Meritokrasi digaungkan, tetapi dugaan jual-beli jabatan terus muncul. Ketika kompetensi kalah oleh uang, lobakrasi menggerogoti birokrasi.
Tabooo.id – Meritokrasi terdengar indah ketika orang membicarakannya di atas panggung.
Pejabat bicara tentang kompetensi. Akademisi membahas integritas. Pemerintah menyusun program tentang profesionalisme. Seminar digelar, survei dipaparkan, dan penghargaan diberikan.
Namun, di luar panggung, cerita lain terus muncul.
Kasus dugaan jual-beli jabatan, pungutan terhadap aparatur, hingga dugaan transaksi politik kembali mencuat. Situasi itu menghadirkan pertanyaan sederhana: apakah meritokrasi benar-benar berjalan, atau sekadar menjadi bahasa resmi kekuasaan?
Di sinilah ironi tersebut muncul.
Meritokrasi hidup dalam pidato, sementara lobakrasi tumbuh dalam praktik.
Istilah lobakrasi bukan konsep resmi dalam tata kelola pemerintahan. Istilah ini merupakan gagasan kritis yang menggabungkan kata loba dan krasi. Sederhananya, lobakrasi menggambarkan sistem kekuasaan yang memberi ruang besar kepada keserakahan, kepentingan pribadi, dan transaksi dalam menentukan siapa yang memperoleh jabatan.
Masalahnya, gejala tersebut bukan sekadar cerita di media.
Ketika Jabatan Mulai Punya Harga
Beberapa kasus sepanjang 2026 memperlihatkan pola yang membuat publik kembali bertanya tentang makna meritokrasi.
Di Pati, misalnya, muncul perkara dugaan transaksi terkait pengisian jabatan. Nilai yang disebut dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp125 juta hingga Rp150 juta.
Kuantan Singingi menghadirkan persoalan serupa dengan bentuk berbeda. Kasus dugaan pemberian fasilitas mewah, termasuk Toyota Land Cruiser 300 GR-S untuk Sekretaris Daerah, ikut menarik perhatian publik.
Sukoharjo juga menghadapi dugaan pemerasan terhadap aparatur dan organisasi perangkat daerah. Salah satu pernyataan yang mencuat bahkan berbunyi, “kowe mrene kan ora bayar.”
Kalimat itu terasa sederhana.
Namun, maknanya jauh lebih besar jika benar muncul dalam praktik kekuasaan. Pernyataan tersebut seolah menggambarkan jabatan sebagai sesuatu yang memiliki harga masuk.
Lantas, pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa yang menerima uang.
Pertanyaan yang lebih besar: sistem seperti apa yang memungkinkan jabatan berubah menjadi transaksi?
Bukan Sekadar Soal Uang
Publik sering melihat kasus korupsi dari angka kerugian negara.
Padahal, jual-beli jabatan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih panjang.
Ketika seseorang memperoleh posisi karena uang atau kedekatan, sistem tidak hanya kehilangan integritas. Birokrasi juga kehilangan kesempatan untuk menempatkan orang yang paling kompeten.
Bayangkan seorang aparatur yang memiliki kemampuan, pengalaman, dan rekam kerja baik.
Ia mengikuti aturan. Ia menunggu proses. Ia berharap kompetensi menjadi tiket untuk naik kelas.
Di saat yang sama, orang lain mungkin mencari jalan pintas melalui uang, koneksi, atau transaksi.
Pada titik itu, kompetensi kehilangan daya tawarnya.
Kerja keras pun terasa seperti permainan yang aturannya berubah di tengah pertandingan.
Lebih buruk lagi, kondisi tersebut dapat menciptakan lingkaran baru. Mereka yang membeli jabatan akan mencari cara untuk mengembalikan modal. Setelah memperoleh posisi, mereka bisa saja menggunakan kekuasaan untuk mencari keuntungan.
Akhirnya, kekuasaan tidak lagi bekerja untuk pelayanan publik.
Kekuasaan justru bekerja untuk membayar dirinya sendiri.
Angka Rp35 Triliun dan Pertanyaan yang Lebih Besar
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa dasar.
Sebuah studi pada 2023 yang dilakukan Amalia Syauket dan Kardinah Indrianna Meutia memperkirakan potensi pembayaran ilegal dalam praktik jual-beli jabatan dapat mencapai Rp35 triliun.
Angka itu bukan sekadar nominal.
Ia menunjukkan betapa mahalnya sebuah jabatan ketika kekuasaan mulai bergerak berdasarkan transaksi.
Studi tersebut juga menggambarkan variasi tarif dalam pengisian sejumlah posisi. Jika praktik semacam itu benar-benar berlangsung secara sistematis, jabatan publik dapat berubah menjadi semacam investasi.
Orang mengeluarkan modal.
Kemudian, orang itu mencari keuntungan.
Siklus tersebut terus berulang.
Karena itu, melihat persoalan ini hanya sebagai kumpulan kasus korupsi akan membuat kita kehilangan gambaran yang lebih besar.
