KPK menyita uang Rp1,4 miliar dan emas dalam OTT di BNPB. Sebanyak 14 orang, termasuk Sekretaris Utama Rustian, menjalani pemeriksaan terkait dugaan korupsi pengadaan.
Tabooo.id: Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sekitar Rp1,4 miliar dan logam mulia emas dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
KPK juga mengamankan 14 orang untuk menjalani pemeriksaan. Mereka terdiri atas Sekretaris Utama BNPB Rustian, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan sejumlah pihak swasta.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan informasi tersebut di Yogyakarta, Selasa (13/10/2026). Ia menjelaskan bahwa penyidik masih menghitung uang tunai dan mendalami barang bukti lainnya.
“Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar Rp1,4 miliar rupiah,” kata Budi.
Saat ini, tim KPK memeriksa ke-14 orang tersebut secara intensif di Gedung Merah Putih KPK. Penyidik juga mendalami dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB.
Pengadaan BNPB Masuk Radar KPK
Fokus penyidikan kini mengarah pada proses pengadaan barang dan jasa. KPK perlu mengurai dugaan penyimpangan, menelusuri aliran uang, dan memetakan peran setiap pihak.
Namun, penyitaan uang dan emas belum membuktikan kesalahan orang yang menjalani pemeriksaan. Penyidik tetap harus menguji setiap bukti sebelum menarik kesimpulan hukum.
Di tengah proses tersebut, BNPB menyatakan dukungannya terhadap penegakan hukum. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, menegaskan bahwa lembaganya tidak akan mengintervensi penyelidikan maupun penyidikan.
“BNPB tidak akan melakukan intervensi dalam bentuk apa pun terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan APH,” kata Berton dalam keterangan tertulis, Selasa.
Selain itu, BNPB berkomitmen menyediakan data dan akses informasi sesuai ketentuan hukum. Pimpinan BNPB juga telah menginstruksikan Inspektorat Utama untuk menelusuri persoalan ini secara internal dan mengamankan dokumen terkait.
Berton turut mengingatkan masyarakat agar menghormati asas praduga tak bersalah. Ia meminta publik dan media menunggu hasil resmi penyelidikan serta menghindari spekulasi mengenai pihak-pihak yang terlibat.
Bukan Sekadar Uang dan Emas yang Disita
OTT ini memunculkan pertanyaan tentang pengawasan pengadaan di lembaga penanggulangan bencana. Pengadaan yang transparan dan akuntabel menjadi penting karena setiap belanja pemerintah menyangkut penggunaan uang negara dan pelaksanaan tugas publik.
Meski demikian, KPK belum mengungkap paket pengadaan yang menjadi objek perkara. Informasi mengenai nilai proyek, dugaan modus, dan asal uang yang disita juga belum tersedia dalam keterangan tersebut.
Karena itu, publik perlu membedakan fakta penyitaan dari dugaan korupsi yang masih KPK dalami. Uang dan emas yang ditemukan tidak otomatis berkaitan dengan dana bantuan bencana.
Lebih jauh, perkara ini menguji kemampuan pengawasan internal BNPB dalam mencegah potensi penyimpangan. Publik tidak hanya menunggu hasil penindakan, tetapi juga membutuhkan penjelasan tentang celah pengawasan yang mungkin muncul.
Kini, KPK perlu menjelaskan konstruksi perkara, menelusuri aliran uang, dan menguraikan peran setiap pihak berdasarkan bukti. Sementara itu, BNPB perlu memastikan pemeriksaan internal berjalan tanpa mengganggu proses hukum.
Sebab, kepercayaan publik menjadi bagian penting dalam penanggulangan bencana. Ketika dugaan korupsi muncul di lembaga yang bertugas menghadapi bencana, transparansi dan akuntabilitas menjadi tuntutan yang tidak bisa diabaikan. @dimas
