Tabooo.id: Deep – Di bulan yang katanya penuh berkah, satu paket makan berbuka justru memantik tanya. Seorang ibu di Yogyakarta memotret isi paket Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diterima anaknya. Ia mengunggahnya ke media sosial. Nasi kering, lauk sederhana, sepotong buah. Ia tidak memaki. Sebaliknya, ia hanya menulis satu kalimat pendek “Ini benar nilainya Rp10.000?”
Sekilas, pertanyaan itu terdengar remeh. Namun di negara dengan anggaran triliunan rupiah, satu pertanyaan tentang harga pisang bisa menjelma menjadi soal kepercayaan publik. Karena itu, ketika polemik meluas, sorotan akhirnya mengarah ke Sri Sultan Hamengku Buwono X.
Protes Sunyi yang Berubah Jadi Tekanan Terbuka
Merespons kegelisahan warga, Gubernur DIY langsung meminta Badan Gizi Nasional (BGN) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mencantumkan harga dalam setiap paket MBG selama Ramadan. Ia menyampaikan permintaan itu secara terbuka setelah masyarakat menyoroti menu makanan kering yang beredar saat puasa.
Menurut Sultan, polemik muncul karena publik tidak memperoleh informasi yang utuh. Banyak warga meragukan kesesuaian antara isi paket dan anggaran maksimal Rp10.000 per porsi yang kerap disebut pejabat.
Karena itu, ia tidak berbasa-basi. Jika pemerintah memberikan pisang, maka pemerintah harus menuliskan harganya. Jika paket bernilai Rp10.000, maka angka itu harus terlihat jelas. Dengan begitu, warga tidak lagi berspekulasi.
Selanjutnya, Sultan memerintahkan Sekretaris Daerah DIY memanggil penanggung jawab MBG. Pemerintah daerah menyampaikan masukan secara langsung, dan pihak pelaksana menyatakan setuju untuk menindaklanjuti.
Secara administratif, persoalan tampak selesai. Harga akan dicantumkan. Instruksi sudah turun. Komitmen transparansi ditegaskan.
Namun demikian, satu pertanyaan belum terjawab: mengapa transparansi baru muncul setelah publik memprotes?
Program Mulia, Tapi Selalu Dihantui Bayangan
Sejak awal, pemerintah merancang MBG untuk memperbaiki gizi masyarakat dan menjangkau kelompok rentan. Secara konsep, program ini menyasar kebutuhan paling dasar: makanan. Oleh sebab itu, publik semestinya menyambutnya dengan dukungan penuh.
Akan tetapi, pengalaman panjang bangsa ini membuat publik tidak mudah percaya. Setiap program berbasis anggaran publik selalu membawa dua bayangan: harapan dan kecurigaan.
Di satu sisi, keluarga penerima manfaat berharap bantuan benar-benar membantu. Di sisi lain, sejarah pengelolaan bantuan sosial yang kerap bermasalah membuat publik refleks menghitung.
Ketika BGN menyebut anggaran bahan maksimal Rp10.000, warga langsung mengurai komponen. Harga beras sekian. Telur sekian. Buah sekian. Lalu mereka membandingkan dengan isi kotak yang mereka pegang. Jika terlihat “minimalis”, maka tafsir liar pun bermunculan.
Apakah harga bahan melonjak? Apakah biaya distribusi membengkak? Ataukah ada nilai yang menyusut di tengah rantai panjang pengadaan?
Karena itulah, permintaan Sultan sebenarnya sederhana dan logis buka angka, tampilkan harga, dan tutup ruang gelap yang memancing asumsi.
Rantai Panjang, Celah yang Menganga
Setiap program bantuan selalu melibatkan banyak tahap. Pemerintah merencanakan anggaran, penyedia mengadakan bahan, distributor menyalurkan, lalu petugas membagikan. Semakin panjang rantainya, semakin besar pula peluang kebocoran.
Jika pelaksana tidak mencantumkan harga, publik kehilangan alat kontrol. Warga hanya menerima paket tanpa mengetahui nilai riilnya. Mereka tidak memiliki pembanding.
