan mengasah rasa serta kepekaan terhadap manusia dan alam. Dari sinilah lahir nama-nama besar: WS Rendra, Sutardji Calzoum Bachri, Cak Nun, Ebiet G Ade, hingga Umar Kayam. Mereka memulai perjalanan kreatifnya bukan di panggung formal, tetapi di jalanan di Malioboro yang riuh, bebas, dan hidup.
Kini, forum ilmiah, pertunjukan spontan, dan kreativitas organik itu nyaris lenyap. Alih-alih menghargai akar budaya, Pemkot menata ulang jalanan demi kepentingan kapital dan pariwisata. Pengamen harus tampil “istimewa” dengan alat musik modern dan penampilan rapi. Kata “istimewa” itu ambigu istimewa menurut siapa? Wisatawan? Pemkot? Atau standar estetika yang justru mengabaikan esensi seni itu sendiri?
Pengamen: Lebih dari Sekadar Hiburan
Ambil contoh Wik-Wik Ambyar, seorang waria dengan alat musik seadanya dan suara pas-pasan. Ia harus menanggung hidup ibunya yang renta. Menurut audisi Pemkot, dia mungkin tidak cukup “cantik” untuk Malioboro versi baru. Namun, siapa yang peduli jika nada sumbangnya itu adalah satu-satunya mata pencaharian? Atau jika suara pas-pasannya justru menyimpan ekspresi, cerita, dan keberanian hidup yang otentik?
Mengamen bukan sekadar soal materi. Aktivitas ini adalah pencarian identitas, gaya hidup, bahkan lelono bertualang dalam kehidupan. Menghapus mereka dari jalanan berarti menyingkirkan cerita, kreativitas, dan pluralitas yang membuat Malioboro lebih dari sekadar tempat belanja.
Kota untuk Semua atau Hanya untuk Modal?
Pemkot ingin Malioboro cantik, wangi, dan Instagramable. Namun, di balik itu, tersimpan kepentingan ekonomi yang jelas melindungi bisnis besar fashion dan kuliner, sekaligus mengamankan kawasan bagi kelas tertentu. Sementara itu, pengamen, seniman jalanan, dan kelompok rentan lain terpinggirkan. Kota bukan hanya untuk modal. Kota juga untuk manusia yang hidup di dalamnya, termasuk mereka yang tidak masuk definisi “normal” versi pemerintah.
Seharusnya, pertumbuhan kota bisa inklusif. Pemerintah dan pengamen dapat duduk bersama membahas lokasi panggung, jam pertunjukan, dan cara menghibur tanpa kehilangan esensi seni. Alih-alih menormalisasi, mari beri ruang bagi yang berbeda karena keberagaman itulah yang membuat kota hidup.
Refleksi Tabooo: Biarkan Nada Sumbang Tetap Ada
Kalau kamu bertanya, “Mengapa Malioboro harus berubah?” Jawabannya sederhana modernisasi memang penting, tetapi jangan sampai menelan sisi manusiawi kota. Nada sumbang, alat musik seadanya, dan pengamen-pengamen kecil adalah denyut nadi Malioboro. Mereka menandai sejarah, budaya, dan kreativitas yang otentik.
Sebelum kita memuji Malioboro yang cantik dan rapi, mari lihat sisi lain yang terpinggirkan. Biarkan Wik-Wik Ambyar tetap bernyanyi. Biarkan suara sumbang tetap terdengar. Sebab kota yang adil bukan kota yang hanya menyenangkan mata turis, tetapi juga hati warga yang hidup di dalamnya.
Lalu, kamu di kubu mana Malioboro versi “cantik tapi steril” atau Malioboro yang hidup dan beragam? @dimas
