Tabooo.id: Nasional – Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, kembali menjadi panggung dari drama tahunan yang tak pernah kita pesan banjir besar, lumpur menggunung, dan warga yang menunggu siapa pun yang datang membawa harapan. Sabtu (29/11/2025), rombongan pejabat negara mendarat dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Foto-foto sepatu bot dan pelukan simbolis pun mulai beredar.
Tapi di balik gestur dan kunjungan kilat, ada pertanyaan lama yang kembali mengapung apa yang benar-benar berubah untuk masyarakat?
Kunjungan Pejabat, Krisis Nyata
Setiba di lokasi, rombongan langsung menyusuri Gampong Blang Awee, Kecamatan Meureudu salah satu titik terparah yang bahkan dari kejauhan sudah terlihat: rumah-rumah tertutup lumpur, jalan terputus, dan warga yang kelelahan setelah berhari-hari bergerak tanpa kepastian.
Menhan Sjafrie tak menutupi kondisi buruk di lapangan.
“Saya melihat situasi ini memprihatinkan yang memerlukan bantuan cepat hari ini sampai seterusnya,” ujarnya.
Pernyataan yang terdengar tegas meski publik sudah terlalu sering mendengar versi-serupa-setiap-bencana.
Turut hadir Mendagri Tito Karnavian dan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto. Lengkap, bak rapat kabinet mini di tengah genangan.
Siapa Diuntungkan, Siapa Dirugikan?
Kunjungan tingkat tinggi tentu membawa efek instan berita bergerak cepat, anggaran biasanya ikut dipercepat, dan koordinasi antar-instansi lebih rapat. Dalam konteks ini, pemerintah diuntungkan karena bisa menunjukkan ke publik bahwa negara hadir, bergerak, dan tidak hanya mengandalkan pesan belas kasih di media sosial.
Namun, di sisi lain, masyarakatlah yang masih paling dirugikan. Puluhan desa seperti Blang Awee butuh lebih dari simbol kehadiran. Mereka butuh kejelasan: kapan listrik menyala, kapan air bersih kembali mengalir, kapan sekolah bisa digunakan lagi, kapan hidup mereka berhenti ditunda oleh bencana.
Bantuan logistik memang disalurkan bahan makanan, pakaian layak pakai, perlengkapan darurat. TNI pun menurunkan pasukan untuk evakuasi dan distribusi. Semua tindakan penting, tapi tetap bersifat tanggap darurat. Bukan solusi jangka panjang.
Bencana yang Berulang, Sistem yang Sama
Pidie Jaya bukan pemain baru dalam daftar banjir bandang di Aceh. Setiap tahun pola hampir sama hujan ekstrem, aliran sungai meluap, permukiman terseret. Namun mitigasi struktural berjalan perlahan, dan tata ruang kerap kali tak kunjung dievaluasi serius.
Krisis ini tak berdiri sendiri. Di beberapa wilayah Sumatera lain, banjir-longor juga melanda. Isu ini kini bergeser dari sekadar “musibah alam” menjadi cermin dari manajemen lingkungan dan kesiapsiagaan yang belum bergerak secepat intensitas cuaca ekstrem.
Ketika pejabat datang, pesan yang ingin ditunjukkan adalah kontrol. Tapi kenyataan di lapangan justru sekaligus menunjukkan betapa rentan dan tidak siapnya sistem menghadapi cuaca masa kini.
Pemulihan Cepat atau Pengulangan Cepat?
Harapan masyarakat di Pidie Jaya sederhana bantuan yang tidak hanya cepat datang, tetapi juga tidak cepat habis. Pemulihan infrastruktur dasar, normalisasi sungai, relokasi jika perlu, hingga pembangunan sistem peringatan dini. Semua itu bukan agenda singkat yang selesai setelah momen kunjungan viral.
Kehadiran Panglima TNI dan Menhan tentu penting untuk mempercepat koordinasi dan mobilisasi logistik. Tetapi bagi warga, yang paling menentukan bukan siapa yang datang hari ini, melainkan apa yang terjadi minggu depan dan tahun depan.
Karena banjir tidak peduli jabatan siapa yang turun, tapi peduli pada fondasi yang kita bangun.
Penutup
Kunjungan pejabat memang bisa mengangkat moral warga dan mempercepat gerak birokrasi. Tapi selama pola tata ruang tak dibenahi dan mitigasi hanya menjadi bab pembuka tiap musim hujan, masyarakat Pidie Jaya akan terus balik ke titik nol setelah setiap luapan sungai.
Pada akhirnya, yang paling menakutkan dari bencana bukan genangannya, tapi rasa familiar bahwa kita sudah pernah ada di sini lagi, dan lagi. @dimas