Sebaliknya, ketika harga tertulis jelas beras Rp sekian, telur Rp sekian, pisang Rp sekian ruang manipulasi menyempit. Publik bisa ikut mengawasi. Media bisa menelusuri. Aparat pengawas bisa bekerja lebih presisi.
Di sinilah ironi muncul. Program yang menyasar kelompok bawah justru membutuhkan pengawasan paling kuat dari atas dan dari publik. Tanpa transparansi, kelompok yang paling membutuhkan malah menjadi pihak yang paling sulit bersuara.
Dan jika ada pihak yang diuntungkan dari ketidakjelasan, biasanya bukan penerima manfaat.
Di Bawah: Syukur, Tapi Tetap Ingin Jelas
Di lapangan, banyak keluarga tetap menerima MBG dengan rasa syukur. Bagi sebagian orang tua, tambahan makanan saat Ramadan jelas membantu pengeluaran harian.
Namun demikian, rasa syukur tidak otomatis menghapus pertanyaan.
Seorang wali murid di Sleman mengaku tidak ingin memperpanjang polemik. Akan tetapi, ia berharap pemerintah bersikap jujur.
“Kalau memang segitu nilainya, ya tidak apa-apa. Yang penting jelas,” ujarnya.
Pernyataan itu sederhana, tetapi sarat makna. Rakyat tidak selalu menuntut kemewahan. Sebaliknya, mereka menuntut kejelasan.
Di sisi lain, para pelaksana di lapangan juga menghadapi tekanan. Mereka menjalankan instruksi pusat, mengelola anggaran terbatas, sekaligus menghadapi ekspektasi tinggi. Ketika harga bahan naik menjelang Ramadan, tekanan otomatis turun ke level terbawah.
Tanpa sistem yang transparan dan akuntabel, petugas lapangan bisa berubah menjadi tameng sekaligus sasaran kritik.
Transparansi: Respons Sementara atau Komitmen Jangka Panjang?
Kepala BGN Regional DIY menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pencantuman harga. Ia menginstruksikan seluruh jajaran SPPG untuk segera mengeksekusi kebijakan tersebut. Dengan demikian, pemerintah berupaya meredam polemik sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Meski begitu, publik tidak hanya menguji pernyataan. Publik menguji konsistensi.
Jika transparansi selalu hadir setelah tekanan muncul, maka sistem belum benar-benar kokoh. Idealnya, pemerintah menanamkan prinsip keterbukaan sejak awal perencanaan, bukan setelah kritik membesar.
Lebih jauh lagi, pemerintah bisa melangkah melampaui label harga di kemasan. Pemerintah dapat membuka rincian anggaran per wilayah, mempublikasikan mitra pengadaan, serta menyediakan kanal aduan yang responsif dan mudah diakses. Dengan cara itu, pengawasan tidak berhenti di kotak makanan.
Tanpa langkah sistemik, label harga berisiko menjadi sekadar stiker bukan jaminan integritas.
Pisang Itu Kecil, Kepercayaan Itu Besar
Kita memang berbicara tentang seporsi nasi dan sepotong pisang. Namun sesungguhnya, kita sedang berbicara tentang relasi antara negara dan warganya.
Di negeri yang berkali-kali diguncang skandal bantuan sosial, transparansi bukan lagi pilihan moral. Transparansi adalah kewajiban politik.
Ketika seorang gubernur harus turun tangan agar harga dicantumkan, publik berhak bertanya: mengapa sistem tidak otomatis melakukannya sejak awal? Dan ketika warga lebih cepat menghitung daripada pemerintah menjelaskan, jarak kepercayaan terlihat jelas.
Ramadan mengajarkan kejujuran dan pengendalian diri. Oleh karena itu, tata kelola anggaran pun seharusnya mencerminkan nilai yang sama.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak hanya memakan isi kotak makanan. Mereka juga “memakan” janji negara.
Lalu pertanyaannya kembali sederhana jika harga pisang saja baru muncul setelah protes, bagaimana dengan angka-angka lain yang lebih besar yang tidak tercetak di kemasan dan tidak mudah terlihat? @dimas
