Tabooo.id: Deep – Malam itu sunyi. Namun, rasa takut tidak pernah benar-benar pergi.
Bagi sebagian orang, ancaman tidak datang dari gelap. Sebaliknya, ancaman justru muncul dari sistem yang seharusnya melindungi.
Kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus, kembali membuka luka lama. Bukan hanya soal kekerasan, melainkan juga soal cara kebenaran diperlakukan.
Ketika aparat menyebut motifnya “dendam pribadi”, publik langsung bereaksi. Lalu muncul pertanyaan apakah sesederhana itu?
Ketika Fakta Berhenti di Permukaan
Namun, Kontras tidak tinggal diam. Mereka langsung menggugat narasi tersebut.
Melalui investigasi mandiri, tim advokasi menemukan indikasi kuat bahwa serangan itu berlangsung secara terorganisasi.
Artinya, ini bukan emosi spontan. Sebaliknya, seseorang merancang aksi ini dengan rapi.
“Motif dendam pribadi berpotensi memutus rantai komando,” ujar perwakilan Kontras.
Pernyataan itu tidak berdiri sendiri. Sebaliknya, ia mengacu pada pola yang berulang dalam banyak kasus serupa.
Sayangnya, hukum sering berhenti di pelaku lapangan. Sementara itu, pihak yang diduga merancang atau memerintah justru tetap berada di luar jangkauan.
Impunitas yang Diam-diam Dinormalisasi
Sejak reformasi 1998, Indonesia terus bergerak menuju demokrasi. Namun, di saat yang sama, keberanian membongkar kebenaran sampai ke akar justru belum berkembang.
Akibatnya, banyak kasus pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis, hingga kekerasan negara berakhir tanpa kejelasan.
Peneliti Geoffrey Robinson menyebut kondisi ini sebagai impunitas. Dengan kata lain, pola lama ini terus berulang dan perlahan dianggap wajar.
Sebagai contoh, publik masih mengingat kasus penyiraman terhadap Novel Baswedan pada 2017.
Memang, aparat menghukum pelaku. Namun, hingga kini, publik masih mempertanyakan satu hal: siapa dalangnya?
Data Bicara, Kepercayaan Goyah
Di sisi lain, data menunjukan selama 2015–2024 memperlihatkan kondisi yang mengkhawatirkan.
Tingkat kepuasan publik terhadap penyelesaian kasus kekerasan aparat hanya mencapai 54,1 persen.
Sebaliknya, kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara umum justru melampaui 65 persen.
Dengan demikian, terlihat jelas adanya jurang kepercayaan.
Selain itu, masyarakat menilai hukum belum berjalan setara. Hukuman terasa ringan, proses kurang transparan, dan kebenaran seolah berhenti di tengah jalan.
Relasi Kuasa dan Ruang Kekerasan
Sementara itu, Benedict Anderson mengingatkan bahwa kekerasan negara selalu berkaitan dengan relasi kuasa dan mekanisme kontrol.
Dalam sistem yang lemah akuntabilitasnya, kekerasan tidak hanya muncul, tetapi juga berkembang.
Akibatnya, kelompok kritis menjadi paling rentan. Aktivis, pembela HAM, bahkan seniman bisa menjadi target.
Sebagai ilustrasi, kasus band Sukatani menunjukkan bagaimana kritik bisa berubah menjadi tekanan.
Lebih jauh lagi, masalah ini tidak hanya menyangkut kekerasan fisik. Pembatasan ekspresi juga merupakan bentuk kekerasan.
Jika kondisi ini terus terjadi, maka demokrasi perlahan kehilangan napasnya.
Ini Bukan Sekadar Kasus, Ini Pola
Oleh karena itu, apa yang terjadi pada Andrie Yunus bukan kejadian tunggal. Ini pola yang berulang.
Pertama, kekerasan muncul.
Kemudian, aparat menghukum pelaku lapangan.
Setelah itu, proses berhenti.
Padahal, publik membutuhkan jawaban yang lebih dalam. Siapa aktor intelektual di balik semua ini?
Selama pertanyaan itu tidak terjawab, impunitas akan terus hidup. Dan pada akhirnya, setiap kasus baru hanya akan mengulang cerita lama.
Dampaknya Bukan Hanya ke Korban
Lebih dari itu, ketidakadilan ini membawa dampak luas.
Memang, korban mengalami luka langsung. Namun, masyarakat juga merasakan dampaknya.
Perlahan, rasa takut tumbuh. Kemudian, keberanian mulai menyusut.
Akibatnya, orang berpikir dua kali sebelum bersuara. Kritik berubah dari hak menjadi risiko.
Di titik ini, demokrasi memang masih berjalan. Namun, maknanya mulai terkikis.
Sampai Kapan Kebenaran Setengah Jalan?
Karena itu, negara tidak cukup hanya menghukum pelaku lapangan.
Sebaliknya, negara harus berani membongkar siapa yang memerintah, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dilindungi.
Jika tidak, hukum hanya menjadi formalitas. Dan keadilan berubah menjadi ilusi.
Pada akhirnya, jika pola ini terus berulang, yang dipertaruhkan bukan hanya satu kasus.
Melainkan, masa depan demokrasi itu sendiri. @dimas