Ada persoalan struktural di baliknya.
Siapa yang Sebenarnya Kalah?
Publik sering melihat pihak yang kehilangan uang sebagai korban utama.
Namun, dalam praktik jual-beli jabatan, ada korban lain yang jarang terlihat.
Mereka adalah orang-orang yang sebenarnya layak menduduki posisi tersebut, tetapi kalah karena tidak memiliki modal.
Mereka tak punya modal finansial maupun akses ke lingkaran kekuasaan. Akibatnya, kompetensi hanya menjadi syarat administratif.
Akibatnya, kompetensi hanya menjadi salah satu syarat administratif. Faktor lain yang tidak pernah tertulis dalam aturan justru dapat menentukan hasil akhir.
Di sinilah meritokrasi menghadapi masalah paling serius.
Sebab meritokrasi seharusnya memberikan ruang kepada kemampuan, prestasi, dan rekam jejak. Sistem itu seharusnya membuat seseorang bisa naik karena memang layak, bukan karena mampu membayar.
Jika uang mulai menentukan posisi, sistem tersebut kehilangan logikanya.
Yang punya kemampuan belum tentu menang. Yang punya modal bisa lebih dulu masuk.
Lobakrasi dan Normalisasi Keserakahan
Istilah lobakrasi menjadi menarik karena membantu kita melihat masalah dari sudut berbeda.
Kita tidak lagi hanya bertanya, “Siapa yang korup?”
Kita juga perlu bertanya, “Mengapa sistem memberi kesempatan kepada perilaku semacam itu untuk terus muncul?”
Pertanyaan kedua jauh lebih penting.
Sebab korupsi bisa menjerat individu. Namun, budaya transaksional dapat membentuk pola yang lebih panjang.
Ketika jabatan dianggap sebagai barang investasi, seseorang akan menghitung biaya yang harus ia keluarkan. Setelah mendapatkan posisi, ia kemudian menghitung keuntungan yang bisa ia kembalikan.
Logika tersebut berbahaya.
Jabatan publik seharusnya menjadi amanah. Sebaliknya, lobakrasi mengubahnya menjadi komoditas.
Pada tahap tertentu, masyarakat bahkan bisa mengalami kelelahan moral. Publik mendengar kasus baru, marah sesaat, lalu kembali terbiasa.
Padahal, setiap kasus semacam itu seharusnya memunculkan pertanyaan tentang sistem.
Kita sedang berhadapan dengan normalisasi ketidakadilan.
Jangan Sampai Meritokrasi Hanya Jadi Dekorasi
Di sinilah negara menghadapi tantangan yang lebih besar.
Kita bisa terus membuat seminar tentang meritokrasi. Kita dapat membuat slogan tentang profesionalisme. Pemerintah juga bisa memberikan penghargaan kepada birokrasi yang dianggap berintegritas.
Namun, semua itu kehilangan makna jika praktik di lapangan terus memberi ruang bagi transaksi jabatan.
Meritokrasi tidak membutuhkan terlalu banyak panggung.
Meritokrasi membutuhkan sistem yang membuat orang kompeten punya peluang nyata.
Karena itu, pemberantasan jual-beli jabatan tidak cukup berhenti pada penindakan ketika kasus sudah terbongkar. Negara perlu memperkuat mekanisme pengisian jabatan, transparansi proses, pengawasan, serta perlindungan bagi aparatur yang menolak praktik transaksional.
Selain itu, publik juga perlu berhenti menganggap praktik tersebut sebagai rahasia umum yang tidak bisa berubah.
Sebab ketika masyarakat mulai menganggap jual-beli jabatan sebagai sesuatu yang biasa, masalahnya bukan lagi hanya korupsi.
Kita sedang berhadapan dengan normalisasi ketidakadilan.
Pada Akhirnya, Siapa yang Memilih?
Pertanyaan tentang meritokrasi sebenarnya sederhana.
Apakah seseorang memperoleh jabatan karena memang layak?
Atau karena ia mampu membeli akses menuju jabatan tersebut?
Jawaban atas pertanyaan itu menentukan wajah birokrasi kita.
Jika kompetensi menjadi dasar, meritokrasi masih memiliki masa depan.
Namun, jika uang, koneksi, dan keserakahan terus memenangkan kompetisi, istilah lobakrasi bukan lagi sekadar permainan kata. Ia menjadi kritik terhadap sistem yang perlahan kehilangan alasan mengapa kekuasaan publik harus ada.
Jabatan publik bukan barang dagangan.
Ia menyangkut pelayanan, keputusan, anggaran, dan nasib banyak orang.
Maka, ketika jabatan punya tarif, jangan heran jika kompetensi akhirnya hanya menjadi syarat administrasi.
Meritokrasi boleh terus dipajang di panggung. Tetapi publik berhak bertanya apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar?
Mungkin persoalannya bukan karena orang-orang tidak memahami meritokrasi.
Mungkin masalahnya karena sebagian orang sudah terlalu nyaman dengan permainan yang tidak pernah benar-benar fair. @dimas
